Anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 dipotong.https://economy.okezone.com/read/2024/06/06/320/3018117/anggaran-kementerian-pupr-2025-dipotong-jadi-rp75-63-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/06/320/3018117/anggaran-kementerian-pupr-2025-dipotong-jadi-rp75-63-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/06/320/3018117/anggaran-kementerian-pupr-2025-dipotong-jadi-rp75-63-triliunKamis 06 Juni 2024 14:21 WIBIqbal Dwi PurnamaAnggaran PUPR 2025 dipotong (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/06/06/320/3018117/anggaran-kementerian-pupr-2025-dipotong-jadi-rp75-63-triliun-likdCm37aO.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8zMS80LzE4MTI3OC81L3g4emR0ZnM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 dipotong. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pada tahun 2025 pagu indikatif Kementerian PUPR hanya mendapatkan Rp75,63 triliun. "Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan, tanggal 5 April 2024, ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp75,63 triliun," ujar Menteri Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/6/2024). BACA JUGA: DPR Tanya Kepala Bappenas soal Target Defisit APBN 2025, Kok Beda dengan Sri Mulyani? Menteri Basuki menilai, angka tersebut terpangkas jauh dari kebutuhan pagu untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 yang diusulkan sebesar Rp212,58 triliun. "Pagu indikatif tersebut masih jauh di bawah kebutuhan anggaran sebesar Rp212,57 triliun berdasarkan surat Kementerian PUPR tanggal 4 April tentang kebutuhan anggaran," sambungnya. BACA JUGA: Sri Mulyani Target Defisit APBN 2025 Capai 2,82% Lebih lanjut, Menteri Basuki merinci kebutuhan anggaran sebesar Rp212,57 triliun untuk tahun 2025 itu rencananya akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan program untuk masing-masing unit kerja di bawah Kementerian PUPR. Rincinya, program dukungan manajemen rencananya akan dialokasikan sebesar Rp11,39 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi mendapatkan Rp352 miliar, dan program infrastruktur konektivitas Rp78,05 triliun. Selanjutnya untuk program ketahanan sumber daya air rencananya akan dialokasikan sebesar Rp65,63 triliun, serta program perumahan dan kawasan permukiman akan dialokasikan sebesar Rp57,13 triliun. "Demikian, jadi kami melaporkan pagu indikatif yang diberikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan kepada Kementerian PUPR sebanyak Rp75 triliun, kami mohon arahan selanjutnya," pungkas Menteri Basuki.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8zMS80LzE4MTI3OC81L3g4emR0ZnM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 dipotong. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pada tahun 2025 pagu indikatif Kementerian PUPR hanya mendapatkan Rp75,63 triliun. "Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan, tanggal 5 April 2024, ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp75,63 triliun," ujar Menteri Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/6/2024). BACA JUGA: DPR Tanya Kepala Bappenas soal Target Defisit APBN 2025, Kok Beda dengan Sri Mulyani? Menteri Basuki menilai, angka tersebut terpangkas jauh dari kebutuhan pagu untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 yang diusulkan sebesar Rp212,58 triliun. "Pagu indikatif tersebut masih jauh di bawah kebutuhan anggaran sebesar Rp212,57 triliun berdasarkan surat Kementerian PUPR tanggal 4 April tentang kebutuhan anggaran," sambungnya. BACA JUGA: Sri Mulyani Target Defisit APBN 2025 Capai 2,82% Lebih lanjut, Menteri Basuki merinci kebutuhan anggaran sebesar Rp212,57 triliun untuk tahun 2025 itu rencananya akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan program untuk masing-masing unit kerja di bawah Kementerian PUPR. Rincinya, program dukungan manajemen rencananya akan dialokasikan sebesar Rp11,39 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi mendapatkan Rp352 miliar, dan program infrastruktur konektivitas Rp78,05 triliun. Selanjutnya untuk program ketahanan sumber daya air rencananya akan dialokasikan sebesar Rp65,63 triliun, serta program perumahan dan kawasan permukiman akan dialokasikan sebesar Rp57,13 triliun. "Demikian, jadi kami melaporkan pagu indikatif yang diberikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan kepada Kementerian PUPR sebanyak Rp75 triliun, kami mohon arahan selanjutnya," pungkas Menteri Basuki.