Kementerian Perhubungan mengungkap masih ada Perusahaan Otobus (PO) yang berani memalsukan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.https://economy.okezone.com/read/2024/07/12/320/3033272/bahaya-masih-ada-po-bus-nakal-yang-palsukan-bukti-lulus-uji-berkalaidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/12/320/3033272/bahaya-masih-ada-po-bus-nakal-yang-palsukan-bukti-lulus-uji-berkalahttps://economy.okezone.com/read/2024/07/12/320/3033272/bahaya-masih-ada-po-bus-nakal-yang-palsukan-bukti-lulus-uji-berkalaJum'at 12 Juli 2024 10:13 WIBIqbal Dwi PurnamaPO Bus palsukan surat keterangan layak jalan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/07/12/320/3033272/bahaya-masih-ada-po-bus-nakal-yang-palsukan-bukti-lulus-uji-berkala-QkSYJwvxEs.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8xMC8xLzE4MjY5Mi81L3g5MXZvbm0=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengungkap masih ada Perusahaan Otobus (PO) yang berani memalsukan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Hal itu praktis mengancam keselamatan penumpang karena tidak ada penilaian layik jalan kendaraan. Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani menuturkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dibutuhkan sistem digitalisasi dan peningkatan peran (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) PPNS dalam menegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. BACA JUGA: Siapa Pemilik PO Bus Sumber Alam? Ini Dia Orangnya "Maka diperlukan upaya untuk digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum (E-Tilang dan ETLE), peningkatan kesejahteraan PPNS melalui insentif, mencetak dan meningkatkan kualitas SDM PPNS yang jujur, berkompeten dan adaptif," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/7/2024). BACA JUGA: Ini 5 Kabupaten Pemilik PO Bus Terbanyak di Jawa Tengah Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto Restyawan juga mengatakan dalam penyelenggaraan transportasi darat yang berkeselamatan diperlukan optimalisasi pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU). "Dari hasil pengawasan di lapangan masih ada saja Perusahaan Otobus (PO) yang melakukan pemalsuan Bukti Lulus Uji Elektronik," tambahnya. Sehingga menurutnya perlu Penerapan SIM BLUe fullcycle, optimalisasi integrasi data hasil uji dengan aplikasi Mitra Darat, serta penerapan High Secure Modul (HSM) pada tahun 2024. Serta dalam hal SMK PAU perlu dukungan dan kolaborasi dalam hal perizinan guna percepatan penerapan SMK PAU Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berupaya dalam meningkatkan aspek keselamatan penyelenggaraan transportasi darat. Salah satunya dengan mendorong penerapan sistem digitalisasi yang terintegrasi.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8xMC8xLzE4MjY5Mi81L3g5MXZvbm0=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengungkap masih ada Perusahaan Otobus (PO) yang berani memalsukan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Hal itu praktis mengancam keselamatan penumpang karena tidak ada penilaian layik jalan kendaraan. Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani menuturkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan dibutuhkan sistem digitalisasi dan peningkatan peran (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) PPNS dalam menegakkan hukum pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. BACA JUGA: Siapa Pemilik PO Bus Sumber Alam? Ini Dia Orangnya "Maka diperlukan upaya untuk digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum (E-Tilang dan ETLE), peningkatan kesejahteraan PPNS melalui insentif, mencetak dan meningkatkan kualitas SDM PPNS yang jujur, berkompeten dan adaptif," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/7/2024). BACA JUGA: Ini 5 Kabupaten Pemilik PO Bus Terbanyak di Jawa Tengah Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto Restyawan juga mengatakan dalam penyelenggaraan transportasi darat yang berkeselamatan diperlukan optimalisasi pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU). "Dari hasil pengawasan di lapangan masih ada saja Perusahaan Otobus (PO) yang melakukan pemalsuan Bukti Lulus Uji Elektronik," tambahnya. Sehingga menurutnya perlu Penerapan SIM BLUe fullcycle, optimalisasi integrasi data hasil uji dengan aplikasi Mitra Darat, serta penerapan High Secure Modul (HSM) pada tahun 2024. Serta dalam hal SMK PAU perlu dukungan dan kolaborasi dalam hal perizinan guna percepatan penerapan SMK PAU Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berupaya dalam meningkatkan aspek keselamatan penyelenggaraan transportasi darat. Salah satunya dengan mendorong penerapan sistem digitalisasi yang terintegrasi.