Gaji Rp5 juta, jika dipotong untuk iuran Tapera, maka 2,5% adalah Rp125 ribu ditanggung pekerja dan Rp25 ribu ditanggung perusahaan.https://economy.okezone.com/read/2024/05/31/470/3015479/pendapatan-pekerja-langsung-habis-jika-gaji-rp5-juta-dipotong-tapera-3-ini-hitung-hitungannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/05/31/470/3015479/pendapatan-pekerja-langsung-habis-jika-gaji-rp5-juta-dipotong-tapera-3-ini-hitung-hitungannyahttps://economy.okezone.com/read/2024/05/31/470/3015479/pendapatan-pekerja-langsung-habis-jika-gaji-rp5-juta-dipotong-tapera-3-ini-hitung-hitungannyaJum'at 31 Mei 2024 10:14 WIB Muhammad FarhanPendapatan Pekerja Langsung Habis jika Dipotong Iuran Tapera (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/05/31/470/3015479/pendapatan-pekerja-langsung-habis-jika-gaji-rp5-juta-dipotong-tapera-3-ini-hitung-hitungannya-Z1XtbToVtc.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8zMC8xLzE4MTI1Mi81L3g4emJ4Nm0=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mempertanyakan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mewajibkan pekerja membayar iuran 2,5% dan perusahaan 0,5% untuk Tapera. Trubus mengatakan dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 juga menyasar kepada pekerja mandiri atau freelance, dalam kewajiban membayar iuran Tapera berasal dari pendapatan tiap bulannya. BACA JUGA:Gaji Pekerja Dipotong 3% untuk Iuran Tapera, Waspada Ada Penggelapan Dana! Khawatir Korupsi Asabri-Jiwasraya Terulang  Jika menelisik iuran Tapera, kewajiban iuran dibebankan pekerja dan pengusaha sebesar 3% totalnya. Sedangkan pekerja freelance terbebani keseluruhan untuk memotong pendapatan bulanannya sebesar 3%. "Kenapa memasukkan pekerja mandiri dalam iuran Tapera? Freelance itu masa harus membayar 3% itu dia tanggung sendiri. Lah pertanyaannya negara hadir di mana?," ujar Trubus dalam dialog di IDX Channel, Rabu (29/5/2024). Trubus menjelaskan, seharusnya negara ikut menanggung beban iuran Tapera bagi pekerja freelance tersebut. Dia memandang bentuk kewajiban iuran Tapera kepada pekerja freelance tersebut sebagai bentuk ketidakadilan. "Kalau semua pekerja freelance atau mandiri ini dibebani iuran wajib Tapera 3%, ini kan tidak adil. Sedangkan Negara hanya mengatur dan mewajibkan saja, tetapi tidak memberikan perlindungan kepada pekerja kategori mandiri ini," jelas Trubus. BACA JUGA:Iuran Tapera Tuai Polemik, Menko Airlangga: Kita Kurang Sosialisasi  Trubus juga menilai peran pemerintah dalam Tapera sejauh ini masih sebatas pengatur regulasi semata, bukan berarti memiliki kewajiban pertanggung jawabannya. "Jadi persoalannya saya lihat pemerintah hanya meregulasi saja, tetapi tidak punya kewajiban pertanggung jawabannya. Pemerintah harus ada andilnya, jangan semata-mata hanya memerintahkan kewajiban saja," katanya.   Trubus mengungkapkan, jika mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta sebesar Rp5 juta, jika dipotong untuk iuran Tapera, maka 2,5% adalah Rp125 ribu ditanggung pekerja dan Rp25 ribu ditanggung perusahaan bagi setiap pekerjanya. "Ini kan termasuk berat jika pekerja membayar Rp125 ribu di balik gajinya yang Rp5 juta, belum lagi potongan BPJS dan lainnya. Lah habis dong pendapatannya," terang Trubus. Dia pun mengatakan para pengusaha berteriak pula atas aturan kewajiban iuran Tapera tersebut. "Kemarin kita diskusi dengan Apindo itu, mereka teriak juga. Pengusaha itu sekarang harus mengeluarkan sekitar 20% itu ke negara, kalau ditambah 3% lagi, berapa itu total yang dibayarkan pengusaha?," kata Trubus. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8zMC8xLzE4MTI1Mi81L3g4emJ4Nm0=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mempertanyakan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mewajibkan pekerja membayar iuran 2,5% dan perusahaan 0,5% untuk Tapera. Trubus mengatakan dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 juga menyasar kepada pekerja mandiri atau freelance, dalam kewajiban membayar iuran Tapera berasal dari pendapatan tiap bulannya. BACA JUGA:Gaji Pekerja Dipotong 3% untuk Iuran Tapera, Waspada Ada Penggelapan Dana! Khawatir Korupsi Asabri-Jiwasraya Terulang  Jika menelisik iuran Tapera, kewajiban iuran dibebankan pekerja dan pengusaha sebesar 3% totalnya. Sedangkan pekerja freelance terbebani keseluruhan untuk memotong pendapatan bulanannya sebesar 3%. "Kenapa memasukkan pekerja mandiri dalam iuran Tapera? Freelance itu masa harus membayar 3% itu dia tanggung sendiri. Lah pertanyaannya negara hadir di mana?," ujar Trubus dalam dialog di IDX Channel, Rabu (29/5/2024). Trubus menjelaskan, seharusnya negara ikut menanggung beban iuran Tapera bagi pekerja freelance tersebut. Dia memandang bentuk kewajiban iuran Tapera kepada pekerja freelance tersebut sebagai bentuk ketidakadilan. "Kalau semua pekerja freelance atau mandiri ini dibebani iuran wajib Tapera 3%, ini kan tidak adil. Sedangkan Negara hanya mengatur dan mewajibkan saja, tetapi tidak memberikan perlindungan kepada pekerja kategori mandiri ini," jelas Trubus. BACA JUGA:Iuran Tapera Tuai Polemik, Menko Airlangga: Kita Kurang Sosialisasi  Trubus juga menilai peran pemerintah dalam Tapera sejauh ini masih sebatas pengatur regulasi semata, bukan berarti memiliki kewajiban pertanggung jawabannya. "Jadi persoalannya saya lihat pemerintah hanya meregulasi saja, tetapi tidak punya kewajiban pertanggung jawabannya. Pemerintah harus ada andilnya, jangan semata-mata hanya memerintahkan kewajiban saja," katanya.   Trubus mengungkapkan, jika mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta sebesar Rp5 juta, jika dipotong untuk iuran Tapera, maka 2,5% adalah Rp125 ribu ditanggung pekerja dan Rp25 ribu ditanggung perusahaan bagi setiap pekerjanya. "Ini kan termasuk berat jika pekerja membayar Rp125 ribu di balik gajinya yang Rp5 juta, belum lagi potongan BPJS dan lainnya. Lah habis dong pendapatannya," terang Trubus. Dia pun mengatakan para pengusaha berteriak pula atas aturan kewajiban iuran Tapera tersebut. "Kemarin kita diskusi dengan Apindo itu, mereka teriak juga. Pengusaha itu sekarang harus mengeluarkan sekitar 20% itu ke negara, kalau ditambah 3% lagi, berapa itu total yang dibayarkan pengusaha?," kata Trubus.