Menko Maritim dan Investasi menyindir OTT yang dilakukan KPK tindakan kampungan.https://economy.okezone.com/read/2024/07/22/320/3037963/disindir-luhut-ott-kampungan-kpk-bongkar-celah-korupsi-di-pertambanganidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/22/320/3037963/disindir-luhut-ott-kampungan-kpk-bongkar-celah-korupsi-di-pertambanganhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/22/320/3037963/disindir-luhut-ott-kampungan-kpk-bongkar-celah-korupsi-di-pertambanganSenin 22 Juli 2024 19:58 WIBAnggie AriestaKPK bongkar celah korupsi pertambangan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/07/22/320/3037963/disindir-luhut-ott-kampungan-kpk-bongkar-celah-korupsi-di-pertambangan-BN7mglNf1U.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8yMS8xLzE4MzAwOC81L3g5MmttZnk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyindir OTT yang dilakukan KPK tindakan kampungan. Menjawab sindiran tersebut, KPK bergabung bersama kementerian terkait dalam menyosialisasikan perluasan cakupan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara). Hal tersebut disinyalir bisa mencegah korupsi di sektor komoditas mineral dan batu bara (minerba). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, peluncuran SIMBARA dengan digandengnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bisa memberikan perspektif berbeda. BACA JUGA: Luhut Sebut Family Office Beri Kepastian Hukum, Duit Bakal Deras Masuk RI dari Orang Super Kaya "Dalam perspektif KPK salah satu korupsi itu lahirnya bukan karena ada niat tapi ada kesempatan yang besar," kata Ghufron usai dalam sambutannya di Launching Simbara, Senin (22/7/2024). "Apa yang terjadi salah satunya adalah perspektif negara terhadap sebuah objek itu kadang antar KL berbeda itu kemudian dengan simbara ini disatukan, disamakan kemudian agar satu obyek punya perspektif yang sama," imbuhnya. BACA JUGA: Sri Mulyani: Pak Luhut Lagi Berapi-api Menurut Ghufron, aturan sebelumnya yang berbeda menyebabkan para pengusaha memandang mereka hanya cari untung dan mencari yang paling rendah. Hal ini yang mengakibatkan harus bayar di berbagai sisi. "Ini cara kita bermartabat. Kata pak Luhut selalu mengatakan cara pemberantasan korupsi dengan OTT kampungan, inilah cara kita bermartabat. Dengan modernis dengan sistematis kemudian kita harap Simbara ini memadukan perspektif-perspektif antar KL menjadi satu sebagai sebuah negara," ungkap Ghufron. Dalam kesempatan yang sama, Menko Luhut menegaskan KPK sebenarnya punya tiga fungsi, dan salah satu fungsi yang paling penting sebenarnya yang tidak pernah atau kurang didorong adalah pencegahan. "Jadi kita bekerja ini semua, membuat tadi LNSW ini tadi, apa namanya, logistik nasional single window ini tadi, itu juga KPK terlibat. Jadi yang paling banyak terlibat pak pahala yang menjadi counterpart kami untuk tadi mensinergikan ini semua," jelas Luhut. Dengan demikian, Luhut berharap pihak yang terlibat akan bekerja sama dan tak ada yang paling hebat di antara kementerian terkait. Ia juga percaya dengan adanya SIMBARA ini, efisiensi akan makin tinggi. "Jadi saya percaya dengan ini kita lakukan, maka efisiensi di negeri akan makin tinggi, korupsi juga akan dibuat tidak bisa. Kenapa? Anda deal dengan mesin. Kalau hanya kita bikin pakta integritas, segala macam, tanda tangan, berdua panjang sampai kapan-kapan ya, korupsi jalan-jalan. Kenapa? Dia bisa bertemu, dia bisa negosiasi. Jadi ini pengalaman kita semua yang harus kita kerjakan sama-sama," papar Luhut.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8yMS8xLzE4MzAwOC81L3g5MmttZnk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyindir OTT yang dilakukan KPK tindakan kampungan. Menjawab sindiran tersebut, KPK bergabung bersama kementerian terkait dalam menyosialisasikan perluasan cakupan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara). Hal tersebut disinyalir bisa mencegah korupsi di sektor komoditas mineral dan batu bara (minerba). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, peluncuran SIMBARA dengan digandengnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bisa memberikan perspektif berbeda. BACA JUGA: Luhut Sebut Family Office Beri Kepastian Hukum, Duit Bakal Deras Masuk RI dari Orang Super Kaya "Dalam perspektif KPK salah satu korupsi itu lahirnya bukan karena ada niat tapi ada kesempatan yang besar," kata Ghufron usai dalam sambutannya di Launching Simbara, Senin (22/7/2024). "Apa yang terjadi salah satunya adalah perspektif negara terhadap sebuah objek itu kadang antar KL berbeda itu kemudian dengan simbara ini disatukan, disamakan kemudian agar satu obyek punya perspektif yang sama," imbuhnya. BACA JUGA: Sri Mulyani: Pak Luhut Lagi Berapi-api Menurut Ghufron, aturan sebelumnya yang berbeda menyebabkan para pengusaha memandang mereka hanya cari untung dan mencari yang paling rendah. Hal ini yang mengakibatkan harus bayar di berbagai sisi. "Ini cara kita bermartabat. Kata pak Luhut selalu mengatakan cara pemberantasan korupsi dengan OTT kampungan, inilah cara kita bermartabat. Dengan modernis dengan sistematis kemudian kita harap Simbara ini memadukan perspektif-perspektif antar KL menjadi satu sebagai sebuah negara," ungkap Ghufron. Dalam kesempatan yang sama, Menko Luhut menegaskan KPK sebenarnya punya tiga fungsi, dan salah satu fungsi yang paling penting sebenarnya yang tidak pernah atau kurang didorong adalah pencegahan. "Jadi kita bekerja ini semua, membuat tadi LNSW ini tadi, apa namanya, logistik nasional single window ini tadi, itu juga KPK terlibat. Jadi yang paling banyak terlibat pak pahala yang menjadi counterpart kami untuk tadi mensinergikan ini semua," jelas Luhut. Dengan demikian, Luhut berharap pihak yang terlibat akan bekerja sama dan tak ada yang paling hebat di antara kementerian terkait. Ia juga percaya dengan adanya SIMBARA ini, efisiensi akan makin tinggi. "Jadi saya percaya dengan ini kita lakukan, maka efisiensi di negeri akan makin tinggi, korupsi juga akan dibuat tidak bisa. Kenapa? Anda deal dengan mesin. Kalau hanya kita bikin pakta integritas, segala macam, tanda tangan, berdua panjang sampai kapan-kapan ya, korupsi jalan-jalan. Kenapa? Dia bisa bertemu, dia bisa negosiasi. Jadi ini pengalaman kita semua yang harus kita kerjakan sama-sama," papar Luhut.