Realisasi beras impor yang dilaksanakan Perum Bulog mencapai 22 juta ton. Angka ini dibukukan hingga akhir Mei 2024.https://economy.okezone.com/read/2024/07/12/320/3033468/realisasi-beras-impor-bulog-capai-2-2-juta-tonidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/12/320/3033468/realisasi-beras-impor-bulog-capai-2-2-juta-tonhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/12/320/3033468/realisasi-beras-impor-bulog-capai-2-2-juta-tonJum'at 12 Juli 2024 16:08 WIBSuparjo RamalanRealisasi impor beras bulog (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/07/12/320/3033468/realisasi-beras-impor-bulog-capai-2-2-juta-ton-4PZPAwiGQn.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8wNC8xLzE4MjUxMS81L3g5MWlzN28=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Realisasi impor beras yang dilaksanakan Perum Bulog mencapai 22 juta ton. Angka ini dibukukan hingga akhir Mei 2024. Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Bulog, Sonya Mamoriska mengatakan, realisasi beras impor terjadi sepanjang Januari-Mei 2024. Adapun, target impor beras sepanjang tahun ini mencapai 3,6 juta. BACA JUGA: Terseret Isu Mark Up Harga Beras Impor Rp2,7 Triliun, Ini Kata Perusahaan Vietnam “Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang tepercaya, sehingga bisa berkontribusi lebih bagi masyarakat Indonesia,” ujar Sonya Mamoriska, Jumat (12/7/2024). Menurutnya, impor beras dilakukan bertahap dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri. BACA JUGA: Skandal Impor Beras Disebut Rugikan Negara Rp8,5 Triliun dalam Dua Tahun Adapun, hingga akhir Juni BUMN pangan ini sudah menyerap 800.000 ton beras dalam negeri dan optimis bisa mencapai 1 juta ton, sesuai target yang telah ditetapkan. Di luar serapan beras di Tanah Air, BUMN pangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kini diterpa isu mark up beras impor impor 2,2 juta ton dengan nilai Rp2,7 triliun. Di mana diduga ada biaya demurrage atau denda atas keterlambatan bongkar muat beras impor yang merugikan negara sebesar Rp294,5 miliar. Atas dugaan tersebut, anggota Komisi IV DPR RI mendorong adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Bahkan, anggota Komisi IV DPR, Suhardi Duka mendorong agar pansus segera dibentuk. “Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” ucap Suhardi Dia menduga murahnya harga beras yang di impor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang. “Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka sehingga rasanya kurang enak karena beras stok 6 bulan ke atas,” paparnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8wNC8xLzE4MjUxMS81L3g5MWlzN28=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Realisasi impor beras yang dilaksanakan Perum Bulog mencapai 22 juta ton. Angka ini dibukukan hingga akhir Mei 2024. Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Bulog, Sonya Mamoriska mengatakan, realisasi beras impor terjadi sepanjang Januari-Mei 2024. Adapun, target impor beras sepanjang tahun ini mencapai 3,6 juta. BACA JUGA: Terseret Isu Mark Up Harga Beras Impor Rp2,7 Triliun, Ini Kata Perusahaan Vietnam “Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang tepercaya, sehingga bisa berkontribusi lebih bagi masyarakat Indonesia,” ujar Sonya Mamoriska, Jumat (12/7/2024). Menurutnya, impor beras dilakukan bertahap dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri. BACA JUGA: Skandal Impor Beras Disebut Rugikan Negara Rp8,5 Triliun dalam Dua Tahun Adapun, hingga akhir Juni BUMN pangan ini sudah menyerap 800.000 ton beras dalam negeri dan optimis bisa mencapai 1 juta ton, sesuai target yang telah ditetapkan. Di luar serapan beras di Tanah Air, BUMN pangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kini diterpa isu mark up beras impor impor 2,2 juta ton dengan nilai Rp2,7 triliun. Di mana diduga ada biaya demurrage atau denda atas keterlambatan bongkar muat beras impor yang merugikan negara sebesar Rp294,5 miliar. Atas dugaan tersebut, anggota Komisi IV DPR RI mendorong adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Bahkan, anggota Komisi IV DPR, Suhardi Duka mendorong agar pansus segera dibentuk. “Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” ucap Suhardi Dia menduga murahnya harga beras yang di impor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang. “Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka sehingga rasanya kurang enak karena beras stok 6 bulan ke atas,” paparnya.