Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas mengenai kebijakan terkait tumbuhan kratom.https://economy.okezone.com/read/2024/06/20/320/3023634/sering-ditolak-saat-ekspor-jokowi-soroti-tumbuhan-kratomidhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/20/320/3023634/sering-ditolak-saat-ekspor-jokowi-soroti-tumbuhan-kratomhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/20/320/3023634/sering-ditolak-saat-ekspor-jokowi-soroti-tumbuhan-kratomKamis 20 Juni 2024 11:06 WIBRaka Dwi NoviantoJokowi rapat bahas tanaman kratom (Foto: Setpres)https://img.okezone.com/content/2024/06/20/320/3023634/sering-ditolak-saat-ekspor-jokowi-soroti-tumbuhan-kratom-br3arPcjCc.jpg JAKARTA - Presiden Jokowi menyoroti tanaman kratom yang kerap ditolak saat ingin diekspor. Untuk membahas kebijakan tanaman kratom, Jokowi menggelar rapat terbata pagi ini. "Rapat tentang kratom ya," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024). BACA JUGA: Ekspor Indonesia Tembus USD22,3 Miliar di Mei 2024, Naik 2,86% Moeldoko menjelaskan bahwa selama ini belum ada standarisasi tata kelola tumbuhan kratom. Sebab, katanya, tumbuhan tersebut beberapa kali ditolak saat ingin diekspor. "Yang kedua perlu ada tata niaganya. Memang menteri perdagangan sedang menyusun aturan mainnya itu tapi perlu nanti segera di percepat. Sehingga efek kepastian nanti masing-masing stakeholder terkait harus bagaimana," jelasnya. BACA JUGA: PHK Massal Karyawan, Pengusaha Tekstil Teriak Pasar Ekspor Turun Pembahasan lainnya terkait tumbuhan kratom tersebut yakni masalah penggolongan. Karena, kata Moeldoko, terdapat perbedaan penggolongan oleh BNN dan hasil riset dari BRIN. "Kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih kondisi kratom itu. Masih ada perbedaan persepsi untuk itu saya juga meminta BRIN untuk melakukan riset. Rusetnya mengatakan bahwa mengandung tapi dalam jumlah tertentu. Artinya saya minta lagi jumlah tertentu seperti apa yang itu membahayakan kesehatan," ungkapnya.Moeldoko mengungkapkan bahwa prospek perdagangan tumbuhan kratom cukup baik. Menurutnya banyak keluarga yang berpenghasilan dari menanam kratom. "Cukup bagus. Selama ini cukup bagus karena ini menjadi penopang ada 18 ribu keluarga lebih bekerja di area untuk tanamannya cukup banyak," katanya. Moeldoko berharap rapat hari ini dapat menjelaskan status tanaman kratom agar tidak ada lagi ketidakpastian baik dari pemerintah ataupun di masyarakat. "Iya saya pikir ingin memastikan harus bagaimana ini tata kelolanya penggolongannya bagaimana tata kelolanya bagaimana tata niaganya juga bagaimana sehingga ada kepastian karena ini di tunggu oleh masyarakat. Saya mendapatkan keluhan dari masyarakat Kalimantan Barat termasuk juga dari bupati dan gubernur ini masyarakat harus mendapatkan kepastian," tandasnya. JAKARTA - Presiden Jokowi menyoroti tanaman kratom yang kerap ditolak saat ingin diekspor. Untuk membahas kebijakan tanaman kratom, Jokowi menggelar rapat terbata pagi ini. "Rapat tentang kratom ya," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024). BACA JUGA: Ekspor Indonesia Tembus USD22,3 Miliar di Mei 2024, Naik 2,86% Moeldoko menjelaskan bahwa selama ini belum ada standarisasi tata kelola tumbuhan kratom. Sebab, katanya, tumbuhan tersebut beberapa kali ditolak saat ingin diekspor. "Yang kedua perlu ada tata niaganya. Memang menteri perdagangan sedang menyusun aturan mainnya itu tapi perlu nanti segera di percepat. Sehingga efek kepastian nanti masing-masing stakeholder terkait harus bagaimana," jelasnya. BACA JUGA: PHK Massal Karyawan, Pengusaha Tekstil Teriak Pasar Ekspor Turun Pembahasan lainnya terkait tumbuhan kratom tersebut yakni masalah penggolongan. Karena, kata Moeldoko, terdapat perbedaan penggolongan oleh BNN dan hasil riset dari BRIN. "Kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih kondisi kratom itu. Masih ada perbedaan persepsi untuk itu saya juga meminta BRIN untuk melakukan riset. Rusetnya mengatakan bahwa mengandung tapi dalam jumlah tertentu. Artinya saya minta lagi jumlah tertentu seperti apa yang itu membahayakan kesehatan," ungkapnya.Moeldoko mengungkapkan bahwa prospek perdagangan tumbuhan kratom cukup baik. Menurutnya banyak keluarga yang berpenghasilan dari menanam kratom. "Cukup bagus. Selama ini cukup bagus karena ini menjadi penopang ada 18 ribu keluarga lebih bekerja di area untuk tanamannya cukup banyak," katanya. Moeldoko berharap rapat hari ini dapat menjelaskan status tanaman kratom agar tidak ada lagi ketidakpastian baik dari pemerintah ataupun di masyarakat. "Iya saya pikir ingin memastikan harus bagaimana ini tata kelolanya penggolongannya bagaimana tata kelolanya bagaimana tata niaganya juga bagaimana sehingga ada kepastian karena ini di tunggu oleh masyarakat. Saya mendapatkan keluhan dari masyarakat Kalimantan Barat termasuk juga dari bupati dan gubernur ini masyarakat harus mendapatkan kepastian," tandasnya.