Arifin Tasrif buka suara adanya organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang menyatakan tidak akan mengajukan izin kelola tambang.https://economy.okezone.com/read/2024/06/07/320/3018702/ada-ormas-tolak-tawaran-kelola-tambang-ini-jawaban-menteri-esdmidhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/07/320/3018702/ada-ormas-tolak-tawaran-kelola-tambang-ini-jawaban-menteri-esdmhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/07/320/3018702/ada-ormas-tolak-tawaran-kelola-tambang-ini-jawaban-menteri-esdmJum'at 07 Juni 2024 17:31 WIBAtikah UmiyaniMenteri ESDM Arifin Tasrif soal tambang (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/06/07/320/3018702/ada-ormas-tolak-tawaran-kelola-tambang-ini-jawaban-menteri-esdm-ToFCz1uxQg.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8wNS8xLzE4MTQzOS81L3g4em5zYTg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara adanya organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang menyatakan tidak akan mengajukan izin kelola tambang. Menurutnya, negara pun akan mengambil alih lahan tambang jika ormas keagamaan menolak untuk melakukan pengelolaan. Bahkan, pemerintah juga tak menutup kemungkinan untuk melakukan pelelangan lahan tambang yang bersangkutan untuk dikelola pihak swasta. BACA JUGA: Bahlil: NU Mulai Terima Izin Tambang Batu Bara Pekan Depan "Ya, kembali kepada negara, kita berlakukan sebagaimana aturan yang ada, bisa lelang, gitu," jelas Menteri Arifin ketika ditemui di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas), Jakarta, Jumat (7/6/2024). Diakuinya, pemberian izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang sejatinya merupakan upaya pemerintah dalam memberdayakan ormas keagamaan agar memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi umat. BACA JUGA: Ini Alasan PBNU Dapat Izin Tambang Batu Bara dengan Cadangan Besar "Jadi memang ini kan upaya pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan kepada yang selama ini itu adalah ormas-omas keagamaan yang memang nonprofit ya. Mereka ada sumber untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan itu banyak ibadah, pendidikan, masalah kesehatan, ini dan itu hanya diberikan untuk 6 saja," paparnya.Sebelumnya, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak tawaran pemerintah untuk mengelola pertambangan bagi ormas keagamaan. Alasan penolakan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan komitmen KWI. KWI menjunjung tinggi harkat martabat manusia, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan bersama, dan kelestarian alam semesta. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8wNS8xLzE4MTQzOS81L3g4em5zYTg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara adanya organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang menyatakan tidak akan mengajukan izin kelola tambang. Menurutnya, negara pun akan mengambil alih lahan tambang jika ormas keagamaan menolak untuk melakukan pengelolaan. Bahkan, pemerintah juga tak menutup kemungkinan untuk melakukan pelelangan lahan tambang yang bersangkutan untuk dikelola pihak swasta. BACA JUGA: Bahlil: NU Mulai Terima Izin Tambang Batu Bara Pekan Depan "Ya, kembali kepada negara, kita berlakukan sebagaimana aturan yang ada, bisa lelang, gitu," jelas Menteri Arifin ketika ditemui di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas), Jakarta, Jumat (7/6/2024). Diakuinya, pemberian izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang sejatinya merupakan upaya pemerintah dalam memberdayakan ormas keagamaan agar memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi umat. BACA JUGA: Ini Alasan PBNU Dapat Izin Tambang Batu Bara dengan Cadangan Besar "Jadi memang ini kan upaya pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan kepada yang selama ini itu adalah ormas-omas keagamaan yang memang nonprofit ya. Mereka ada sumber untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan itu banyak ibadah, pendidikan, masalah kesehatan, ini dan itu hanya diberikan untuk 6 saja," paparnya.Sebelumnya, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak tawaran pemerintah untuk mengelola pertambangan bagi ormas keagamaan. Alasan penolakan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan komitmen KWI. KWI menjunjung tinggi harkat martabat manusia, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan bersama, dan kelestarian alam semesta.