Bahlil Lahadalia menyatakan organisasi keagamaan siap terima konsesi tambang dari pemerintah.https://economy.okezone.com/read/2024/06/07/320/3018559/bahlil-nu-mulai-terima-izin-tambang-batu-bara-pekan-depanidhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/07/320/3018559/bahlil-nu-mulai-terima-izin-tambang-batu-bara-pekan-depanhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/07/320/3018559/bahlil-nu-mulai-terima-izin-tambang-batu-bara-pekan-depanJum'at 07 Juni 2024 13:21 WIBIqbal Dwi PurnamaIzin Tambang Batu bara. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/06/07/320/3018559/bahlil-nu-mulai-terima-izin-tambang-batu-bara-pekan-depan-8YGeQZ19th.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8wNS8xLzE4MTQzOS81L3g4em5zYTg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan organisasi keagamaan siap terima konsesi tambang dari pemerintah pekan depan. Ormas keagamaan yang pertama mendapatkan konsesi tersebut kemungkinan Nahdlatul Ulama (NU) Bahlil menjelaskan, konsesi tambang yang diberikan sebetulnya bukan kepada organisasinya, tapi badan usaha yang harus dimiliki oleh ormas tersebut. Tujuannya agar ormas memiliki pendapatan, dah berharap bisa lebih banyak melakukan aktivitas sosial di masyarakat. BACA JUGA: Ini Alasan Bahlil Beri Izin Tambang ke Ormas  "Misalnya NU, itu dapat, mereka membuat badan usaha, jadi badan usahanya, nanti dikelola secara profesional, kalau tidak salah minggu besok selesai urusannya, abis itu bisa kita kasih," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (7/6/2024). Lebih lanjut, Bahlil menyadari ormas keagamaan memanglah tidak memiliki pengalaman yang panjang dalam mengurus konsesi tambang. Akan tetapi, dalam pengurusan tambang tersebut, pemerintah akan membantu mencarikan kontraktor dalam pengoperasiannya. BACA JUGA: Proyek 300 Pulau Buatan Senilai Rp195 Triliun Terbengkalai Bahlil juga menegaskan, IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang sudah diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan juga tidak boleh untuk dipindahtangankan. Mengantisipasi hal itu, maka pemerintah nantinya mencarikan partner dalam penguasaan konsesi tambang oleh ormas keagamaan."Pemegang IUP ini sebagian dikerjakan oleh kontraktor. Tugas kita, setelah IUP diberikan, maka kita carikan partner agar IUP tidak bisa dipindahtangankan, sebab IUP ini dipegang oleh koperasi ormas, dan tidak bisa dipindahtangankan," lanjutnya. Bahlil berharap ormas keagamaan yang mendapatkan konsesi tambang itu bisa mengurangi beban organisasi dan bisa meneruskan program-program sosial kemasyarakatan yang sebelumnya sudah dilakukan. "Harapan kita hasilnya mengurangi beban dan sekaligus menjalankan program keumatan dan kemasyarakat, baik kesehatan. pendidikan, sosial, termasuk menyelesaikan persoalan sosial masyarakat," pungkasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8wNS8xLzE4MTQzOS81L3g4em5zYTg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan organisasi keagamaan siap terima konsesi tambang dari pemerintah pekan depan. Ormas keagamaan yang pertama mendapatkan konsesi tersebut kemungkinan Nahdlatul Ulama (NU) Bahlil menjelaskan, konsesi tambang yang diberikan sebetulnya bukan kepada organisasinya, tapi badan usaha yang harus dimiliki oleh ormas tersebut. Tujuannya agar ormas memiliki pendapatan, dah berharap bisa lebih banyak melakukan aktivitas sosial di masyarakat. BACA JUGA: Ini Alasan Bahlil Beri Izin Tambang ke Ormas  "Misalnya NU, itu dapat, mereka membuat badan usaha, jadi badan usahanya, nanti dikelola secara profesional, kalau tidak salah minggu besok selesai urusannya, abis itu bisa kita kasih," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (7/6/2024). Lebih lanjut, Bahlil menyadari ormas keagamaan memanglah tidak memiliki pengalaman yang panjang dalam mengurus konsesi tambang. Akan tetapi, dalam pengurusan tambang tersebut, pemerintah akan membantu mencarikan kontraktor dalam pengoperasiannya. BACA JUGA: Proyek 300 Pulau Buatan Senilai Rp195 Triliun Terbengkalai Bahlil juga menegaskan, IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang sudah diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan juga tidak boleh untuk dipindahtangankan. Mengantisipasi hal itu, maka pemerintah nantinya mencarikan partner dalam penguasaan konsesi tambang oleh ormas keagamaan."Pemegang IUP ini sebagian dikerjakan oleh kontraktor. Tugas kita, setelah IUP diberikan, maka kita carikan partner agar IUP tidak bisa dipindahtangankan, sebab IUP ini dipegang oleh koperasi ormas, dan tidak bisa dipindahtangankan," lanjutnya. Bahlil berharap ormas keagamaan yang mendapatkan konsesi tambang itu bisa mengurangi beban organisasi dan bisa meneruskan program-program sosial kemasyarakatan yang sebelumnya sudah dilakukan. "Harapan kita hasilnya mengurangi beban dan sekaligus menjalankan program keumatan dan kemasyarakat, baik kesehatan. pendidikan, sosial, termasuk menyelesaikan persoalan sosial masyarakat," pungkasnya.