Petani tebu memprotes kebijakan pemerintah memperpanjang relaksasi harga acuan pemerintah (HAP) gula di tingkat konsumen.https://economy.okezone.com/read/2024/07/01/320/3028541/petani-tebu-protes-relaksasi-harga-gula-konsumsiidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/01/320/3028541/petani-tebu-protes-relaksasi-harga-gula-konsumsihttps://economy.okezone.com/read/2024/07/01/320/3028541/petani-tebu-protes-relaksasi-harga-gula-konsumsiSenin 01 Juli 2024 18:40 WIBSuparjo RamalanPetani tebu protes relaksasi harga gula konsumen (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/07/01/320/3028541/petani-tebu-protes-relaksasi-harga-gula-konsumsi-Luv4neHk79.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8wMS8xLzE4MjM1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Petani tebu memprotes kebijakan pemerintah memperpanjang relaksasi harga acuan pemerintah (HAP) gula di tingkat konsumen. Mereka menilai seyogyanya otoritas fokus pada harga pokok penjualan (HPP). Adapun, harga gula di tingkat konsumen berdasarkan HAP menjadi Rp17.500 per kilogram (kg). Harga tersebut naik dari sebelumnya, yaitu Rp16.000 per kg. BACA JUGA: Relaksasi Diperpanjang, Harga Gula Dijual Rp17.500 per Kg Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menilai, seharusnya harga gula konsumsi di serahkan saja ke mekanisme pasar, sehingga harga yang didapat berdasarkan kesepakatan antara produsen dan konsumen. Menurutnya, intervensi yang patut dilakukan pemerintah adalah menjaga harga pasar terendah dengan menaikkan harga pokok penjualan gula. Kebijakan ini sekaligus menjadi dasar penetapan harga lelang antara petani tebu dan pabrik gula. BACA JUGA: Jaga Stabilitas Pangan Nasional, Produksi Gula Ditarget 8 Ton per Hektare “Kalau dikaitkan dengan relaksasi (gula) seperti yang sudah sering saya sampaikan di IDX Channel juga, kita ini sebetulnya gak perlu pemerintah ini mengatur-ngatur pasar dengan cara menerapkan regulasi dengan adanya AHP di tingkat konsumen,” ujar Soemitro saat Market Review IDX Channel, Senin (1/7/2024). “Karena apa? Kalau kita bicara tentang pasar, pasar ini kesepakatan antara yang jual dan yang membeli. Sedangkan yang menjual ini produsen, sudah lewat pedagang, dan produsen itu sebetulnya dari dulu yang diatur itu HPP, pemerintah sangat memperhatikan petani dalam hal ini menerapkan HPP, bukan AHP,” paparnya. Kebijakan HAP gula dapat diterapkan bila terjadi lonjakan harga secara anomali di pasaran. Bahkan, pemerintah bisa mengatasi persoalan harga yang terkerek naik ‘gila-gilaan’ dengan menyiapkan stok gula konsumsi. Soemitro menyebut, kenaikan harga gula di tingkat konsumen terjadi karena ketersediaannya yang kurang, ditambah pemerintah tidak memiliki stok atau cadangan gula nasional. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah segera memiliki cadangan gula nasional melalui BUMN pangan, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga gula ke depannya. “Kalau toh terjadi anomali lonjakan harga, nah ini yang penting. Pemerintah harus memegang stok gula, jangan serahkan semuanya kepada pihak yang bukan atau di luar kendali pemerintah,” beber dia. “Bahkan, BUMN kita itu kalau diberi izin impor atau izin membeli gula petani, jangan keburu langsung dijual. Apa bedanya BUMN dan badan usaha milik swasta? Kalau impor langsung jual. Kalau impor itu ditahan dulu, dipakai nanti sebagai senjata ketika nanti kenaikan harga gula di tingkat pasar,” jelasnya. Soal harga jual, lanjut Soemitro, ongkos produksi di level petani masih di kisaran Rp14.900. Sementara harga pokok penjualan gula di kisaran Rp14.500 per Kg. Dengan kata lain, harga produksi gula masih tinggi dibandingkan dengan HPP. “Apakah harga jual kita ini sudah cukup? Kalau kita bicara tentang kecukupan harga jual, ongkos produksi kita aja sebenarnya sekitar Rp14.900, sementara harga lelang kita, penjualan kita, kita dikasih HPP, saya protes jangan AHP, karena HPP itu harga terendah, kalau AHP itu bisa naik bisa turun, kalau turun tambah hancur kita, HPP kita sebetulnya sekarang ini Rp14.500, ini masih di bawah biaya produksi kita Rp14.900,” tuturnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8wMS8xLzE4MjM1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Petani tebu memprotes kebijakan pemerintah memperpanjang relaksasi harga acuan pemerintah (HAP) gula di tingkat konsumen. Mereka menilai seyogyanya otoritas fokus pada harga pokok penjualan (HPP). Adapun, harga gula di tingkat konsumen berdasarkan HAP menjadi Rp17.500 per kilogram (kg). Harga tersebut naik dari sebelumnya, yaitu Rp16.000 per kg. BACA JUGA: Relaksasi Diperpanjang, Harga Gula Dijual Rp17.500 per Kg Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menilai, seharusnya harga gula konsumsi di serahkan saja ke mekanisme pasar, sehingga harga yang didapat berdasarkan kesepakatan antara produsen dan konsumen. Menurutnya, intervensi yang patut dilakukan pemerintah adalah menjaga harga pasar terendah dengan menaikkan harga pokok penjualan gula. Kebijakan ini sekaligus menjadi dasar penetapan harga lelang antara petani tebu dan pabrik gula. BACA JUGA: Jaga Stabilitas Pangan Nasional, Produksi Gula Ditarget 8 Ton per Hektare “Kalau dikaitkan dengan relaksasi (gula) seperti yang sudah sering saya sampaikan di IDX Channel juga, kita ini sebetulnya gak perlu pemerintah ini mengatur-ngatur pasar dengan cara menerapkan regulasi dengan adanya AHP di tingkat konsumen,” ujar Soemitro saat Market Review IDX Channel, Senin (1/7/2024). “Karena apa? Kalau kita bicara tentang pasar, pasar ini kesepakatan antara yang jual dan yang membeli. Sedangkan yang menjual ini produsen, sudah lewat pedagang, dan produsen itu sebetulnya dari dulu yang diatur itu HPP, pemerintah sangat memperhatikan petani dalam hal ini menerapkan HPP, bukan AHP,” paparnya. Kebijakan HAP gula dapat diterapkan bila terjadi lonjakan harga secara anomali di pasaran. Bahkan, pemerintah bisa mengatasi persoalan harga yang terkerek naik ‘gila-gilaan’ dengan menyiapkan stok gula konsumsi. Soemitro menyebut, kenaikan harga gula di tingkat konsumen terjadi karena ketersediaannya yang kurang, ditambah pemerintah tidak memiliki stok atau cadangan gula nasional. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah segera memiliki cadangan gula nasional melalui BUMN pangan, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga gula ke depannya. “Kalau toh terjadi anomali lonjakan harga, nah ini yang penting. Pemerintah harus memegang stok gula, jangan serahkan semuanya kepada pihak yang bukan atau di luar kendali pemerintah,” beber dia. “Bahkan, BUMN kita itu kalau diberi izin impor atau izin membeli gula petani, jangan keburu langsung dijual. Apa bedanya BUMN dan badan usaha milik swasta? Kalau impor langsung jual. Kalau impor itu ditahan dulu, dipakai nanti sebagai senjata ketika nanti kenaikan harga gula di tingkat pasar,” jelasnya. Soal harga jual, lanjut Soemitro, ongkos produksi di level petani masih di kisaran Rp14.900. Sementara harga pokok penjualan gula di kisaran Rp14.500 per Kg. Dengan kata lain, harga produksi gula masih tinggi dibandingkan dengan HPP. “Apakah harga jual kita ini sudah cukup? Kalau kita bicara tentang kecukupan harga jual, ongkos produksi kita aja sebenarnya sekitar Rp14.900, sementara harga lelang kita, penjualan kita, kita dikasih HPP, saya protes jangan AHP, karena HPP itu harga terendah, kalau AHP itu bisa naik bisa turun, kalau turun tambah hancur kita, HPP kita sebetulnya sekarang ini Rp14.500, ini masih di bawah biaya produksi kita Rp14.900,” tuturnya.