Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara soal rencana kenaikan bea masuk barang impor hingga 200%https://economy.okezone.com/read/2024/07/02/320/3028926/barang-impor-kena-bea-masuk-200-menperin-nanti-dua-minggu-lagiidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/02/320/3028926/barang-impor-kena-bea-masuk-200-menperin-nanti-dua-minggu-lagihttps://economy.okezone.com/read/2024/07/02/320/3028926/barang-impor-kena-bea-masuk-200-menperin-nanti-dua-minggu-lagiSelasa 02 Juli 2024 15:25 WIBTangguh YudhaMenperin Soal Bea Masuk Barang Impor 200%. (Foto: Okezone.com/MPI)https://img.okezone.com/content/2024/07/02/320/3028926/barang-impor-kena-bea-masuk-200-menperin-nanti-dua-minggu-lagi-6OfYh3Rfo4.jpgJAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara soal rencana kenaikan bea masuk barang impor hingga 200%. Menurutnya, kebijakan tersebut akan dibahas secara seksama dalam waktu dekat. Menperin mengaku belum bisa memberikan laporan secara terperinci. Namun dirinya menjanjikan bahwa laporan mengenai kebijakan tersebut dalam dua minggu mendatang. BACA JUGA: Imbas Perang Dagang, Barang China Kena Bea Masuk 200% "Saya belum bisa laporkan. Itu bagian dari pembahasan nanti dua minggu lagi kita laporkan. Dua minggu lagi nanti kita laporkan, oke ya," katanya. Untuk diketahui, baru-baru ini Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan berencana memberlakukan bea masuk hingga 200% untuk barang-barang asal China sebagai respons terhadap perang dagang antara negara tersebut dan Amerika Serikat. BACA JUGA: Kritik Sri Mulyani, Pengusaha Tekstil Teriak Perpanjangan Bea Masuk Safeguard Barang Impor Sejak 2 Tahun Dampak dari perang dagang antara China dan AS sebabkan kapasitas berlebih dan kelebihan pasokan produk pakaian, baja, tekstil, dan lainnya di China, sehingga menyebabkan produk-produk tersebut membanjiri Indonesia. Selain itu, pasar barat juga menolak produk-produk tersebut. Regulasi terkait peningkatan tarif bea telah ditinjau sebagai langkah perlindungan terhadap industri lokal. Zulkifli melihat bea masuk ini sebagai solusi untuk mengatasi arus masuk barang yang deras ke Indonesia.Zulkifli menjelaskan bahwa tarif bea masuk untuk barang-barang asal China telah ditetapkan berkisar antara 100 persen hingga 200 persen dari harga barang. Dia juga menuturkan bahwa peraturan menteri perdagangan ini adalah respons terhadap regulasi sebelumnya tentang perdagangan dan perlindungan industri lokal yang belum memuaskan semua pihak.JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara soal rencana kenaikan bea masuk barang impor hingga 200%. Menurutnya, kebijakan tersebut akan dibahas secara seksama dalam waktu dekat. Menperin mengaku belum bisa memberikan laporan secara terperinci. Namun dirinya menjanjikan bahwa laporan mengenai kebijakan tersebut dalam dua minggu mendatang. BACA JUGA: Imbas Perang Dagang, Barang China Kena Bea Masuk 200% "Saya belum bisa laporkan. Itu bagian dari pembahasan nanti dua minggu lagi kita laporkan. Dua minggu lagi nanti kita laporkan, oke ya," katanya. Untuk diketahui, baru-baru ini Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan berencana memberlakukan bea masuk hingga 200% untuk barang-barang asal China sebagai respons terhadap perang dagang antara negara tersebut dan Amerika Serikat. BACA JUGA: Kritik Sri Mulyani, Pengusaha Tekstil Teriak Perpanjangan Bea Masuk Safeguard Barang Impor Sejak 2 Tahun Dampak dari perang dagang antara China dan AS sebabkan kapasitas berlebih dan kelebihan pasokan produk pakaian, baja, tekstil, dan lainnya di China, sehingga menyebabkan produk-produk tersebut membanjiri Indonesia. Selain itu, pasar barat juga menolak produk-produk tersebut. Regulasi terkait peningkatan tarif bea telah ditinjau sebagai langkah perlindungan terhadap industri lokal. Zulkifli melihat bea masuk ini sebagai solusi untuk mengatasi arus masuk barang yang deras ke Indonesia.Zulkifli menjelaskan bahwa tarif bea masuk untuk barang-barang asal China telah ditetapkan berkisar antara 100 persen hingga 200 persen dari harga barang. Dia juga menuturkan bahwa peraturan menteri perdagangan ini adalah respons terhadap regulasi sebelumnya tentang perdagangan dan perlindungan industri lokal yang belum memuaskan semua pihak.