Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2023.https://economy.okezone.com/read/2024/06/04/320/3017127/bpk-beri-opini-wtp-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2023idhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/04/320/3017127/bpk-beri-opini-wtp-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2023https://economy.okezone.com/read/2024/06/04/320/3017127/bpk-beri-opini-wtp-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2023Selasa 04 Juni 2024 13:04 WIBAnggie AriestaBPK beri opini WTP terhadap lapkeu pemerintah pusat (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/06/04/320/3017127/bpk-beri-opini-wtp-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-2023-zMb1yIMnp8.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8xNy8xLzE4MDc5MS81L3g4eW1iOXM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2023. Namun tidak semua laporan keuangan kementerian atau lembaga (LKKL) mendapat opini WTP. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, BPK telah menyelesaikan mandat atas pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 LKKL, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKBUN dan 80 LKKL, serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL, yang telah disampaikan ke DPD, DPR dan Presiden pada 31 Mei 2024 lalu. BACA JUGA: Laporkan Penyelamatan Uang dan Aset Negara Rp136,8 Triliun, BPK Singgung Kasus Indofarma Rp146 Miliar Adapun, empat K/L tersebut adalah Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo dan Bapanas. "Opini WDP atas empat LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2023 sehingga BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2023," ungkap isma dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024). BACA JUGA: Anggota BPK yang Disebut di Persidangan SYL Bisa Diperiksa KPK Pada LKPP 2023, BPK juga menyoroti aspek pengelolaan APBN yang perlu mendapatkan perhatian. Di sisi pendapatan, tercapainya target Penerimaan Pajak dan PNBP masih perlu diikuti dengan upaya penagihan yang efektif dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan. Di sisi belanja, pengalokasian anggaran mandatory spending bidang pendidikan yang menjadi mandat UUD 1945 perlu diikuti dengan efektivitas pelaksanaannya. "Hal ini sangatlah krusial untuk mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas serta menguatkan pondasi bagi keberlanjutan agenda pembangunan Sumber Daya Manusia guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045," ucap Isma Yatun. Isma juga menekankan, berbagai bentuk belanja bantuan dan subsidi yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat harus terus dikawal agar penyalurannya dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. "Untuk itu, penyempurnaan kerangka regulasi, validasi dan updating basis data penerima manfaat, serta mekanisme dan kualitas pengawasan penyaluran bantuan maupun subsidi perlu terus ditingkatkan," pungkas Isma Yatun.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8xNy8xLzE4MDc5MS81L3g4eW1iOXM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2023. Namun tidak semua laporan keuangan kementerian atau lembaga (LKKL) mendapat opini WTP. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, BPK telah menyelesaikan mandat atas pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 LKKL, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKBUN dan 80 LKKL, serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL, yang telah disampaikan ke DPD, DPR dan Presiden pada 31 Mei 2024 lalu. BACA JUGA: Laporkan Penyelamatan Uang dan Aset Negara Rp136,8 Triliun, BPK Singgung Kasus Indofarma Rp146 Miliar Adapun, empat K/L tersebut adalah Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo dan Bapanas. "Opini WDP atas empat LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2023 sehingga BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2023," ungkap isma dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024). BACA JUGA: Anggota BPK yang Disebut di Persidangan SYL Bisa Diperiksa KPK Pada LKPP 2023, BPK juga menyoroti aspek pengelolaan APBN yang perlu mendapatkan perhatian. Di sisi pendapatan, tercapainya target Penerimaan Pajak dan PNBP masih perlu diikuti dengan upaya penagihan yang efektif dan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan. Di sisi belanja, pengalokasian anggaran mandatory spending bidang pendidikan yang menjadi mandat UUD 1945 perlu diikuti dengan efektivitas pelaksanaannya. "Hal ini sangatlah krusial untuk mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas serta menguatkan pondasi bagi keberlanjutan agenda pembangunan Sumber Daya Manusia guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045," ucap Isma Yatun. Isma juga menekankan, berbagai bentuk belanja bantuan dan subsidi yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat harus terus dikawal agar penyalurannya dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. "Untuk itu, penyempurnaan kerangka regulasi, validasi dan updating basis data penerima manfaat, serta mekanisme dan kualitas pengawasan penyaluran bantuan maupun subsidi perlu terus ditingkatkan," pungkas Isma Yatun.