Perbankan diminta turut serta dalam memberantas aktivitas judi online di Indonesia yang kian marak.https://economy.okezone.com/read/2024/06/09/320/3019242/endus-transaksi-mencurigakan-perbankan-diminta-bangun-sistem-berantas-judi-onlineidhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/09/320/3019242/endus-transaksi-mencurigakan-perbankan-diminta-bangun-sistem-berantas-judi-onlinehttps://economy.okezone.com/read/2024/06/09/320/3019242/endus-transaksi-mencurigakan-perbankan-diminta-bangun-sistem-berantas-judi-onlineMinggu 09 Juni 2024 12:47 WIBDani Jumadil AkhirOJK berantas judi online (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/06/09/320/3019242/endus-transaksi-mencurigakan-perbankan-diminta-bangun-sistem-berantas-judi-online-S2QALWvKzp.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8yNC8xLzE4MTA1MS81L3g4eXpydGE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Perbankan diminta turut serta dalam memberantas aktivitas judi online di Indonesia yang kian marak. Salah satu cara untuk memberantas judi online, OJK meminta perbankan dengan membangun sistem untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. BACA JUGA: Polisi Tangkap 23 Tersangka Judi Online, Dikelola Sekeluarga sejak 2022 Capai Rp80 Miliar Hal ini disampaikan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara dalam acara FGD dengan redaktur media massa di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dikutip Minggu (9/6/2024). "Kami terus meminta bank untuk membangun sistem, agar melihat transaksi-transaksi yang seperti itu (terkait dengan judi online). Karena kan harus dibangun sistemnya,” ujarnya. BACA JUGA: OJK-Kemenlu Soroti Maraknya Judi Online Mirza menambahkan, judi online merupakan salah satu aktivitas yang banyak diadukan oleh masyarakat kepada OJK. Judi online juga menjadi concern pemerintah Presiden Jokowi dengan membentuk satgas pemberantasan judi online. "Kami juga mendorong penanganan-penanganan pengaduan. Bapak/Ibu mungkin juga mencermati Presiden resah melihat judi online. Tentu itu juga menjadi kegelisahan kita semua,” ujar Mirza. Menurutnya, aktivitas pelacakan terhadap transaksi perbankan yang terkait judi online tidak mudah. Hal itu karena nominal transaksi yang terkait judi online tidak selalu bernilai besar. "Transaksinya mungkin hanya Rp100 ribu, Rp200 ribu, atau Rp1 juta rupiah. Tapi kok menggunakan rekening itu, sering dipakai untuk tek-tokan. Karena itu harus dibangun sistemnya,” katanya. Dia mencontohkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memiliki sistem yang berjalan cukup lama, yakni yang mengharuskan perbankan melaporkan jika ada transaksi di atas Rp500 juta. “Kalau judi online kan bukan transaksi Rp500 juta, tapi kecil. Jadi kan kalau kita mau bisa menelusuri itu, kalian harus mempunyai sistem yang bisa memantau pergerakan aneh-aneh di rekening kecil-kecil itu. Jadi, hal itu harus dibangun," kata dia. Menurut data OJK, telah terdapat sekitar 5.000 rekening yang diblokir karena teridentifikasi digunakan terkait kegiatan judi online. Dia mengatakan industri jasa keuangan akan terus berupaya membantu pemberantasan judi online. “Jadi, sudah sekitar 5.000 rekening kami tutup, kami blokir. Upaya tentu tidak berhenti di situ, harus bisa di-tracing dana ini sebenarnya ke mana,” ujar Mirza.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8yNC8xLzE4MTA1MS81L3g4eXpydGE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Perbankan diminta turut serta dalam memberantas aktivitas judi online di Indonesia yang kian marak. Salah satu cara untuk memberantas judi online, OJK meminta perbankan dengan membangun sistem untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. BACA JUGA: Polisi Tangkap 23 Tersangka Judi Online, Dikelola Sekeluarga sejak 2022 Capai Rp80 Miliar Hal ini disampaikan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara dalam acara FGD dengan redaktur media massa di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dikutip Minggu (9/6/2024). "Kami terus meminta bank untuk membangun sistem, agar melihat transaksi-transaksi yang seperti itu (terkait dengan judi online). Karena kan harus dibangun sistemnya,” ujarnya. BACA JUGA: OJK-Kemenlu Soroti Maraknya Judi Online Mirza menambahkan, judi online merupakan salah satu aktivitas yang banyak diadukan oleh masyarakat kepada OJK. Judi online juga menjadi concern pemerintah Presiden Jokowi dengan membentuk satgas pemberantasan judi online. "Kami juga mendorong penanganan-penanganan pengaduan. Bapak/Ibu mungkin juga mencermati Presiden resah melihat judi online. Tentu itu juga menjadi kegelisahan kita semua,” ujar Mirza. Menurutnya, aktivitas pelacakan terhadap transaksi perbankan yang terkait judi online tidak mudah. Hal itu karena nominal transaksi yang terkait judi online tidak selalu bernilai besar. "Transaksinya mungkin hanya Rp100 ribu, Rp200 ribu, atau Rp1 juta rupiah. Tapi kok menggunakan rekening itu, sering dipakai untuk tek-tokan. Karena itu harus dibangun sistemnya,” katanya. Dia mencontohkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memiliki sistem yang berjalan cukup lama, yakni yang mengharuskan perbankan melaporkan jika ada transaksi di atas Rp500 juta. “Kalau judi online kan bukan transaksi Rp500 juta, tapi kecil. Jadi kan kalau kita mau bisa menelusuri itu, kalian harus mempunyai sistem yang bisa memantau pergerakan aneh-aneh di rekening kecil-kecil itu. Jadi, hal itu harus dibangun," kata dia. Menurut data OJK, telah terdapat sekitar 5.000 rekening yang diblokir karena teridentifikasi digunakan terkait kegiatan judi online. Dia mengatakan industri jasa keuangan akan terus berupaya membantu pemberantasan judi online. “Jadi, sudah sekitar 5.000 rekening kami tutup, kami blokir. Upaya tentu tidak berhenti di situ, harus bisa di-tracing dana ini sebenarnya ke mana,” ujar Mirza.