<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Bangun IKN Sudah Habiskan Rp83,4 Triliun, Jadi Apa Saja?</title><description>Kementerian PUPR menggelontorkan setidaknya Rp83,42 triliun menggunakan APBN untuk pembangunan proyek  Ibu Kota Nusantara (IKN).</description><link>https://economy.okezone.com/read/2024/07/12/470/3033329/bangun-ikn-sudah-habiskan-rp83-4-triliun-jadi-apa-saja</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2024/07/12/470/3033329/bangun-ikn-sudah-habiskan-rp83-4-triliun-jadi-apa-saja"/><item><title>Bangun IKN Sudah Habiskan Rp83,4 Triliun, Jadi Apa Saja?</title><link>https://economy.okezone.com/read/2024/07/12/470/3033329/bangun-ikn-sudah-habiskan-rp83-4-triliun-jadi-apa-saja</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2024/07/12/470/3033329/bangun-ikn-sudah-habiskan-rp83-4-triliun-jadi-apa-saja</guid><pubDate>Jum'at 12 Juli 2024 13:09 WIB</pubDate><dc:creator>Iqbal Dwi Purnama</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2024/07/12/470/3033329/bangun-ikn-sudah-habiskan-rp83-4-triliun-jadi-apa-saja-RxhNA6V9Y9.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Pembangunan istana presiden di IKN (Foto: PUPR)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2024/07/12/470/3033329/bangun-ikn-sudah-habiskan-rp83-4-triliun-jadi-apa-saja-RxhNA6V9Y9.jpg</image><title>Pembangunan istana presiden di IKN (Foto: PUPR)</title></images><description>&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8xMC8xLzE4MjY4OC81L3g5MXZtcGE=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
JAKARTA - Kementerian PUPR menggelontorkan setidaknya Rp83,42 triliun menggunakan APBN untuk pembangunan proyek  Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch. Untuk infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI, masuk ke dalam batch 1.

BACA JUGA:
Intip Progres Pembangunan IKN Jelang HUT ke-79 RI


Jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket dengan progres fisik 88,20%. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71%. Sedangkan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%.
&quot;Saat ini progres fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun,&quot; kata Imam Ernawi dalam diskusi virtual, Kamis (11/7/2024).

BACA JUGA:
14 Rumah Tapak Menteri di IKN Disiapkan untuk HUT ke-79 RI


Imam menjelaskan, terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang.
Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian,  dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.
Kesembilan WP tersebut dibangun dalam 5 tahap. Adapun saat ini masuk  dalam tahap pengerjaan tahap pertama, dimulai tahun 2022 hingga 2024,  yaitu pemindahan tahap awal. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun  2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan  bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada  2024.
&quot;Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga  pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir,&quot; terang Imam Ernawi.
Di samping itu, pada tahap pertama ini pemerintah juga membangun  sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di  KIPP.
Pemerintah juga akan melakukan pemindahan ASN tahap awal termasuk TNI  dan Polri yang direncanakan pada September 2024. Terakhir, pemerintah  juga terus mendorong inisiasi terkait investasi non APBN oleh  sektor-sektor ekonomi prioritas.
&quot;Penahapan pembangunan IKN disusun untuk memastikan kelancaran dan  keberhasilan pencapaian tujuan yang diimplementasikan secara  berkesinambungan dan terpadu,&quot; kata Imam.
&quot;Tahapan ini didasarkan atas proyeksi penduduk yang akan menghuni  serta kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan,&quot; pungkasnya.</description><content:encoded>&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8xMC8xLzE4MjY4OC81L3g5MXZtcGE=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
JAKARTA - Kementerian PUPR menggelontorkan setidaknya Rp83,42 triliun menggunakan APBN untuk pembangunan proyek  Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch. Untuk infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI, masuk ke dalam batch 1.

BACA JUGA:
Intip Progres Pembangunan IKN Jelang HUT ke-79 RI


Jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket dengan progres fisik 88,20%. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71%. Sedangkan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%.
&quot;Saat ini progres fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun,&quot; kata Imam Ernawi dalam diskusi virtual, Kamis (11/7/2024).

BACA JUGA:
14 Rumah Tapak Menteri di IKN Disiapkan untuk HUT ke-79 RI


Imam menjelaskan, terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang.
Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian,  dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.
Kesembilan WP tersebut dibangun dalam 5 tahap. Adapun saat ini masuk  dalam tahap pengerjaan tahap pertama, dimulai tahun 2022 hingga 2024,  yaitu pemindahan tahap awal. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun  2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan  bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada  2024.
&quot;Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga  pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir,&quot; terang Imam Ernawi.
Di samping itu, pada tahap pertama ini pemerintah juga membangun  sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di  KIPP.
Pemerintah juga akan melakukan pemindahan ASN tahap awal termasuk TNI  dan Polri yang direncanakan pada September 2024. Terakhir, pemerintah  juga terus mendorong inisiasi terkait investasi non APBN oleh  sektor-sektor ekonomi prioritas.
&quot;Penahapan pembangunan IKN disusun untuk memastikan kelancaran dan  keberhasilan pencapaian tujuan yang diimplementasikan secara  berkesinambungan dan terpadu,&quot; kata Imam.
&quot;Tahapan ini didasarkan atas proyeksi penduduk yang akan menghuni  serta kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan,&quot; pungkasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
