Pinjaman online menjadi hal yang semakin lumrah di masyarakat.https://economy.okezone.com/read/2024/07/14/320/3033869/6-fakta-pelanggaran-debt-collector-hingga-ngutang-di-pinjol-bisa-rp10-miliaridhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/14/320/3033869/6-fakta-pelanggaran-debt-collector-hingga-ngutang-di-pinjol-bisa-rp10-miliarhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/14/320/3033869/6-fakta-pelanggaran-debt-collector-hingga-ngutang-di-pinjol-bisa-rp10-miliarMinggu 14 Juli 2024 04:15 WIBFarida Syifa AnanditaFakta plafon pinjaman online sampai Rp10 miliar (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/07/13/320/3033869/6-fakta-pelanggaran-debt-collector-hingga-ngutang-di-pinjol-bisa-rp10-miliar-6zPbmKAvBK.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8yNi8xLzE4MjE2MS81L3g5MHllY2k=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) menjadi hal yang semakin lumrah di masyarakat. Tidak hanya untuk keperluan yang mendesak, terkadang masyarakat menggunakan pinjaman online untuk memenuhi gaya hidup. Tak jarang para debitur pinjaman online tidak sanggup membayar hingga membuat debt collector turun tangan untuk menagih tagihan pinjaman. Berikut 6 fakta pelanggaran DC hingga ngutang pinjol Rp10 miliar yang telah dirangkum oleh tim Okezone, Minggu (14/7/2024): BACA JUGA: 2 Pinjol Ini Resmi Bubar, OJK Cabut Izin Usaha 1. Pelanggaran DC Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, sejak Januari hingga Juni tahun ini terdapat 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen khususnya terkait dengan perilaku petugas penagihan atau debt collector. 2. Kata kasar hingga ancaman Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman BACA JUGA: Klaim Asuransi Kredit Capai Rp3,9 Triliun Kuartal I-2024, Ini Respon OJK 3. Penindakan lanjut OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan. 4. Pinjaman hingga Rp10 miliar OJK akan mengeluarkan kebijakan sehingga masyarakat Indonesia memiliki kesempatan pinjaman online (pinjol) maksimal Rp10 miliar di Fintech P2P Lending melalui Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). 5. Penyesuaian dari Rp2 miliar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), Agusman menjelaskan RPOJK LPBBTI tersebut merupakan penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya sebesar Rp2 miliar menjadi sebesar Rp10 miliar. 6. Berharap tumbuhkan ekonomi Agusman berharap penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif dimaksud dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara LPBBTI.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNi8yNi8xLzE4MjE2MS81L3g5MHllY2k=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) menjadi hal yang semakin lumrah di masyarakat. Tidak hanya untuk keperluan yang mendesak, terkadang masyarakat menggunakan pinjaman online untuk memenuhi gaya hidup. Tak jarang para debitur pinjaman online tidak sanggup membayar hingga membuat debt collector turun tangan untuk menagih tagihan pinjaman. Berikut 6 fakta pelanggaran DC hingga ngutang pinjol Rp10 miliar yang telah dirangkum oleh tim Okezone, Minggu (14/7/2024): BACA JUGA: 2 Pinjol Ini Resmi Bubar, OJK Cabut Izin Usaha 1. Pelanggaran DC Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, sejak Januari hingga Juni tahun ini terdapat 411 pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen khususnya terkait dengan perilaku petugas penagihan atau debt collector. 2. Kata kasar hingga ancaman Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman BACA JUGA: Klaim Asuransi Kredit Capai Rp3,9 Triliun Kuartal I-2024, Ini Respon OJK 3. Penindakan lanjut OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan. 4. Pinjaman hingga Rp10 miliar OJK akan mengeluarkan kebijakan sehingga masyarakat Indonesia memiliki kesempatan pinjaman online (pinjol) maksimal Rp10 miliar di Fintech P2P Lending melalui Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). 5. Penyesuaian dari Rp2 miliar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), Agusman menjelaskan RPOJK LPBBTI tersebut merupakan penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya sebesar Rp2 miliar menjadi sebesar Rp10 miliar. 6. Berharap tumbuhkan ekonomi Agusman berharap penyesuaian besaran maksimum pendanaan produktif dimaksud dapat meningkatkan pertumbuhan pendanaan produktif oleh penyelenggara LPBBTI.