<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Badan Otorita Tawarkan Jepang Investasi Non KPBU di IKN</title><description>Badan Otorita IKN menawarkan investasi ke salah satu perusahaan dari Jepang.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2024/08/02/470/3043424/badan-otorita-tawarkan-jepang-investasi-non-kpbu-di-ikn</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2024/08/02/470/3043424/badan-otorita-tawarkan-jepang-investasi-non-kpbu-di-ikn"/><item><title>Badan Otorita Tawarkan Jepang Investasi Non KPBU di IKN</title><link>https://economy.okezone.com/read/2024/08/02/470/3043424/badan-otorita-tawarkan-jepang-investasi-non-kpbu-di-ikn</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2024/08/02/470/3043424/badan-otorita-tawarkan-jepang-investasi-non-kpbu-di-ikn</guid><pubDate>Jum'at 02 Agustus 2024 17:20 WIB</pubDate><dc:creator>Iqbal Dwi Purnama</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2024/08/02/470/3043424/badan-otorita-tawarkan-jepang-investasi-non-kpbu-di-ikn-x1S6qdY8bU.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Badan Otorita tawarkan perusahaan Jepang investasi di IKN (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2024/08/02/470/3043424/badan-otorita-tawarkan-jepang-investasi-non-kpbu-di-ikn-x1S6qdY8bU.jpg</image><title>Badan Otorita tawarkan perusahaan Jepang investasi di IKN (Foto: Okezone)</title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Badan Otorita IKN menawarkan investasi ke salah satu perusahaan dari Jepang. Plt. Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuldjono menyebut perusahaan Jepang masih menghitung peluang investasi tersebut.
&quot;Kemarin saya baru undang Sojitz dari Jepang, tapi itu mereka baru mau ngitung dulu, itu lanjutan dari pak Agung (Deputi Investasi) dulu,&quot; kata Basuki di Kantornya, Jumat (2/8/2024).

BACA JUGA:
Jokowi Larang Gusur Pemukiman di IKN, Badan Otorita: Kalau Relokasi Mungkin


Basuki menyebut investasi ini rencananya akan menjadi investasi asing murni yang pertama masuk ke IKN. Sebab saat ini pemerintah masih menawarkan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) untuk memberikan jaminan yang lebih kuat kepada calon investor karena ada peran pemerintah.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8zMC8xLzE4MzM5OC81L3g5MzYwNWk=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
&quot;Makanya saya panggil Sojitz itu, itu yang potensial insya allah tidak KPBU, karena KPBU kan ada dukungan APBN -nya (KPBU),&quot; kata Basuki.
Meski demikian, Basuki masih juga enggan untuk membocorkan proyek investasi yang ditawarkan kepada perusahaan Jepang tersebut. Namun yang pasti akan dijadwalkan terlebih dahulu mengundang perusahaan tersebut datang ke Indonesia dan menjelaskan potensi proyek Ibukota baru tersebut.

BACA JUGA:
Ini Persiapan IKN Gelar Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024


Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Utama Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) PT Bina Karya (Persero) Boyke P. Soebroto mengaku hingga saat ini masih banyak para pelaku usaha atau calon investor yang takut investasi langsung IKN.
Boyke menyebut skema KPBU ini menjadi upaya Pemerintah dalam rangka  meyakinkan para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di IKN. Sebab ada  jaminan dari negara lewat alokasi APBN untuk masalah imbal hasil.
Meskipun skema ini menurutnya, juga masih mendapat banyak penawaran  yang alot soal IRR atau imbal hasil dengan para pelaku usaha. Tapi  paling tidak, dengan jaminan pemerintah, ada penawaran yang lebih  kompetitif.
Nah kalau ada peran pemerintah. Melalui KPBU misalnya, jadi berani  karena ada jaminan pemerintah. Jadi kalau misalnya terjadi default  begitu, ya saya misal sebagai pelaku usaha akan dibayar oleh  Pemerintah,&quot; kata Boyke.</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Badan Otorita IKN menawarkan investasi ke salah satu perusahaan dari Jepang. Plt. Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuldjono menyebut perusahaan Jepang masih menghitung peluang investasi tersebut.
&quot;Kemarin saya baru undang Sojitz dari Jepang, tapi itu mereka baru mau ngitung dulu, itu lanjutan dari pak Agung (Deputi Investasi) dulu,&quot; kata Basuki di Kantornya, Jumat (2/8/2024).

BACA JUGA:
Jokowi Larang Gusur Pemukiman di IKN, Badan Otorita: Kalau Relokasi Mungkin


Basuki menyebut investasi ini rencananya akan menjadi investasi asing murni yang pertama masuk ke IKN. Sebab saat ini pemerintah masih menawarkan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) untuk memberikan jaminan yang lebih kuat kepada calon investor karena ada peran pemerintah.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wNy8zMC8xLzE4MzM5OC81L3g5MzYwNWk=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
&quot;Makanya saya panggil Sojitz itu, itu yang potensial insya allah tidak KPBU, karena KPBU kan ada dukungan APBN -nya (KPBU),&quot; kata Basuki.
Meski demikian, Basuki masih juga enggan untuk membocorkan proyek investasi yang ditawarkan kepada perusahaan Jepang tersebut. Namun yang pasti akan dijadwalkan terlebih dahulu mengundang perusahaan tersebut datang ke Indonesia dan menjelaskan potensi proyek Ibukota baru tersebut.

BACA JUGA:
Ini Persiapan IKN Gelar Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024


Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Utama Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) PT Bina Karya (Persero) Boyke P. Soebroto mengaku hingga saat ini masih banyak para pelaku usaha atau calon investor yang takut investasi langsung IKN.
Boyke menyebut skema KPBU ini menjadi upaya Pemerintah dalam rangka  meyakinkan para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di IKN. Sebab ada  jaminan dari negara lewat alokasi APBN untuk masalah imbal hasil.
Meskipun skema ini menurutnya, juga masih mendapat banyak penawaran  yang alot soal IRR atau imbal hasil dengan para pelaku usaha. Tapi  paling tidak, dengan jaminan pemerintah, ada penawaran yang lebih  kompetitif.
Nah kalau ada peran pemerintah. Melalui KPBU misalnya, jadi berani  karena ada jaminan pemerintah. Jadi kalau misalnya terjadi default  begitu, ya saya misal sebagai pelaku usaha akan dibayar oleh  Pemerintah,&quot; kata Boyke.</content:encoded></item></channel></rss>
