Kemenkeu menyatakan Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang memperoleh informasi keuangan dalam rekening orang pribadi.https://economy.okezone.com/read/2024/08/15/320/3049037/anak-buah-sri-mulyani-bakal-intip-rekening-masyarakat-jika-punya-saldo-rp1-miliaridhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/15/320/3049037/anak-buah-sri-mulyani-bakal-intip-rekening-masyarakat-jika-punya-saldo-rp1-miliarhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/15/320/3049037/anak-buah-sri-mulyani-bakal-intip-rekening-masyarakat-jika-punya-saldo-rp1-miliarKamis 15 Agustus 2024 08:29 WIBMuhammad RizkyAnak Buah Sri Mulyani Bisa Intip Rekening Masyarakat (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2024/08/14/320/3049037/anak-buah-sri-mulyani-bakal-intip-rekening-masyarakat-jika-punya-saldo-rp1-miliar-9o3pFAiSYN.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang memperoleh informasi keuangan dalam rekening orang pribadi maupun entitas merupakan kebijakan yang disusun guna mencegah praktik menghindari kewajiban membayar pajak. “Apabila ada kesepakatan yang dilakukan untuk menghindarkan data dan informasi yang dipertukarkan, kita berhak untuk evaluasi data yang seharusnya dipertukarkan,” kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo dikutip Antara. BACA JUGA: Industri Lokal Diserang Produk Impor, Begini Strategi Sri Mulyani Dia menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. BACA JUGA: Tarif Pajak UMKM 0,5% Berakhir Tahun Ini, Skema Normal Berlaku 2025 Pada PMK 47/2024, Kementerian Keuangan menyisipkan Bab VA tentang Anti Penghindaran yang melarang wajib pajak melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan menghindari kewajiban.Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan. Baca Selengkapnya: Punya Saldo Rp1 Miliar, Siap-Siap Rekening Diintip Ditjen Pajak JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang memperoleh informasi keuangan dalam rekening orang pribadi maupun entitas merupakan kebijakan yang disusun guna mencegah praktik menghindari kewajiban membayar pajak. “Apabila ada kesepakatan yang dilakukan untuk menghindarkan data dan informasi yang dipertukarkan, kita berhak untuk evaluasi data yang seharusnya dipertukarkan,” kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo dikutip Antara. BACA JUGA: Industri Lokal Diserang Produk Impor, Begini Strategi Sri Mulyani Dia menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. BACA JUGA: Tarif Pajak UMKM 0,5% Berakhir Tahun Ini, Skema Normal Berlaku 2025 Pada PMK 47/2024, Kementerian Keuangan menyisipkan Bab VA tentang Anti Penghindaran yang melarang wajib pajak melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan menghindari kewajiban.Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan. Baca Selengkapnya: Punya Saldo Rp1 Miliar, Siap-Siap Rekening Diintip Ditjen Pajak