Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan pada seluruh petugas pajak.https://economy.okezone.com/read/2024/08/11/320/3047309/sri-mulyani-ingatkan-petugas-pajak-pahami-instrumen-apbnidhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/11/320/3047309/sri-mulyani-ingatkan-petugas-pajak-pahami-instrumen-apbnhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/11/320/3047309/sri-mulyani-ingatkan-petugas-pajak-pahami-instrumen-apbnMinggu 11 Agustus 2024 08:37 WIBAnggie AriestaSri Mulyani minta petugas Pajak samakan persepsi soal APBN dan APBD (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/08/11/320/3047309/sri-mulyani-ingatkan-petugas-pajak-pahami-instrumen-apbn-e07I8VIx9Y.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan pada seluruh petugas pajak. Dia mengingatkan seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) harus memahami APBN dan APBD sebagai amanah pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat Kementerian Keuangan mengadakan pertemuan Regional Chief Economist (RCE) Forum di Kota Serang, Banten pada 7-8 Agustus 2024. BACA JUGA: Sri Mulyani Kantongi Rp26,75 Triliun dari Pajak Kripto hingga Pinjol “Kita perlu memahami instrumen (APBN) yang sudah diamanahkan oleh negara untuk kita kelola. Dalam era digital dan information sharing yang sangat luas dan cepat saat ini, RCE Forum perlu modified dan accelerated untuk pemahamannya,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Minggu (11/8/2024). RCE bertujuan untuk menganalisis pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah, bekerja sama dengan Regional Experts dan Local Experts Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. BACA JUGA: Upaya Sri Mulyani Selamatkan Industri Tekstil RCE Forum menjadi ajang bagi RCE dalam hal ini Kanwil DJPb, para Regional Experts dan Local Experts, serta para Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah untuk membangun sinergi dalam keselarasan komunikasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Para Regional Experts dan Local Experts adalah akademisi dan praktisi dari perguruan tinggi dengan kompetensi, kepakaran, atau keahlian di bidang ekonomi dan fiskal yang telah dikukuhkan oleh Kementerian Keuangan sebagai mitra yang bertugas mengoordinasikan kegiatan perumusan analisis dan rekomendasi pada wilayah/regional untuk mendukung pelaksanaan RCE. Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam laporannya menegaskan bahwa DJPb bersama-sama dengan instansi vertikal Kemenkeu di daerah yang tergabung dalam Perwakilan Kementerian Keuangan akan selalu meningkatkan sinergi dan memberikan dukungan data yang dibutuhkan oleh Regional Experts dan Local Experts dalam melakukan analisis. “Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah di daerah dan memberikan nilai tambah terhadap kebijakan yang diambil,” jelas Astera. RCE Forum yang mengangkat tema “Optimalisasi Peran Regional Chief Economist dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini diikuti juga oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Andin Hadiyanto, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia, serta jajaran pimpinan Kementerian Keuangan lainnya. Sebanyak 150 orang hadir dalam kegiatan ini, termasuk 37 orang Regional Experts dan Local Experts.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan pada seluruh petugas pajak. Dia mengingatkan seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) harus memahami APBN dan APBD sebagai amanah pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat Kementerian Keuangan mengadakan pertemuan Regional Chief Economist (RCE) Forum di Kota Serang, Banten pada 7-8 Agustus 2024. BACA JUGA: Sri Mulyani Kantongi Rp26,75 Triliun dari Pajak Kripto hingga Pinjol “Kita perlu memahami instrumen (APBN) yang sudah diamanahkan oleh negara untuk kita kelola. Dalam era digital dan information sharing yang sangat luas dan cepat saat ini, RCE Forum perlu modified dan accelerated untuk pemahamannya,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Minggu (11/8/2024). RCE bertujuan untuk menganalisis pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah, bekerja sama dengan Regional Experts dan Local Experts Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. BACA JUGA: Upaya Sri Mulyani Selamatkan Industri Tekstil RCE Forum menjadi ajang bagi RCE dalam hal ini Kanwil DJPb, para Regional Experts dan Local Experts, serta para Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah untuk membangun sinergi dalam keselarasan komunikasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Para Regional Experts dan Local Experts adalah akademisi dan praktisi dari perguruan tinggi dengan kompetensi, kepakaran, atau keahlian di bidang ekonomi dan fiskal yang telah dikukuhkan oleh Kementerian Keuangan sebagai mitra yang bertugas mengoordinasikan kegiatan perumusan analisis dan rekomendasi pada wilayah/regional untuk mendukung pelaksanaan RCE. Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam laporannya menegaskan bahwa DJPb bersama-sama dengan instansi vertikal Kemenkeu di daerah yang tergabung dalam Perwakilan Kementerian Keuangan akan selalu meningkatkan sinergi dan memberikan dukungan data yang dibutuhkan oleh Regional Experts dan Local Experts dalam melakukan analisis. “Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah di daerah dan memberikan nilai tambah terhadap kebijakan yang diambil,” jelas Astera. RCE Forum yang mengangkat tema “Optimalisasi Peran Regional Chief Economist dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini diikuti juga oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Andin Hadiyanto, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia, serta jajaran pimpinan Kementerian Keuangan lainnya. Sebanyak 150 orang hadir dalam kegiatan ini, termasuk 37 orang Regional Experts dan Local Experts.