Komisi XI DPR RI menagih angka kemiskinan terbaru kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sejalan dengan pembahasan RAPBN 2025https://economy.okezone.com/read/2024/06/06/320/3018307/dpr-tanya-soal-angka-kemiskinan-bps-dirilis-juli-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/06/320/3018307/dpr-tanya-soal-angka-kemiskinan-bps-dirilis-juli-2024https://economy.okezone.com/read/2024/06/06/320/3018307/dpr-tanya-soal-angka-kemiskinan-bps-dirilis-juli-2024Kamis 06 Juni 2024 21:07 WIBAnggie AriestaDPR Tanya Soal Angka Kemiskinan. (Foto: Okezone.com/Antara)https://img.okezone.com/content/2024/06/06/320/3018307/dpr-tanya-soal-angka-kemiskinan-bps-dirilis-juli-2024-R6pAwt8Oe8.jpgJAKARTA - Komisi XI DPR RI menagih angka kemiskinan terbaru kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sejalan dengan pembahasan RAPBN 2025 bersama instansi terkait. Anggota Komisi XI DPR ingin BPS mengungkapkan angka yang optimis sejalan dengan target 2024 setidaknya mendekati 0%. BACA JUGA: Begini Cara Pemkab Tangani Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem di Lebak Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pun mengungkapkan perihal angka kemiskinan dari badan statistik bakal diungkapkan ke publik awal Juli nanti. "Mohon izin pimpinan, kami ingin mengupdate bahwa angka kemiskinan terbaru berdasarkan Susenas Maret 2024 akan kami rilis segera 1 Juli 2024 pak, jadi nanti sekitar 3 minggu dari sekarang sudah angka kemiskinan terbaru berdasarkan Susenas Maret 2024," tegas Amalia dalam dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah, Kamis (6/6/2024). BACA JUGA: Titiek Soeharto: Mudah-mudahan Prabowo Angkat Bangsa Ini dari Kebodohan dan Kemiskinan Adapun hasil perhitungan BPS menyatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini mencapai 1,12% per Maret 2023 atau turun 0,9% poin dibanding Maret 2022. Penurunan tersebut lebih cepat dibanding penurunan periode Maret 2022 atau Maret 2021 yang hanya 0,1 persen poin. "Mohon izin ibu, bahwa berdasarkan undang-undang kami dapat menyampaikan angkanya pada saat rilis, dan nanti angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem bapak/ibu," pungkas Amalia. Komisi XI DPR RI telah menyepakati sejumlah poin terkait asumsi makro untuk pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kesepakatan itu diambil dalam rapat bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa; dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.JAKARTA - Komisi XI DPR RI menagih angka kemiskinan terbaru kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sejalan dengan pembahasan RAPBN 2025 bersama instansi terkait. Anggota Komisi XI DPR ingin BPS mengungkapkan angka yang optimis sejalan dengan target 2024 setidaknya mendekati 0%. BACA JUGA: Begini Cara Pemkab Tangani Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem di Lebak Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pun mengungkapkan perihal angka kemiskinan dari badan statistik bakal diungkapkan ke publik awal Juli nanti. "Mohon izin pimpinan, kami ingin mengupdate bahwa angka kemiskinan terbaru berdasarkan Susenas Maret 2024 akan kami rilis segera 1 Juli 2024 pak, jadi nanti sekitar 3 minggu dari sekarang sudah angka kemiskinan terbaru berdasarkan Susenas Maret 2024," tegas Amalia dalam dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah, Kamis (6/6/2024). BACA JUGA: Titiek Soeharto: Mudah-mudahan Prabowo Angkat Bangsa Ini dari Kebodohan dan Kemiskinan Adapun hasil perhitungan BPS menyatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini mencapai 1,12% per Maret 2023 atau turun 0,9% poin dibanding Maret 2022. Penurunan tersebut lebih cepat dibanding penurunan periode Maret 2022 atau Maret 2021 yang hanya 0,1 persen poin. "Mohon izin ibu, bahwa berdasarkan undang-undang kami dapat menyampaikan angkanya pada saat rilis, dan nanti angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem bapak/ibu," pungkas Amalia. Komisi XI DPR RI telah menyepakati sejumlah poin terkait asumsi makro untuk pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kesepakatan itu diambil dalam rapat bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa; dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.