Sri Mulyani Indrawati membuka Rapat Paripurna ke-20 hari ini dengan mengajak para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.https://economy.okezone.com/read/2024/07/04/320/3029757/sumber-krisis-sri-mulyani-banyak-negara-tak-mampu-kelola-apbnidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/04/320/3029757/sumber-krisis-sri-mulyani-banyak-negara-tak-mampu-kelola-apbnhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/04/320/3029757/sumber-krisis-sri-mulyani-banyak-negara-tak-mampu-kelola-apbnKamis 04 Juli 2024 11:43 WIBAnggie AriestaMenteri Keuangan Sri Mulyani di DPR RI (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/07/04/320/3029757/sumber-krisis-sri-mulyani-banyak-negara-tak-mampu-kelola-apbn-mQkN5I7xQX.png<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8wMy8xLzE4MjQ0Mi81L3g5MWV4MW8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka Rapat Paripurna ke-20 hari ini dengan mengajak para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjaga instrumen APBN. Hal ini ia sampaikan saat menyampaikan pidato tentang Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024). BACA JUGA: Hanya Dapat Rp5 Triliun, Sri Mulyani Minta LPEI Dapat PMN Rp10 Triliun Menurutnya, APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel, agar efektif memecahkan persoalan bangsa dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis. "Banyak contoh negara-negara di dunia yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat, sehingga menjadi sumber krisis berkelanjutan di negara tersebut," ungkap Sri Mulyani dalam pidatonya. BACA JUGA: Sri Mulyani Catat Utang Pemerintah Tembus Rp8.353 Triliun pada Mei 2024 Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia sejauh ini kata dia telah mampu menjaga pengelolaan APBN secara transparan, kredibel, dan akuntabel, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK."BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2023, yaitu berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023," jelas dia. Dengan kemampuan menjaga APBN secara sehat, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, stabilitas harga-harga di Indonesia menurutnya mampu terjaga di level 2,6 persen, turun dari tahun sebelumnya di level 5,5 persen. Laju inflasi Indonesia ia tekankan jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya antara lain Rusia 7,4 persen, Turki di level 64,8 persen, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4 persen secara tahunan atau year on year. "Dan Argentina yang sedang menghadapi krisis mencapai 211,4 persen," ujar Sri Mulyani.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8wMy8xLzE4MjQ0Mi81L3g5MWV4MW8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka Rapat Paripurna ke-20 hari ini dengan mengajak para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjaga instrumen APBN. Hal ini ia sampaikan saat menyampaikan pidato tentang Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024). BACA JUGA: Hanya Dapat Rp5 Triliun, Sri Mulyani Minta LPEI Dapat PMN Rp10 Triliun Menurutnya, APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel, agar efektif memecahkan persoalan bangsa dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis. "Banyak contoh negara-negara di dunia yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat, sehingga menjadi sumber krisis berkelanjutan di negara tersebut," ungkap Sri Mulyani dalam pidatonya. BACA JUGA: Sri Mulyani Catat Utang Pemerintah Tembus Rp8.353 Triliun pada Mei 2024 Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia sejauh ini kata dia telah mampu menjaga pengelolaan APBN secara transparan, kredibel, dan akuntabel, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK."BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2023, yaitu berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023," jelas dia. Dengan kemampuan menjaga APBN secara sehat, hingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, stabilitas harga-harga di Indonesia menurutnya mampu terjaga di level 2,6 persen, turun dari tahun sebelumnya di level 5,5 persen. Laju inflasi Indonesia ia tekankan jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya antara lain Rusia 7,4 persen, Turki di level 64,8 persen, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4 persen secara tahunan atau year on year. "Dan Argentina yang sedang menghadapi krisis mencapai 211,4 persen," ujar Sri Mulyani.