Sri Mulyani Indrawati menyatakan saldo anggaran lebih (SAL) mencapai Rp 459,5 triliun pada akhir 2023.https://economy.okezone.com/read/2024/07/04/320/3029817/sri-mulyani-sisa-kas-negara-rp459-5-triliun-pada-2023idhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/04/320/3029817/sri-mulyani-sisa-kas-negara-rp459-5-triliun-pada-2023https://economy.okezone.com/read/2024/07/04/320/3029817/sri-mulyani-sisa-kas-negara-rp459-5-triliun-pada-2023Kamis 04 Juli 2024 13:31 WIBAnggie AriestaMenteri Keuangan Sri Mulyani soal Kas Negara (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/07/04/320/3029817/sri-mulyani-sisa-kas-negara-rp459-5-triliun-pada-2023-zI9Xrr349P.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8wMy8xLzE4MjQ0Mi81L3g5MWV4MW8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan saldo anggaran lebih (SAL) mencapai Rp 459,5 triliun pada akhir 2023. Menurutnya, pada awal 2023 posisi SAL sebesar Rp478,9 triliun. Kemudian, sepanjang 2023, SAL yang digunakan mencapai Rp35 triliun. BACA JUGA: Sri Mulyani Pamer Hasil Bangun Proyek dari APBN dalam 10 Tahun Terakhir "Sesudah memperhatikan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan penyesuaian SAL, maka saldo anggaran lebih tahun 2023 menjadi Rp459,5 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/7/2024). Adapun SAL tersebut menjadi instrumen yang sangat-sangat penting di dalam pengelolaan APBN. BACA JUGA: Sumber Krisis, Sri Mulyani: Banyak Negara Tak Mampu Kelola APBN SAL sebagai fiscal buffer atau bantalan pengaman yang efektif di dalam melindungi APBN itu sendiri, maupun melindungi perekonomian serta masyarakat terutama di tengah kondisi dunia yang penuh guntingan, tekanan, dan ketidakpastian dan juga apa yang sekarang terus terjadi dalam geopolitik tahun 2024.Sepanjang 2023, lanjut Sri Mulyani, pada saat lonjakan suku bunga global yang sungguh luar biasa Higher for Longer membuat defisit anggaran mengecil yakni 1,65 persen dari APBN. Adapun realisasi pembiayaan yang mengecil terdapat Silpa pada periode tahun lalu mencapai Rp19,4 triliun. "Silpa ini menurun signifikan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp130,6 triliun," kata dia. Penurunan Silpa ini adalah respons pemerintah terhadap rekomendasi DPR RI agar pelaksanaan APBN lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan besaran Silpa yang optimal. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8wMy8xLzE4MjQ0Mi81L3g5MWV4MW8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan saldo anggaran lebih (SAL) mencapai Rp 459,5 triliun pada akhir 2023. Menurutnya, pada awal 2023 posisi SAL sebesar Rp478,9 triliun. Kemudian, sepanjang 2023, SAL yang digunakan mencapai Rp35 triliun. BACA JUGA: Sri Mulyani Pamer Hasil Bangun Proyek dari APBN dalam 10 Tahun Terakhir "Sesudah memperhatikan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan penyesuaian SAL, maka saldo anggaran lebih tahun 2023 menjadi Rp459,5 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/7/2024). Adapun SAL tersebut menjadi instrumen yang sangat-sangat penting di dalam pengelolaan APBN. BACA JUGA: Sumber Krisis, Sri Mulyani: Banyak Negara Tak Mampu Kelola APBN SAL sebagai fiscal buffer atau bantalan pengaman yang efektif di dalam melindungi APBN itu sendiri, maupun melindungi perekonomian serta masyarakat terutama di tengah kondisi dunia yang penuh guntingan, tekanan, dan ketidakpastian dan juga apa yang sekarang terus terjadi dalam geopolitik tahun 2024.Sepanjang 2023, lanjut Sri Mulyani, pada saat lonjakan suku bunga global yang sungguh luar biasa Higher for Longer membuat defisit anggaran mengecil yakni 1,65 persen dari APBN. Adapun realisasi pembiayaan yang mengecil terdapat Silpa pada periode tahun lalu mencapai Rp19,4 triliun. "Silpa ini menurun signifikan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp130,6 triliun," kata dia. Penurunan Silpa ini adalah respons pemerintah terhadap rekomendasi DPR RI agar pelaksanaan APBN lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan besaran Silpa yang optimal.