Jokowi) meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki cadangan data.https://economy.okezone.com/read/2024/08/01/320/3042826/jokowi-minta-bi-ojk-miliki-data-cadangan-berlapis-agar-transaksi-amanidhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/01/320/3042826/jokowi-minta-bi-ojk-miliki-data-cadangan-berlapis-agar-transaksi-amanhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/01/320/3042826/jokowi-minta-bi-ojk-miliki-data-cadangan-berlapis-agar-transaksi-amanKamis 01 Agustus 2024 15:35 WIBGibran Khayirah TavipPresiden Jokowi minta OJK-BI Miliki Data Cadangan (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2024/08/01/320/3042826/jokowi-minta-bi-ojk-miliki-data-cadangan-berlapis-agar-transaksi-aman-PFS3WEkb8w.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki cadangan data (back up data) berlapis agar masyarakat sebagai pengguna dapat merasa aman melakukan transaksi. "Jangan sampai karena kita tidak siap, kita tidak memiliki back up data yang berlapis. Saya minta berlapis back up datanya. Sehingga pengguna, rakyat semuanya itu merasa aman dalam bertransaksi," kata Presiden Jokowi di JCC Senayan Jakarta dikutip Antara, Kamis (1/8/2024). BACA JUGA: Jokowi: Peragaan Busana AI Elon Musk Jadi Potensi Bisnis Jokowi menekankan pentingnya keamanan data di tengah pesatnya perkembangan teknologi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8zMC8xLzE4MzM5OC81L3g5MzYwNWk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Dia mewanti-wanti agar jangan sampai BI dan OJK tidak memiliki data berlapis karena tidak ada kesiapan. BACA JUGA: Potensi Rp5.800 Triliun, Jokowi: Masyarat Rentan Alami Penipuan dan Kejahatan Digital Jokowi kembali menyinggung insiden peretasan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menjadikan pengalaman agar melakukan pengamanan data dengan lebih baik."Penting itu. Saya kira pengamanan kita kemarin harus betul-betul dijadikan pengalaman yang baik dan bermanfaat untuk ke depannya," kata Presiden. Selain soal keamanan data, Presiden juga meminta agar BI dan OJK dapat meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital, mengingat jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 64 juta usaha. Selain itu, literasi keuangan yang masih rendah membuat masyarakat sebagai konsumen rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. "Sehingga siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil jadi pihak yang dirugikan," kata Presiden.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki cadangan data (back up data) berlapis agar masyarakat sebagai pengguna dapat merasa aman melakukan transaksi. "Jangan sampai karena kita tidak siap, kita tidak memiliki back up data yang berlapis. Saya minta berlapis back up datanya. Sehingga pengguna, rakyat semuanya itu merasa aman dalam bertransaksi," kata Presiden Jokowi di JCC Senayan Jakarta dikutip Antara, Kamis (1/8/2024). BACA JUGA: Jokowi: Peragaan Busana AI Elon Musk Jadi Potensi Bisnis Jokowi menekankan pentingnya keamanan data di tengah pesatnya perkembangan teknologi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8zMC8xLzE4MzM5OC81L3g5MzYwNWk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Dia mewanti-wanti agar jangan sampai BI dan OJK tidak memiliki data berlapis karena tidak ada kesiapan. BACA JUGA: Potensi Rp5.800 Triliun, Jokowi: Masyarat Rentan Alami Penipuan dan Kejahatan Digital Jokowi kembali menyinggung insiden peretasan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menjadikan pengalaman agar melakukan pengamanan data dengan lebih baik."Penting itu. Saya kira pengamanan kita kemarin harus betul-betul dijadikan pengalaman yang baik dan bermanfaat untuk ke depannya," kata Presiden. Selain soal keamanan data, Presiden juga meminta agar BI dan OJK dapat meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital, mengingat jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 64 juta usaha. Selain itu, literasi keuangan yang masih rendah membuat masyarakat sebagai konsumen rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital. "Sehingga siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil jadi pihak yang dirugikan," kata Presiden.