<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Peringatan Jokowi: Proyek IKN Jangan Gusur Permukiman Warga!</title><description>Adapun progres pembangunan IKN sendiri berdasarkan data pada pertengahan Juli lalu sudah mencapai 88,20%</description><link>https://economy.okezone.com/read/2024/07/29/470/3041035/peringatan-jokowi-proyek-ikn-jangan-gusur-permukiman-warga</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2024/07/29/470/3041035/peringatan-jokowi-proyek-ikn-jangan-gusur-permukiman-warga"/><item><title>Peringatan Jokowi: Proyek IKN Jangan Gusur Permukiman Warga!</title><link>https://economy.okezone.com/read/2024/07/29/470/3041035/peringatan-jokowi-proyek-ikn-jangan-gusur-permukiman-warga</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2024/07/29/470/3041035/peringatan-jokowi-proyek-ikn-jangan-gusur-permukiman-warga</guid><pubDate>Senin 29 Juli 2024 12:23 WIB</pubDate><dc:creator>Iqbal Dwi Purnama</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2024/07/29/470/3041035/peringatan-jokowi-proyek-ikn-jangan-gusur-permukiman-warga-VLyE45Prqe.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Jokowi Minta Proyek IKN Tidak Menggusur Permukiman Warga. (Foto: Okezone.com/Setpres)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2024/07/29/470/3041035/peringatan-jokowi-proyek-ikn-jangan-gusur-permukiman-warga-VLyE45Prqe.jpg</image><title>Jokowi Minta Proyek IKN Tidak Menggusur Permukiman Warga. (Foto: Okezone.com/Setpres)</title></images><description>JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi perintah khusus dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak boleh menggusur permukiman warga.
&quot;Beliau menanggapi dan memberikan arahan, fokusnya pertama utamakan partisipasi masyarakat dalam penataan IKN, jangan sampai merugikan masyarakat, terpinggirkan, atau bahkan tergusur,&quot; kata Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, di IKN, Senin (29/7/2024).
Adapun progres pembangunan IKN sendiri berdasarkan data pada pertengahan Juli lalu sudah mencapai 88,20% untuk proyek yang termasuk dalam batch 1. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71%. Sedangkan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%.

BACA JUGA:
Uji Coba Kereta Tanpa Awak IKN 5 Agustus 2024

Sementara itu, Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch dengan total 106 paket pekerjaan.
&quot;Saat ini progress fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun,&quot; kata Imam (11/7).

BACA JUGA:
Groundbreaking IKN Tahap 7, Ada Bank Milik Orang Terkaya RI hingga Proyek Sukanto Tanoto

Imam menjelaskan, terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang.
Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian,  dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.


Kesembilan WP tersebut dibangun dalam 5 tahap. Adapun saat ini masuk dalam tahap pengerjaan tahap pertama, dimulai tahun 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada 2024.
&quot;Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir,&quot; terang Imam Ernawi.</description><content:encoded>JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi perintah khusus dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak boleh menggusur permukiman warga.
&quot;Beliau menanggapi dan memberikan arahan, fokusnya pertama utamakan partisipasi masyarakat dalam penataan IKN, jangan sampai merugikan masyarakat, terpinggirkan, atau bahkan tergusur,&quot; kata Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, di IKN, Senin (29/7/2024).
Adapun progres pembangunan IKN sendiri berdasarkan data pada pertengahan Juli lalu sudah mencapai 88,20% untuk proyek yang termasuk dalam batch 1. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71%. Sedangkan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%.

BACA JUGA:
Uji Coba Kereta Tanpa Awak IKN 5 Agustus 2024

Sementara itu, Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch dengan total 106 paket pekerjaan.
&quot;Saat ini progress fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun,&quot; kata Imam (11/7).

BACA JUGA:
Groundbreaking IKN Tahap 7, Ada Bank Milik Orang Terkaya RI hingga Proyek Sukanto Tanoto

Imam menjelaskan, terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang.
Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian,  dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.


Kesembilan WP tersebut dibangun dalam 5 tahap. Adapun saat ini masuk dalam tahap pengerjaan tahap pertama, dimulai tahun 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada 2024.
&quot;Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir,&quot; terang Imam Ernawi.</content:encoded></item></channel></rss>
