Muhammadiyah akan menerima konsesi tambang dari pemerintah. Hal ini timbul perdebatan lantaran pro dan kontra.https://economy.okezone.com/read/2024/07/27/320/3040473/ternyata-ini-alasan-muhammadiyah-terima-izin-tambangidhttps://economy.okezone.com/read/2024/07/27/320/3040473/ternyata-ini-alasan-muhammadiyah-terima-izin-tambanghttps://economy.okezone.com/read/2024/07/27/320/3040473/ternyata-ini-alasan-muhammadiyah-terima-izin-tambangSabtu 27 Juli 2024 19:23 WIB Muhammad FarhanIzin Tambang Batu Bara ke Ormas (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/07/27/320/3040473/ternyata-ini-alasan-muhammadiyah-terima-izin-tambang-iwgCm8xiFA.jpgJAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menerima konsesi tambang dari pemerintah. Hal ini timbul perdebatan lantaran pro dan kontra atas keputusan tersebut. Namun demikian, PP Muhammadiyah akan mengumumkan menerima atau tidaknya konsesi tambang tersebut melalui Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah, Yogyakarta pada Minggu 28 Juli 2024. BACA JUGA: BUMN Balai Pustaka PHK 50% Karyawan, Pesangon Cair? Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna mengatakan kondisi carut-marutnya dunia pertambangan Indonesia saat ini, banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Ia menyebutkan, kondisi lahan tambang saat ini dikuasai oleh dwifungsi oligarki ekonomi dan politik. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8yNi8xLzE4MzI3MC81L3g5Mnh1aDI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Saya melihat adanya kebutuhan mendesak untuk redistribusi aset dan akses pemanfaatan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh oligarki," ujar Mukhaer dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/7/2024). BACA JUGA: Daftar 13 Orang Dekat Prabowo Jadi Komisaris BUMN Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta itu pun menjelaskan, sejatinya peran manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi masalah lingkungan akibat ulah oligarki dan kartel industri pertambanganMaka itu, Mukhaer mengatakan meski tidak ada makan siang yang gratis, dirinya memandang PP Muhammadiyah harus memanfaatkan momentum ini untuk memulihkan keadaan. "Terlepas dari 'tidak ada makan siang gratis' dari kebijakan Pemerintah terhadap PP 25 Tahun 2024 ini, saya kira ini momentum yang tepat untuk memulihkan keadaan. Kita harus membuktikan tantangan itu!" tegas Mukhaer. Lebih lanjut, Mukhaer mengungkapkan dengan mengutip Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat tersebut, Tuhan berfirman Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu, manusia yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. "Sebagai khalifah Allah, apakah manusia tidak mau bertanggung jawab mengatasi masalah yang rusak itu? Apakah manusia telah pasrah dan 'cuci tangan' untuk menyelesaikan masalah itu? Di mana fungsi kekhalifaan manusia? Apakah manusia berniat melamar sebagai malaikat sehingga bebas dari tugas-tugas kemanusiaan? Apakah lowongan itu masih ada?," tutur dia. Mukhaer mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam memperbaiki kondisi lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. "Dengan centang-perenangnya kondisi pertambangan saat ini akibat ulah oligarki dan kartel pelaku industri pertambangan, telah memicu ekosistem lingkungan yang rusak parah, sarat kejahatan, korupsi, dan lembaran dunia hitam yang lain," ujar Mukhaer. "Malaikat itu menghindari dosa. Dan memang ia ditakdirkan untuk selalu suci, sementara, manusia sebagai khalifah, ia harus siap salah dan bertanggung jawab," sambung Mukhaer mengakhiri.JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menerima konsesi tambang dari pemerintah. Hal ini timbul perdebatan lantaran pro dan kontra atas keputusan tersebut. Namun demikian, PP Muhammadiyah akan mengumumkan menerima atau tidaknya konsesi tambang tersebut melalui Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah, Yogyakarta pada Minggu 28 Juli 2024. BACA JUGA: BUMN Balai Pustaka PHK 50% Karyawan, Pesangon Cair? Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna mengatakan kondisi carut-marutnya dunia pertambangan Indonesia saat ini, banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Ia menyebutkan, kondisi lahan tambang saat ini dikuasai oleh dwifungsi oligarki ekonomi dan politik. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8yNi8xLzE4MzI3MC81L3g5Mnh1aDI=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Saya melihat adanya kebutuhan mendesak untuk redistribusi aset dan akses pemanfaatan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh oligarki," ujar Mukhaer dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/7/2024). BACA JUGA: Daftar 13 Orang Dekat Prabowo Jadi Komisaris BUMN Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta itu pun menjelaskan, sejatinya peran manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi masalah lingkungan akibat ulah oligarki dan kartel industri pertambanganMaka itu, Mukhaer mengatakan meski tidak ada makan siang yang gratis, dirinya memandang PP Muhammadiyah harus memanfaatkan momentum ini untuk memulihkan keadaan. "Terlepas dari 'tidak ada makan siang gratis' dari kebijakan Pemerintah terhadap PP 25 Tahun 2024 ini, saya kira ini momentum yang tepat untuk memulihkan keadaan. Kita harus membuktikan tantangan itu!" tegas Mukhaer. Lebih lanjut, Mukhaer mengungkapkan dengan mengutip Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat tersebut, Tuhan berfirman Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu, manusia yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. "Sebagai khalifah Allah, apakah manusia tidak mau bertanggung jawab mengatasi masalah yang rusak itu? Apakah manusia telah pasrah dan 'cuci tangan' untuk menyelesaikan masalah itu? Di mana fungsi kekhalifaan manusia? Apakah manusia berniat melamar sebagai malaikat sehingga bebas dari tugas-tugas kemanusiaan? Apakah lowongan itu masih ada?," tutur dia. Mukhaer mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam memperbaiki kondisi lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. "Dengan centang-perenangnya kondisi pertambangan saat ini akibat ulah oligarki dan kartel pelaku industri pertambangan, telah memicu ekosistem lingkungan yang rusak parah, sarat kejahatan, korupsi, dan lembaran dunia hitam yang lain," ujar Mukhaer. "Malaikat itu menghindari dosa. Dan memang ia ditakdirkan untuk selalu suci, sementara, manusia sebagai khalifah, ia harus siap salah dan bertanggung jawab," sambung Mukhaer mengakhiri.