Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Simbara bisa mengurangi aktivitas pertambangan ilegal.https://economy.okezone.com/read/2024/07/22/320/3037894/ri-pakai-simbara-sikat-penambangan-ilegal-hingga-selamatkan-kebocoran-rp2-5-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/22/320/3037894/ri-pakai-simbara-sikat-penambangan-ilegal-hingga-selamatkan-kebocoran-rp2-5-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/22/320/3037894/ri-pakai-simbara-sikat-penambangan-ilegal-hingga-selamatkan-kebocoran-rp2-5-triliunSenin 22 Juli 2024 17:18 WIBAtikah UmiyaniKomoditas nikel dan timah akan dipantau ketat oleh sistem SIMBARA (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/07/22/320/3037894/ri-pakai-simbara-sikat-penambangan-ilegal-hingga-selamatkan-kebocoran-rp2-5-triliun-qM27hCHaW8.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8wMi8xLzE4MjQxMC81L3g5MWN4MWM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Menko Maritim dan Investor Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) bisa mengurangi aktivitas pertambangan ilegal. Simbara juga bisa mengurangi keterlibatan pekerja anak di sektor pertambangan nikel dan timah. Awalnya Luhut bilang, negara akan mendapatkan tambahan pemasukan sebesar Rp5 hingga Rp10 triliun dengan masuknya komoditas timah dan nikel dalam SIMBARA. BACA JUGA: Nikel-Timah Dipantau Ketat, Luhut Sebut Negara Bisa Raup Rp10 Triliun Namun menurutnya, yang lebih penting dibandingkan penerimaan yaitu permasalahan lingkungan yang juga secara langsung berkaitan. "Kemudian masalah pekerja, jadi jangan pekerja anak-anak di bawah umur. Sehingga betul-betul tambang kita itu sesuai dengan kriteria yang diminta oleh negara-negara tempat tujuannya," tuturnya dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini, Senin (22/7/2024). BACA JUGA: Nikel-Timah Dipelototi Simbara, Tembaga hingga Emas Siap-Siap Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan SIMBARA pemerintah bisa melakukan pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. "Jadi illegal mining itu ada Rp3,47 triliun yang bisa dicegah melalui berbagai penambangan ilegal. Kemudian penerimaan negara tambahan dengan melakukan analisa data dan profil risiko dari pelakunya, itu bisa dicegah kebocoran Rp2,53 triliun," tuturnya. Menkeu menambahkan, untuk mereka yang memiliki piutang atau belum membayar kewajiban PNBP-nya, maka pemerintah bisa melakukan satu pemblokiran sistem bersama-sama sehingga pelaku tidak bisa lepas. "Artinya mereka comply dengan membayar piutangnya tersebut sebelum mereka mengekspor batubaranya yaitu Rp1,1 triliun. Ini hanya dari batubara ya," tegasnya. "Makanya kalau sekarang dengan nikel dan timah tadi yang disebutkan sebagai mineral yang nomor 1 dan nomor 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut ada potensi Rp 10 triliun. Mungkin itu untuk menambah," tutup Menkeu.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8wMi8xLzE4MjQxMC81L3g5MWN4MWM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Menko Maritim dan Investor Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) bisa mengurangi aktivitas pertambangan ilegal. Simbara juga bisa mengurangi keterlibatan pekerja anak di sektor pertambangan nikel dan timah. Awalnya Luhut bilang, negara akan mendapatkan tambahan pemasukan sebesar Rp5 hingga Rp10 triliun dengan masuknya komoditas timah dan nikel dalam SIMBARA. BACA JUGA: Nikel-Timah Dipantau Ketat, Luhut Sebut Negara Bisa Raup Rp10 Triliun Namun menurutnya, yang lebih penting dibandingkan penerimaan yaitu permasalahan lingkungan yang juga secara langsung berkaitan. "Kemudian masalah pekerja, jadi jangan pekerja anak-anak di bawah umur. Sehingga betul-betul tambang kita itu sesuai dengan kriteria yang diminta oleh negara-negara tempat tujuannya," tuturnya dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, hari ini, Senin (22/7/2024). BACA JUGA: Nikel-Timah Dipelototi Simbara, Tembaga hingga Emas Siap-Siap Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan SIMBARA pemerintah bisa melakukan pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. "Jadi illegal mining itu ada Rp3,47 triliun yang bisa dicegah melalui berbagai penambangan ilegal. Kemudian penerimaan negara tambahan dengan melakukan analisa data dan profil risiko dari pelakunya, itu bisa dicegah kebocoran Rp2,53 triliun," tuturnya. Menkeu menambahkan, untuk mereka yang memiliki piutang atau belum membayar kewajiban PNBP-nya, maka pemerintah bisa melakukan satu pemblokiran sistem bersama-sama sehingga pelaku tidak bisa lepas. "Artinya mereka comply dengan membayar piutangnya tersebut sebelum mereka mengekspor batubaranya yaitu Rp1,1 triliun. Ini hanya dari batubara ya," tegasnya. "Makanya kalau sekarang dengan nikel dan timah tadi yang disebutkan sebagai mineral yang nomor 1 dan nomor 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut ada potensi Rp 10 triliun. Mungkin itu untuk menambah," tutup Menkeu.