Airlangga Hartarto membantah wacana pemerintahan Prabowo-Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2024/07/11/320/3033017/airlangga-bantah-prabowo-bakal-naikkan-rasio-utang-hingga-50idhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/11/320/3033017/airlangga-bantah-prabowo-bakal-naikkan-rasio-utang-hingga-50https://economy.okezone.com/read/2024/07/11/320/3033017/airlangga-bantah-prabowo-bakal-naikkan-rasio-utang-hingga-50Kamis 11 Juli 2024 17:13 WIBNekha Fatimah NursadiyahMenko Airlangga Hartarto soal Rasio Utang. (Foto: Kemenko)https://img.okezone.com/content/2024/07/11/320/3033017/airlangga-bantah-prabowo-bakal-naikkan-rasio-utang-hingga-50-tRjn8xjzuj.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8xMC8xLzE4MjY4OC81L3g5MXZtcGE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah wacana pemerintahan Prabowo-Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB). Ia menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen. BACA JUGA: Lepas Asabri dan Taspen ke Sri Mulyani, Erick Thohir: Sudah Dibicarakan “Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen (rasio utang) dan current account defisitnya 3 persen," kata Airlangga usai konferensi pers Rakernas One Map Policy dikutip Antara, Kamis (11/7/2024). Hal itu sebagai tanggapannya atas pernyataan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB. BACA JUGA: 26.000 Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Menperin Colek Sri Mulyani Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana. Menurutnya, belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. “Ya itu kan wacana saja yang dibahas," jelasnya. Adapun pada kesempatan lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat. “Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto. Eko mengatakan perlu adanya politik anggaran yang berkelanjutan untuk meredam risiko utang. Dia sepakat dengan strategi Rancangan APBN 2025 hingga sejauh ini yang lebih mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3 persen. “Kalau sisi politiknya memperlebar, itu bisa membuat masalah baru dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ujar Eko.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8xMC8xLzE4MjY4OC81L3g5MXZtcGE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah wacana pemerintahan Prabowo-Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB). Ia menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen. BACA JUGA: Lepas Asabri dan Taspen ke Sri Mulyani, Erick Thohir: Sudah Dibicarakan “Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen (rasio utang) dan current account defisitnya 3 persen," kata Airlangga usai konferensi pers Rakernas One Map Policy dikutip Antara, Kamis (11/7/2024). Hal itu sebagai tanggapannya atas pernyataan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB. BACA JUGA: 26.000 Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Menperin Colek Sri Mulyani Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana. Menurutnya, belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. “Ya itu kan wacana saja yang dibahas," jelasnya. Adapun pada kesempatan lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat. “Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto. Eko mengatakan perlu adanya politik anggaran yang berkelanjutan untuk meredam risiko utang. Dia sepakat dengan strategi Rancangan APBN 2025 hingga sejauh ini yang lebih mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3 persen. “Kalau sisi politiknya memperlebar, itu bisa membuat masalah baru dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ujar Eko.