<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Pak Bas: Saya Nggak Bisa Jawab</title><description>Basuki Hadimuljono enggan merespons ribuan buruh yang akan menggelar demo menolak Tapera di Istana Negara.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2024/06/06/470/3018031/buruh-demo-tolak-tapera-di-istana-pak-bas-saya-nggak-bisa-jawab</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2024/06/06/470/3018031/buruh-demo-tolak-tapera-di-istana-pak-bas-saya-nggak-bisa-jawab"/><item><title>Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Pak Bas: Saya Nggak Bisa Jawab</title><link>https://economy.okezone.com/read/2024/06/06/470/3018031/buruh-demo-tolak-tapera-di-istana-pak-bas-saya-nggak-bisa-jawab</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2024/06/06/470/3018031/buruh-demo-tolak-tapera-di-istana-pak-bas-saya-nggak-bisa-jawab</guid><pubDate>Kamis 06 Juni 2024 11:26 WIB</pubDate><dc:creator>Binti Mufarida</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2024/06/06/470/3018031/buruh-demo-tolak-tapera-di-istana-pak-bas-saya-nggak-bisa-jawab-Fa15vWYQ98.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Tanggapan Basuki soal demo tapera (Foto: MPI)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2024/06/06/470/3018031/buruh-demo-tolak-tapera-di-istana-pak-bas-saya-nggak-bisa-jawab-Fa15vWYQ98.jpg</image><title>Tanggapan Basuki soal demo tapera (Foto: MPI)</title></images><description>&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8wNS8xLzE4MTQzOS81L3g4em5zYTg=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono enggan merespons ribuan buruh yang akan menggelar demo menolak Tapera di Istana Negara, hari ini, Kamis (6/6/2024).
&amp;ldquo;Kalau demo, kan di mana-mana demo, ya. Saya kira saya nggak bisa jawab,&amp;rdquo; ujar Basuki yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) saat ditemui awak media di lingkungan Istana negara.

BACA JUGA:
Ada Demo Tolak Tapera di Patung Kuda, Begini Rekayasa Operasional Transjakarta


Basuki yang akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPR RI itu pun mengatakan dirinya akan ditanya mengenai Tapera di Senayan. &amp;ldquo;Saya mau (rapat) dengan DPR ini. Paling nanti juga ditanya,&amp;rdquo; pungkasnya.

BACA JUGA:
Demo Tolak Tapera, Polisi Mulai Tutup Jalan di Sekitar Patung Kuda


Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai bahwa kebijakan Tapera memberatkan pekerja dengan iuran yang tidak menjamin kepemilikan rumah, meskipun telah membayar selama 10 hingga 20 tahun.
&amp;ldquo;Pemerintah hanya berperan sebagai pengumpul iuran tanpa alokasi dana dari APBN maupun APBD,&amp;rdquo; kata Said.
Said Iqbal mengungkapkan, demo inu akan diikuti oleh gabungan serikat  buruh lainnya seperti KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh  Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat  Petani Indonesia (SPI), dan organisasi perempuan PERCAYA.
&amp;ldquo;Para buruh akan berkumpul di depan Balaikota pada pukul 10.00 dan  bergerak menuju Istana melalui Patung Kuda,&amp;rdquo; ujar Said dalam  keterangannya.
Dalam aksi tersebut, menurut Said akan mengkritik potensi korupsi  dalam pengelolaan dana Tapera dan prosedur pencairan dana yang rumit. Di  sisi lain, tidak hanya penolakan terhadap PP Tapera, para buruh juga  akan mengangkat berbagai isu lainnya. Mereka menolak biaya Uang Kuliah  Tunggal (UKT) yang mahal, kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS  Kesehatan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, serta sistem outsourcing dan  upah murah (HOSTUM).</description><content:encoded>&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8wNS8xLzE4MTQzOS81L3g4em5zYTg=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono enggan merespons ribuan buruh yang akan menggelar demo menolak Tapera di Istana Negara, hari ini, Kamis (6/6/2024).
&amp;ldquo;Kalau demo, kan di mana-mana demo, ya. Saya kira saya nggak bisa jawab,&amp;rdquo; ujar Basuki yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) saat ditemui awak media di lingkungan Istana negara.

BACA JUGA:
Ada Demo Tolak Tapera di Patung Kuda, Begini Rekayasa Operasional Transjakarta


Basuki yang akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPR RI itu pun mengatakan dirinya akan ditanya mengenai Tapera di Senayan. &amp;ldquo;Saya mau (rapat) dengan DPR ini. Paling nanti juga ditanya,&amp;rdquo; pungkasnya.

BACA JUGA:
Demo Tolak Tapera, Polisi Mulai Tutup Jalan di Sekitar Patung Kuda


Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai bahwa kebijakan Tapera memberatkan pekerja dengan iuran yang tidak menjamin kepemilikan rumah, meskipun telah membayar selama 10 hingga 20 tahun.
&amp;ldquo;Pemerintah hanya berperan sebagai pengumpul iuran tanpa alokasi dana dari APBN maupun APBD,&amp;rdquo; kata Said.
Said Iqbal mengungkapkan, demo inu akan diikuti oleh gabungan serikat  buruh lainnya seperti KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh  Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat  Petani Indonesia (SPI), dan organisasi perempuan PERCAYA.
&amp;ldquo;Para buruh akan berkumpul di depan Balaikota pada pukul 10.00 dan  bergerak menuju Istana melalui Patung Kuda,&amp;rdquo; ujar Said dalam  keterangannya.
Dalam aksi tersebut, menurut Said akan mengkritik potensi korupsi  dalam pengelolaan dana Tapera dan prosedur pencairan dana yang rumit. Di  sisi lain, tidak hanya penolakan terhadap PP Tapera, para buruh juga  akan mengangkat berbagai isu lainnya. Mereka menolak biaya Uang Kuliah  Tunggal (UKT) yang mahal, kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS  Kesehatan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, serta sistem outsourcing dan  upah murah (HOSTUM).</content:encoded></item></channel></rss>
