Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran izin kelola pertambangan atau IUP yang telah ditawarkan pemerintah.https://economy.okezone.com/read/2024/07/25/320/3039467/terima-izin-tambang-dari-jokowi-muhammadiyah-blunderidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/25/320/3039467/terima-izin-tambang-dari-jokowi-muhammadiyah-blunderhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/25/320/3039467/terima-izin-tambang-dari-jokowi-muhammadiyah-blunderKamis 25 Juli 2024 16:34 WIBAtikah UmiyaniMuhammadiyah terima izin usaha tambang (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/07/25/320/3039467/terima-izin-tambang-dari-jokowi-muhammadiyah-blunder-vfXmPm7ISr.jpeg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8wMi8xLzE4MjQxMC81L3g5MWN4MWM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran izin kelola pertambangan atau IUP yang telah ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Pengamat UGM Fahmy Radhi mengaku terkejut dengan keputusan Muhammadiyah. "Saya sebenarnya agak terkejut dengan keputusan Muhammadiyah menerima (IUP). Karena Muhammadiyah biasanya selama ini kalau mengambil keputusan sangat rasional dan berdasarkan pada kajian-kajian," jelasnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (25/7/2024). BACA JUGA: Muhammadiyah: Keputusan Terima Izin Tambang Belum Disampaikan ke Pemerintah Bahkan Fahmy menilai keputusan Muhammadiyah menerima tawaran itu sebagai suatu hal yang blunder. "Tapi saya kira keputusannya menurut saya blunder. Kenapa blunder? Karena seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan domain dari Muhammadiyah," imbuhnya. BACA JUGA: Muhammadiyah Terima Izin Usaha Tambang, Ini Pertimbangannya Demikian diungkapkannya lantaran menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis tambang. "Kalau mengelola pendidikan, rumah sakit itu sudah menjadi domainnya. Tapi untuk tambang, itu kan belum pernah sama sekali," tegas Fahmy. Sebelumnya,Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung mengungkapkan alasan pihaknya yang akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Adapun salah satunya yaitu karena banyaknya pertimbangan. "Ya, Muhammadiyah itu kenapa tidak melakukan atau menerima atau menolak secara langsung ya, karena banyak pertimbangan," paparnya. Azrul bilang, untuk memutuskan hal ini, Muhammadiyah juga sudah melakukan kajian-kajian secara mendalam dan berkali-kali. "Tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dan tidak hanya intern Muhammadiyah tetapi juga melibatkan pihak luar misalnya pakar hukum dari berbagai kampus, pakar tambang dari berbagai kampus, pakar lingkungan hidup termasuk praktisi kita undang," tuturnya. Azrul bilang, dari kajian-kajian tersebut, akhirnya Muhammadiyah memberikan lampu hijau terhadap tawaran tersebut. Namun katanya, pihaknya juga akan melihat lebih dulu mana lahan yang akan diberikan oleh pemerintah "Nah dari kajian-kajian tersebut, ya dari berbagai aspek mudarat dan manfaat, nah Muhammadiyah memberikan lampu hijau, kira-kira begitu untuk menerima. Tapi nanti tentu Muhammadiyah akan lihat lahan mana yang akan dikasih. Itu akan menimbulkan mudharat atau manfaat. Nah kita akan kaji lagi," tutup Azrul.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8wMi8xLzE4MjQxMC81L3g5MWN4MWM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran izin kelola pertambangan atau IUP yang telah ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Pengamat UGM Fahmy Radhi mengaku terkejut dengan keputusan Muhammadiyah. "Saya sebenarnya agak terkejut dengan keputusan Muhammadiyah menerima (IUP). Karena Muhammadiyah biasanya selama ini kalau mengambil keputusan sangat rasional dan berdasarkan pada kajian-kajian," jelasnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (25/7/2024). BACA JUGA: Muhammadiyah: Keputusan Terima Izin Tambang Belum Disampaikan ke Pemerintah Bahkan Fahmy menilai keputusan Muhammadiyah menerima tawaran itu sebagai suatu hal yang blunder. "Tapi saya kira keputusannya menurut saya blunder. Kenapa blunder? Karena seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan domain dari Muhammadiyah," imbuhnya. BACA JUGA: Muhammadiyah Terima Izin Usaha Tambang, Ini Pertimbangannya Demikian diungkapkannya lantaran menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis tambang. "Kalau mengelola pendidikan, rumah sakit itu sudah menjadi domainnya. Tapi untuk tambang, itu kan belum pernah sama sekali," tegas Fahmy. Sebelumnya,Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung mengungkapkan alasan pihaknya yang akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Adapun salah satunya yaitu karena banyaknya pertimbangan. "Ya, Muhammadiyah itu kenapa tidak melakukan atau menerima atau menolak secara langsung ya, karena banyak pertimbangan," paparnya. Azrul bilang, untuk memutuskan hal ini, Muhammadiyah juga sudah melakukan kajian-kajian secara mendalam dan berkali-kali. "Tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dan tidak hanya intern Muhammadiyah tetapi juga melibatkan pihak luar misalnya pakar hukum dari berbagai kampus, pakar tambang dari berbagai kampus, pakar lingkungan hidup termasuk praktisi kita undang," tuturnya. Azrul bilang, dari kajian-kajian tersebut, akhirnya Muhammadiyah memberikan lampu hijau terhadap tawaran tersebut. Namun katanya, pihaknya juga akan melihat lebih dulu mana lahan yang akan diberikan oleh pemerintah "Nah dari kajian-kajian tersebut, ya dari berbagai aspek mudarat dan manfaat, nah Muhammadiyah memberikan lampu hijau, kira-kira begitu untuk menerima. Tapi nanti tentu Muhammadiyah akan lihat lahan mana yang akan dikasih. Itu akan menimbulkan mudharat atau manfaat. Nah kita akan kaji lagi," tutup Azrul.