Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan pada level 6,25%https://economy.okezone.com/read/2024/07/17/320/3035581/tok-bi-kembali-tahan-suku-bunga-acuan-6-25idhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/17/320/3035581/tok-bi-kembali-tahan-suku-bunga-acuan-6-25https://economy.okezone.com/read/2024/07/17/320/3035581/tok-bi-kembali-tahan-suku-bunga-acuan-6-25Rabu 17 Juli 2024 14:46 WIBAnggie AriestaBank Indonesia Tahan Suku Bunga di 6,25%. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2024/07/17/320/3035581/tok-bi-kembali-tahan-suku-bunga-acuan-6-25-gINzWdHLOj.jpgJAKARTA - Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan pada level 6,25%. Hal ini menjadi diputuskan usai Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 16 dan 17 Juli 2024. Selain BI Rate, suku bunga Deposit Facility juga tetap bertahan sebesar 5,5% dan suku bunga Lending Facility tetap di level 7%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, suku bunga ditahan berdasarkan asesmen menyeluruh, proyeksi, ekonomi global, ekonomi domestik, kondisi moneter sistem keuangan & pembayaran kedepan tersebut. BACA JUGA: BI Rate Naik, Ini Tips Investasi Sukuk Tabungan ST012 agar Cuan "Berdasarkan asesmen evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan terkini dan prospek ekonomi kedepan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25 persen," ujar Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024). Keputusan mempertahankan BI rate pada level 6,25 persen ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stability, yaitu sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali. BACA JUGA: BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan 6,25% "Sehingga, inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1 persen pada tahun 2024 ini dan 2025 tahun depan," kata Perry. Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektifitas, stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk portofolio asing.Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. "Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran," tandas Perry.JAKARTA - Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan pada level 6,25%. Hal ini menjadi diputuskan usai Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 16 dan 17 Juli 2024. Selain BI Rate, suku bunga Deposit Facility juga tetap bertahan sebesar 5,5% dan suku bunga Lending Facility tetap di level 7%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, suku bunga ditahan berdasarkan asesmen menyeluruh, proyeksi, ekonomi global, ekonomi domestik, kondisi moneter sistem keuangan & pembayaran kedepan tersebut. BACA JUGA: BI Rate Naik, Ini Tips Investasi Sukuk Tabungan ST012 agar Cuan "Berdasarkan asesmen evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan terkini dan prospek ekonomi kedepan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25 persen," ujar Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024). Keputusan mempertahankan BI rate pada level 6,25 persen ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro stability, yaitu sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali. BACA JUGA: BI Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan 6,25% "Sehingga, inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1 persen pada tahun 2024 ini dan 2025 tahun depan," kata Perry. Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektifitas, stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk portofolio asing.Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. "Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran," tandas Perry.