Presiden Jokowi mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp722 triliun untuk 2025https://economy.okezone.com/read/2024/08/17/320/3050521/segini-anggaran-pendidikan-yang-disiapkan-jokowi-untuk-prabowo-di-2025idhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/17/320/3050521/segini-anggaran-pendidikan-yang-disiapkan-jokowi-untuk-prabowo-di-2025https://economy.okezone.com/read/2024/08/17/320/3050521/segini-anggaran-pendidikan-yang-disiapkan-jokowi-untuk-prabowo-di-2025Sabtu 17 Agustus 2024 14:18 WIBMuhammad RizkyRp722 Triliun Disiapkan untuk Anggaran Pendidikan 2025. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2024/08/17/320/3050521/segini-anggaran-pendidikan-yang-disiapkan-jokowi-untuk-prabowo-di-2025-V0rrhgKq69.jpgJAKARTA - Presiden Jokowi mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp722 triliun untuk 2025. Anggaran tersebut akan dikelola oleh pemerintah selanjutnya di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dalam gambaran besar arsitektur RAPBN 2025, belanja negara yang disiapkan rencananya sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun. BACA JUGA: Sri Mulyani Buka-bukaan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran Dari belanja tersebut, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset. BACA JUGA: Tak Ada Rincian, RAPBN 2025 Masih Bisa Diotak-atik Prabowo Menurut Jokowi, arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. APBN 2025 dirancang untuk menjaga ”Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan” untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, dan meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan," ujarnya. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.JAKARTA - Presiden Jokowi mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp722 triliun untuk 2025. Anggaran tersebut akan dikelola oleh pemerintah selanjutnya di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dalam gambaran besar arsitektur RAPBN 2025, belanja negara yang disiapkan rencananya sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun. BACA JUGA: Sri Mulyani Buka-bukaan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran Dari belanja tersebut, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset. BACA JUGA: Tak Ada Rincian, RAPBN 2025 Masih Bisa Diotak-atik Prabowo Menurut Jokowi, arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. APBN 2025 dirancang untuk menjaga ”Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan” untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, dan meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan," ujarnya. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.