Jokowi mengatakan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan.https://economy.okezone.com/read/2024/08/14/470/3048804/jokowi-prabowo-ingin-ikn-rampung-dalam-6-tahunidhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/14/470/3048804/jokowi-prabowo-ingin-ikn-rampung-dalam-6-tahunhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/14/470/3048804/jokowi-prabowo-ingin-ikn-rampung-dalam-6-tahunRabu 14 Agustus 2024 10:51 WIBGibran Khayirah TavipPresiden Jokowi dan Menhan Prabowo di IKN (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2024/08/14/470/3048804/jokowi-prabowo-ingin-ikn-rampung-dalam-6-tahun-0ECPGfXtK5.pngJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga bisa selesai dalam waktu 4–6 tahun. “Saya sampaikan, pembangunan IKN mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, Wah, kurang cepat itu, kalau bisa 4, 5, 6 tahun,” ujar Jokowi setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dikutip Antara, Rabu (14/8/2024). BACA JUGA: Hitung-hitungan Jokowi Bangun LRT, MRT dan Kereta Tanpa Rel, Lebih Murah Mana? Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menanggapi ketidaksabaran Prabowo untuk berkantor di IKN. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wOC8xMy8xLzE4MzkxMS81L3g5M3ozcXE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Lebih lanjut, terkait dengan percepatan pembangunan Gedung DPR, MPR, MA, dan MK, Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut terserah kepada Prabowo setelah 20 Oktober 2024. BACA JUGA: Masyarakat Bisa Naik Kereta Tanpa Awak di IKN Mulai 10 Oktober “Ya, itu terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober. Terserah Beliau,” kata Jokowi.Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pasti akan diselesaikan. Prabowo mengatakan meskipun rencana garis besar pembangunan IKN diproyeksikan selesai selama belasan tahun hingga beberapa puluh tahun, namun dirinya optimistis dalam 4-5 tahun pun IKN sudah bisa berfungsi dengan baik. Menurut Prabowo, prioritas utama ialah pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul," ucapnya. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga bisa selesai dalam waktu 4–6 tahun. “Saya sampaikan, pembangunan IKN mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, Wah, kurang cepat itu, kalau bisa 4, 5, 6 tahun,” ujar Jokowi setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dikutip Antara, Rabu (14/8/2024). BACA JUGA: Hitung-hitungan Jokowi Bangun LRT, MRT dan Kereta Tanpa Rel, Lebih Murah Mana? Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menanggapi ketidaksabaran Prabowo untuk berkantor di IKN. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wOC8xMy8xLzE4MzkxMS81L3g5M3ozcXE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Lebih lanjut, terkait dengan percepatan pembangunan Gedung DPR, MPR, MA, dan MK, Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut terserah kepada Prabowo setelah 20 Oktober 2024. BACA JUGA: Masyarakat Bisa Naik Kereta Tanpa Awak di IKN Mulai 10 Oktober “Ya, itu terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober. Terserah Beliau,” kata Jokowi.Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pasti akan diselesaikan. Prabowo mengatakan meskipun rencana garis besar pembangunan IKN diproyeksikan selesai selama belasan tahun hingga beberapa puluh tahun, namun dirinya optimistis dalam 4-5 tahun pun IKN sudah bisa berfungsi dengan baik. Menurut Prabowo, prioritas utama ialah pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul," ucapnya.