Kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan APBN dan APBD secara baikhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/08/320/3031283/wtp-laporan-keuangan-pemerintah-bukan-prestasi-tapi-kewajiban-jokowi-ini-uang-rakyat-pasti-diperiksaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/08/320/3031283/wtp-laporan-keuangan-pemerintah-bukan-prestasi-tapi-kewajiban-jokowi-ini-uang-rakyat-pasti-diperiksahttps://economy.okezone.com/read/2024/07/08/320/3031283/wtp-laporan-keuangan-pemerintah-bukan-prestasi-tapi-kewajiban-jokowi-ini-uang-rakyat-pasti-diperiksaSenin 08 Juli 2024 10:38 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Jokowi Tegaskan WTP Bukan Prestasi tapi Kewajiban. (Foto: Okezone.com/MPI)https://img.okezone.com/content/2024/07/08/320/3031283/wtp-laporan-keuangan-pemerintah-bukan-prestasi-tapi-kewajiban-jokowi-ini-uang-rakyat-pasti-diperiksa-xfB1F6U6Mq.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah merupakan kewajiban. Hal tersebut bukanlah sebuah prestasi pemerintah pusat dan daerah. "Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tetap WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara. Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa," katanya. BACA JUGA: Laporan Keuangan LPS Raih WTP 10 Kali Berturut-turut Oleh karena itu, hal ini harus menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan APBN dan APBD secara baik. "Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," ujarnya pada acara Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 dengan tema menguatkan fondasi negara, Menuju Indonesia emas 2045 di JCC, Jakarta, Senin (8/7/2024). BACA JUGA: KPK Bakal Dalami Dugaan Suap Haerul Saleh terkait Opini WTP Kementan Jokowi pun menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah baik pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). "Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," kata Jokowi.Jokowi juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi terhadap BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkat profesionalisme nya dalam fungsi pemeriksaan.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah merupakan kewajiban. Hal tersebut bukanlah sebuah prestasi pemerintah pusat dan daerah. "Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tetap WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara. Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa," katanya. BACA JUGA: Laporan Keuangan LPS Raih WTP 10 Kali Berturut-turut Oleh karena itu, hal ini harus menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan APBN dan APBD secara baik. "Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," ujarnya pada acara Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 dengan tema menguatkan fondasi negara, Menuju Indonesia emas 2045 di JCC, Jakarta, Senin (8/7/2024). BACA JUGA: KPK Bakal Dalami Dugaan Suap Haerul Saleh terkait Opini WTP Kementan Jokowi pun menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah baik pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). "Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," kata Jokowi.Jokowi juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi terhadap BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkat profesionalisme nya dalam fungsi pemeriksaan.