Jokowi menyoroti terdapat kabupaten dengan anggaran yang besar, tapi memiliki program yang tidak jelas.https://economy.okezone.com/read/2024/08/13/320/3048313/jokowi-sindir-kabupaten-punya-anggaran-besar-tapi-program-tak-jelasidhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/13/320/3048313/jokowi-sindir-kabupaten-punya-anggaran-besar-tapi-program-tak-jelashttps://economy.okezone.com/read/2024/08/13/320/3048313/jokowi-sindir-kabupaten-punya-anggaran-besar-tapi-program-tak-jelasSelasa 13 Agustus 2024 12:29 WIBGhanny Rachmansyah SPresiden Jokowi soal APBD yang Tak Jelas (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/08/13/320/3048313/jokowi-sindir-kabupaten-punya-anggaran-besar-tapi-program-tak-jelas-k7mDKMFTpE.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti terdapat kabupaten dengan anggaran yang besar, tapi memiliki program yang tidak jelas. “Ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah program tidak jelas,” ucap Jokowi dalam pengarahan Presiden kepada kepala daerah seluruh Indonesia yang berlangsung di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur dikutip Antara Selasa (13/8/2024). BACA JUGA: Jokowi ke Kepala Daerah: Laut Harus Dijadikan Halaman Bukan di Belakang Rumah Jokowi menyinggung anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wOC8xMi8xLzE4MzgzNS8zLzFLNmpMVWJYUDNn" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Jokowi berpandangan, apabila anggaran tersebut diarahkan untuk program yang lebih tepat dan berorientasi kepada kepentingan publik, bisa saja pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. BACA JUGA: Jokowi: IKN Contoh Kota Masa Depan, Bukan Kota Beton! “Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, universitas bisa,” kata Jokowi.Oleh karena itu, Presiden memerintahkan gubernur untuk mengarahkan program-program di daerah agar bisa sejalan dengan pemerintah pusat. Terutama, lanjut dia, agar program-program yang direncanakan dapat berdampak kepada masyarakat, serta mendorong kerja sama antardaerah. “Sehingga, satu masalah, misalnya urusan sampah, bisa diangkat oleh 1, 2, 3 daerah, sehingga bisa lebih meringankan,” kata Jokowi. Jokowi mengingatkan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat. Ia meminta kepada gubernur, sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat. “Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati-wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat,” ucapnya. Terutama, lanjut dia, yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis. “Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan,” ujar Jokowi mengingatkan.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti terdapat kabupaten dengan anggaran yang besar, tapi memiliki program yang tidak jelas. “Ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah program tidak jelas,” ucap Jokowi dalam pengarahan Presiden kepada kepala daerah seluruh Indonesia yang berlangsung di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur dikutip Antara Selasa (13/8/2024). BACA JUGA: Jokowi ke Kepala Daerah: Laut Harus Dijadikan Halaman Bukan di Belakang Rumah Jokowi menyinggung anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wOC8xMi8xLzE4MzgzNS8zLzFLNmpMVWJYUDNn" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Jokowi berpandangan, apabila anggaran tersebut diarahkan untuk program yang lebih tepat dan berorientasi kepada kepentingan publik, bisa saja pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. BACA JUGA: Jokowi: IKN Contoh Kota Masa Depan, Bukan Kota Beton! “Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, universitas bisa,” kata Jokowi.Oleh karena itu, Presiden memerintahkan gubernur untuk mengarahkan program-program di daerah agar bisa sejalan dengan pemerintah pusat. Terutama, lanjut dia, agar program-program yang direncanakan dapat berdampak kepada masyarakat, serta mendorong kerja sama antardaerah. “Sehingga, satu masalah, misalnya urusan sampah, bisa diangkat oleh 1, 2, 3 daerah, sehingga bisa lebih meringankan,” kata Jokowi. Jokowi mengingatkan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat. Ia meminta kepada gubernur, sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat. “Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati-wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat,” ucapnya. Terutama, lanjut dia, yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis. “Jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan,” ujar Jokowi mengingatkan.