Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyebut besaran pembiayaan program makan bergizi gratis masih masuk akalhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/26/320/3026189/banggar-sebut-anggaran-makan-siang-gratis-prabowo-rp71-triliun-masih-masuk-akalidhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/26/320/3026189/banggar-sebut-anggaran-makan-siang-gratis-prabowo-rp71-triliun-masih-masuk-akalhttps://economy.okezone.com/read/2024/06/26/320/3026189/banggar-sebut-anggaran-makan-siang-gratis-prabowo-rp71-triliun-masih-masuk-akalRabu 26 Juni 2024 08:51 WIBFelldy UtamaBanggar sebut anggaran makan siang gratis masih masuk akal (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/06/26/320/3026189/banggar-sebut-anggaran-makan-siang-gratis-prabowo-rp71-triliun-masih-masuk-akal-x5lFAuMWM2.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8zMS80LzE4MTI3OC81L3g4emR0ZnM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyebut besaran pembiayaan program makan bergizi gratis masih masuk akal. Adapun anggaran makan siang gratis yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto mencapai Rp71 triliun. "Menurut saya (anggaran Rp71 triliun untuk Makan Bergizi Gratis) masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” kata Said dikutip Rabu (26/6/2024). BACA JUGA: Tak Ada Gap Jokowi dan Prabowo, Ini Alasan Anggaran Makan Siang Gratis Rp71 Triliun Said menyebut, angka pembiayaan tersebut merupakan angka yang sejak awal diharapkan oleh Banggar ketika mencermati apa yang disampaikan Menko Perekonomian, Menkeu dan gugus tugas transisi dari Presiden terpilih. Pasalnya, kata dia, sempat terhembus berbagai spekulasi terkait besarnya anggaran bagi program makan bergizi gratis tersebut hingga menembus Rp430 triliun di tahun 2025 ini. BACA JUGA: Momen Jokowi Ajak Warga Kampar Riau Makan Siang Usai Sholat Jumat Legislator PDIP itu meyakini, Prabowo sebagai presiden terpilih tentu sudah melakukan perhitungan yang teliti terkait dengan situasi fiskal Indonesia dalam merealisasikan program-programnya. Penyusunan APBN 2025 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan keleluasaan penggunaan anggaran oleh pemerintahan baru. "Dalam pembahasan kemarin di Panja RKP dan sebelumnya di Panja Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai visi misi yang menjadi komitmen bapak presiden terpilih,” ujarnya Lebih lanjut, Said menyampaikan bahwa kejelasan anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun tersebut akan masuk dalam komponen belanja pusat dan termuat dalam nota keuangan APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus mendatang. “Persoalannya tinggal kementerian mana (yang akan menjelaskan)? Apakah Kemensos? Apakah itu Kementerian Pendidikan? Apakah itu Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” pungkasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8zMS80LzE4MTI3OC81L3g4emR0ZnM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyebut besaran pembiayaan program makan bergizi gratis masih masuk akal. Adapun anggaran makan siang gratis yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto mencapai Rp71 triliun. "Menurut saya (anggaran Rp71 triliun untuk Makan Bergizi Gratis) masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” kata Said dikutip Rabu (26/6/2024). BACA JUGA: Tak Ada Gap Jokowi dan Prabowo, Ini Alasan Anggaran Makan Siang Gratis Rp71 Triliun Said menyebut, angka pembiayaan tersebut merupakan angka yang sejak awal diharapkan oleh Banggar ketika mencermati apa yang disampaikan Menko Perekonomian, Menkeu dan gugus tugas transisi dari Presiden terpilih. Pasalnya, kata dia, sempat terhembus berbagai spekulasi terkait besarnya anggaran bagi program makan bergizi gratis tersebut hingga menembus Rp430 triliun di tahun 2025 ini. BACA JUGA: Momen Jokowi Ajak Warga Kampar Riau Makan Siang Usai Sholat Jumat Legislator PDIP itu meyakini, Prabowo sebagai presiden terpilih tentu sudah melakukan perhitungan yang teliti terkait dengan situasi fiskal Indonesia dalam merealisasikan program-programnya. Penyusunan APBN 2025 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan keleluasaan penggunaan anggaran oleh pemerintahan baru. "Dalam pembahasan kemarin di Panja RKP dan sebelumnya di Panja Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai visi misi yang menjadi komitmen bapak presiden terpilih,” ujarnya Lebih lanjut, Said menyampaikan bahwa kejelasan anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun tersebut akan masuk dalam komponen belanja pusat dan termuat dalam nota keuangan APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus mendatang. “Persoalannya tinggal kementerian mana (yang akan menjelaskan)? Apakah Kemensos? Apakah itu Kementerian Pendidikan? Apakah itu Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” pungkasnya.