Erick Thohir bakal melepas oerusahaan pelat merah yang ditugaskan mengelola dapen ASN dan TNI/Polri ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.https://economy.okezone.com/read/2024/07/11/320/3032803/lepas-asabri-dan-taspen-ke-sri-mulyani-erick-thohir-sudah-dibicarakanidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/11/320/3032803/lepas-asabri-dan-taspen-ke-sri-mulyani-erick-thohir-sudah-dibicarakanhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/11/320/3032803/lepas-asabri-dan-taspen-ke-sri-mulyani-erick-thohir-sudah-dibicarakanKamis 11 Juli 2024 10:45 WIBSuparjo RamalanErick Thohir bakal lepas Asabri dan Taspen ke Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/07/11/320/3032803/lepas-asabri-dan-taspen-ke-sri-mulyani-erick-thohir-sudah-dibicarakan-1qHJsRPokd.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8wNS8xLzE4MDM1Mi81L3g4eTB0ZzI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir bakal melepas oerusahaan pelat merah yang ditugaskan mengelola dana pensiun (dapen) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dua perusahaan di antaranya PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero). Rencana ini diungkapkan langsung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Menurut dia, alangkah baiknya perseroan yang mengelola dapen ASN dan TNI/Polri diserahkan ke Menteri Keuangan. BACA JUGA: Erick Thohir Pangkas BUMN dari 12 Jadi 11 Klaster Sementara itu, BUMN lain tetap diprioritaskan dan dikelola hingga berkoordinasi langsung dengan Kementerian BUMN selaku pemegang saham. “Nah tinggal, ini yang saya bilang ke depan mungkin dana-dana pensiun (BUMN) seperti Asabri, Taspen ini lebih baik di bawah Menteri Keuangan, karena memang lebih baik seperti di sana (Kementerian Keuangan),” ujar Erick saat ditemui wartawan di gedung DPR/MPR, Rabu malam (10/7/2024). BACA JUGA: Erick Thohir Beri Tantangan ke Bos TikTok Rencana pelepasan BUMN pengelola dapen ini untuk menghindari overlapping atau tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Soal ini Erick enggan merinci lebih jauh. “Jadi supaya tidak ada overlapping BUMN di antara kementerian lain dan kementerian BUMN,” paparnya. Mantan bos Inter Milan ini mengaku sudah ada pembicaraan antara dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bahkan, aksi tersebut juga dituangkan dalam naskah Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN yang baru. Saat ini Kementerian BUMN terus mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengkaji hingga memfinalisasikan RUU BUMN menjadi Undang-undang baru. “Sudah, Sudah (pembicaraan) salah satu proposal yang kita dorong juga dikonsolidasi yang namanya di dalam RUU BUMN juga itu kan,” kata dia. Untuk diketahui, Asabri merupakan BUMN yang mengelola program asuransi bagi para anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri. Sedangkan, Taspen adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Selain ada BUMN yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri BUMN, terdapat beberapa BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. BUMN yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan merupakan BUMN yang berfungsi sebagai fiscal tool pemerintah, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan PT Geo Dipa Energi (GDE).<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNS8wNS8xLzE4MDM1Mi81L3g4eTB0ZzI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir bakal melepas oerusahaan pelat merah yang ditugaskan mengelola dana pensiun (dapen) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dua perusahaan di antaranya PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero). Rencana ini diungkapkan langsung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Menurut dia, alangkah baiknya perseroan yang mengelola dapen ASN dan TNI/Polri diserahkan ke Menteri Keuangan. BACA JUGA: Erick Thohir Pangkas BUMN dari 12 Jadi 11 Klaster Sementara itu, BUMN lain tetap diprioritaskan dan dikelola hingga berkoordinasi langsung dengan Kementerian BUMN selaku pemegang saham. “Nah tinggal, ini yang saya bilang ke depan mungkin dana-dana pensiun (BUMN) seperti Asabri, Taspen ini lebih baik di bawah Menteri Keuangan, karena memang lebih baik seperti di sana (Kementerian Keuangan),” ujar Erick saat ditemui wartawan di gedung DPR/MPR, Rabu malam (10/7/2024). BACA JUGA: Erick Thohir Beri Tantangan ke Bos TikTok Rencana pelepasan BUMN pengelola dapen ini untuk menghindari overlapping atau tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Soal ini Erick enggan merinci lebih jauh. “Jadi supaya tidak ada overlapping BUMN di antara kementerian lain dan kementerian BUMN,” paparnya. Mantan bos Inter Milan ini mengaku sudah ada pembicaraan antara dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bahkan, aksi tersebut juga dituangkan dalam naskah Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN yang baru. Saat ini Kementerian BUMN terus mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengkaji hingga memfinalisasikan RUU BUMN menjadi Undang-undang baru. “Sudah, Sudah (pembicaraan) salah satu proposal yang kita dorong juga dikonsolidasi yang namanya di dalam RUU BUMN juga itu kan,” kata dia. Untuk diketahui, Asabri merupakan BUMN yang mengelola program asuransi bagi para anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Polri. Sedangkan, Taspen adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Selain ada BUMN yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri BUMN, terdapat beberapa BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. BUMN yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan merupakan BUMN yang berfungsi sebagai fiscal tool pemerintah, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan PT Geo Dipa Energi (GDE).