Menparekraf Sandiaga Uno menanggapi temuan pungli oleh KPK di kawasan wisata Raja Ampat dengan nilai mencapai Rp18,25 miliar per tahun.https://economy.okezone.com/read/2024/07/11/320/3032743/ada-pungli-rp18-25-miliar-di-raja-ampat-sandiaga-uno-harus-ditindak-tegasidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/11/320/3032743/ada-pungli-rp18-25-miliar-di-raja-ampat-sandiaga-uno-harus-ditindak-tegashttps://economy.okezone.com/read/2024/07/11/320/3032743/ada-pungli-rp18-25-miliar-di-raja-ampat-sandiaga-uno-harus-ditindak-tegasKamis 11 Juli 2024 08:14 WIBTangguh YudhaSandiaga minta pungli di Raja Ampat di berantas (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/07/11/320/3032743/ada-pungli-rp18-25-miliar-di-raja-ampat-sandiaga-uno-harus-ditindak-tegas-Ik2X3tnKDP.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8xNC8xLzE4MDY5NS81L3g4eWhsbTY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Menparekraf Sandiaga Uno menanggapi temuan pungli oleh KPK di kawasan wisata Raja Ampat dengan nilai mencapai Rp18,25 miliar per tahun. Menurut Sandi, aksi pungli tersebut harus ditindak tegas. Menteri Sandiaga mengungkapkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) merupakan sektor yang memerlukan integritas. Dengan begitu, agar sektor parekraf bisa maju maka dibutuhkan kepercayaan antara pelaku dan juga wisatawan. BACA JUGA: Sandiaga Dorong Santri Pelaku UMKM Rajin Bikin Konten demi Promosikan Produk "Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah urusan integritas. Jadi kami harapkan segera ditindaklanjuti, kalau ada tindak pidana korupsi, kekerasan, atau hal hal melanggar hukum itu harus segera dibawa ke ranah hukum," katanya dalam agenda penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan PT Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024). Menparekraf mengimbau masyarakat setempat untuk memastikan reputasi destinasi wisata lokal agar perekonomian terus berjalan. Ia kemudian mencontohkan wisata Bali yang terus eksis sampai saat ini karena narasi positif yang dijaga. BACA JUGA: Sandiaga Harap Event Olahraga Tingkat Dunia 2025 Sedot Banyak Wisatawan "Bali itu sampai sekarang masih jadi top of mind karena kita bekerja keras seluruh pihak. Baik dari masyarakat untuk menjaga narasi yang positif sehingga Bali ini adalah destinasi berbasis budaya, berkearifan lokal, yang menjadi destinasi unggulan," ujar Menparekraf. "Saya yakin ini hanya satu atau dua oknum, bukan masyarakat Raja Ampat yang saya kenal, saya cukup rutin ke Raja Ampat," lanjutnya. Untuk diketahui, KPK menerima adanya laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan saat bertandang ke Raja Ampat. Permasalahan tersebut meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel. Ironisnya, Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, terdapat oknum masyarakat yang memungut biaya yang mencapai Rp100 ribu - Rp1 juta per kapal. "Di wilayah Wayag sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK, Dian Patria. Tak hanya itu, KPK juga mendapat laporan adanya pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8xNC8xLzE4MDY5NS81L3g4eWhsbTY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Menparekraf Sandiaga Uno menanggapi temuan pungli oleh KPK di kawasan wisata Raja Ampat dengan nilai mencapai Rp18,25 miliar per tahun. Menurut Sandi, aksi pungli tersebut harus ditindak tegas. Menteri Sandiaga mengungkapkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) merupakan sektor yang memerlukan integritas. Dengan begitu, agar sektor parekraf bisa maju maka dibutuhkan kepercayaan antara pelaku dan juga wisatawan. BACA JUGA: Sandiaga Dorong Santri Pelaku UMKM Rajin Bikin Konten demi Promosikan Produk "Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah urusan integritas. Jadi kami harapkan segera ditindaklanjuti, kalau ada tindak pidana korupsi, kekerasan, atau hal hal melanggar hukum itu harus segera dibawa ke ranah hukum," katanya dalam agenda penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan PT Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024). Menparekraf mengimbau masyarakat setempat untuk memastikan reputasi destinasi wisata lokal agar perekonomian terus berjalan. Ia kemudian mencontohkan wisata Bali yang terus eksis sampai saat ini karena narasi positif yang dijaga. BACA JUGA: Sandiaga Harap Event Olahraga Tingkat Dunia 2025 Sedot Banyak Wisatawan "Bali itu sampai sekarang masih jadi top of mind karena kita bekerja keras seluruh pihak. Baik dari masyarakat untuk menjaga narasi yang positif sehingga Bali ini adalah destinasi berbasis budaya, berkearifan lokal, yang menjadi destinasi unggulan," ujar Menparekraf. "Saya yakin ini hanya satu atau dua oknum, bukan masyarakat Raja Ampat yang saya kenal, saya cukup rutin ke Raja Ampat," lanjutnya. Untuk diketahui, KPK menerima adanya laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan saat bertandang ke Raja Ampat. Permasalahan tersebut meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel. Ironisnya, Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, terdapat oknum masyarakat yang memungut biaya yang mencapai Rp100 ribu - Rp1 juta per kapal. "Di wilayah Wayag sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK, Dian Patria. Tak hanya itu, KPK juga mendapat laporan adanya pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.