Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton berashttps://economy.okezone.com/read/2024/07/07/320/3030999/pansus-dpr-bisa-ungkap-skandal-impor-berasidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/07/320/3030999/pansus-dpr-bisa-ungkap-skandal-impor-berashttps://economy.okezone.com/read/2024/07/07/320/3030999/pansus-dpr-bisa-ungkap-skandal-impor-berasMinggu 07 Juli 2024 13:25 WIBNekha Fatimah NursadiyahPansus DPR Bisa Ungkap Skandal Impor Beras. (Foto: Okezone.com/Bulog)https://img.okezone.com/content/2024/07/07/320/3030999/pansus-dpr-bisa-ungkap-skandal-impor-beras-i4i1LWTY8c.jpgJAKARTA - Komisi IV DPR mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar. Hal ini melibatkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. BACA JUGA: Mark Up Harga Impor Beras Dilaporkan ke KPK, Bapanas: Kita Hormati “Iya nanti kita usulkan dan dorong,” kata Anggota Komisi IV Daniel Johan, Minggu (7/7/2024). Daniel menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. BACA JUGA: Diduga Mark Up Harga Impor Beras Rp2,7 Triliun, Ini Penjelasan Bos Bulog “Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” jelasnya.Daniel Johan juga memandang, pembentukan Pansus skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan RI. Daniel Johan menekankan, pembentukan Pansus juga sebagai komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. “Sekaligus perbaiki tatakelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” tandas Daniel Johan.JAKARTA - Komisi IV DPR mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar. Hal ini melibatkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. BACA JUGA: Mark Up Harga Impor Beras Dilaporkan ke KPK, Bapanas: Kita Hormati “Iya nanti kita usulkan dan dorong,” kata Anggota Komisi IV Daniel Johan, Minggu (7/7/2024). Daniel menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. BACA JUGA: Diduga Mark Up Harga Impor Beras Rp2,7 Triliun, Ini Penjelasan Bos Bulog “Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” jelasnya.Daniel Johan juga memandang, pembentukan Pansus skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan RI. Daniel Johan menekankan, pembentukan Pansus juga sebagai komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. “Sekaligus perbaiki tatakelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” tandas Daniel Johan.