Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia untuk mengikuti asuransi third party liability (TPL).https://economy.okezone.com/read/2024/07/18/320/3035917/mobil-dan-motor-wajib-punya-asuransi-beban-masyarakat-makin-beratidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/18/320/3035917/mobil-dan-motor-wajib-punya-asuransi-beban-masyarakat-makin-berathttps://economy.okezone.com/read/2024/07/18/320/3035917/mobil-dan-motor-wajib-punya-asuransi-beban-masyarakat-makin-beratKamis 18 Juli 2024 07:25 WIBDinar Fitra MaghiszhaMobil dan motor wajib punya asuransi (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2024/07/18/320/3035917/mobil-dan-motor-wajib-punya-asuransi-beban-masyarakat-makin-berat-nbfl5nUNbK.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8wNy80LzE2MjIwNy81L3g4ajZnbzg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia untuk mengikuti asuransi third party liability (TPL). Kewajiban asuransi bagi kendaraan bermotor baik mobil dan motor akan mulai berlaku pada Januari 2025. BACA JUGA: Ini Cara Transformasi Digital di Sektor Asuransi Pengamat asuransi dan Kupasian, Dedi Kristianto menyebut kebijakan ini akan membebani masyarakat, khususnya lapisan bawah yang menggunakan kendaraan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari. “Kebijakan ini juga akan sangat sulit diterima oleh masyarakat khususnya lapisan masyarakat bawah yang memakai kendaraan bermotor untuk mencari nafkah dengan pendapatan pas-pasan,” kata Dedi saat dihubungi, Kamis (18/7/2024). BACA JUGA: Selain Mobil dan Motor, Kendaraan Listrik Juga Wajib Punya Asuransi Sifat asuransi yang awalnya sukarela menjadi wajib, sebagaimana tindak lanjut dari UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dedi menyebut seharusnya prinsip asuransi masih bersifat sukarela. OJK diminta mendorong edukasi dan literasi untuk membangun kesadaran. “Bagaimana mereka harus membayar premi lagi untuk itu, pada prinsipnya asuransi itu bukan pemaksaan tetapi sukarela karena kesadaran dan kesadaran dalam berasuransi dibarengi dengan kemampuan membayar premi,” terangnya. Sosialisasi secara masif, terang Dedi, harus menjadi fokus utama para pemangku kepentingan. Mengingat jumlah populasi kendaraan bermotor sangat besar di Indonesia, kebijakan ini perlu dilakukan secara bijaksana. “OJK haruslah bijaksana serta hati-hati dalam menelurkan kebijakan yang kontraproductive. Lakukan sosialisasi dan dengar masukan publik,” tandasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8wNy80LzE2MjIwNy81L3g4ajZnbzg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia untuk mengikuti asuransi third party liability (TPL). Kewajiban asuransi bagi kendaraan bermotor baik mobil dan motor akan mulai berlaku pada Januari 2025. BACA JUGA: Ini Cara Transformasi Digital di Sektor Asuransi Pengamat asuransi dan Kupasian, Dedi Kristianto menyebut kebijakan ini akan membebani masyarakat, khususnya lapisan bawah yang menggunakan kendaraan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari. “Kebijakan ini juga akan sangat sulit diterima oleh masyarakat khususnya lapisan masyarakat bawah yang memakai kendaraan bermotor untuk mencari nafkah dengan pendapatan pas-pasan,” kata Dedi saat dihubungi, Kamis (18/7/2024). BACA JUGA: Selain Mobil dan Motor, Kendaraan Listrik Juga Wajib Punya Asuransi Sifat asuransi yang awalnya sukarela menjadi wajib, sebagaimana tindak lanjut dari UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dedi menyebut seharusnya prinsip asuransi masih bersifat sukarela. OJK diminta mendorong edukasi dan literasi untuk membangun kesadaran. “Bagaimana mereka harus membayar premi lagi untuk itu, pada prinsipnya asuransi itu bukan pemaksaan tetapi sukarela karena kesadaran dan kesadaran dalam berasuransi dibarengi dengan kemampuan membayar premi,” terangnya. Sosialisasi secara masif, terang Dedi, harus menjadi fokus utama para pemangku kepentingan. Mengingat jumlah populasi kendaraan bermotor sangat besar di Indonesia, kebijakan ini perlu dilakukan secara bijaksana. “OJK haruslah bijaksana serta hati-hati dalam menelurkan kebijakan yang kontraproductive. Lakukan sosialisasi dan dengar masukan publik,” tandasnya.