Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini menyoroti utang di pemerintahan Jokwoi selama 10 tahun ini.https://economy.okezone.com/read/2024/08/18/320/3050646/10-tahun-catatan-utang-pemerintahan-jokowiidhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/18/320/3050646/10-tahun-catatan-utang-pemerintahan-jokowihttps://economy.okezone.com/read/2024/08/18/320/3050646/10-tahun-catatan-utang-pemerintahan-jokowiMinggu 18 Agustus 2024 04:27 WIBYaser Rafi PramudyaUtang Indonesia di Era Jokowi. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2024/08/17/320/3050646/10-tahun-catatan-utang-pemerintahan-jokowi-DrSCy9jdxQ.jpgJAKARTA - Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini menyoroti utang di pemerintahan Jokwoi selama 10 tahun ini. Menurutnya, pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tgutup lubang. BACA JUGA: Jokowi: Rasio Utang RI Lebih Rendah dari Negara G20 dan ASEAN Pemerintahan SBY mewarikan utang sekitar Rp2.608 triliun. Sepuluh tahun berikutnya jumlah utang mencapai Rp8.338 triliun, naik tiga kali lipat dengan pembayaran bunga yang sangat tinggi sebesar Rp497 triliun . Beban bunga utang ini jauh lebih besar dari pos anggaran kementrian, sektor maupun propinsi mana pun. Jika dibandingkan misalnya dengan APBD propinsi, pembayaran utang ini 1.600% lebih tinggi total APBD rakyat Jawa Barat. BACA JUGA: Utang Luar Negeri RI Naik Tembus Rp6.374,1 Triliun Sekaranga daya beli masyarakat turun. Target pertumbuhan ekonomi 5% sebenarnya tidak cukup untuk memulihkan daya beli tersebut. Jadi harus ada upaya reformasi sgtruktural agar tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari, yang ditargetkan 5,2%pada tahun 2025. Ini diperlukan agar ada ruang lebih untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak.Namun, jika daya beli masyarakat melemah atau terjadi tekanan inflasi yang tinggi, maka kemampuan masyarakat untuk membayar pajak bisa terpengaruh. Pemerintah sekasrang akan berjibaku menjaga keseimbangan antara pengumpulan pajak dan tidak memberatkan ekonomi masyarakat. Baca selengkapnya: Catatan atas Nota Keuangan RAPBNJAKARTA - Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini menyoroti utang di pemerintahan Jokwoi selama 10 tahun ini. Menurutnya, pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tgutup lubang. BACA JUGA: Jokowi: Rasio Utang RI Lebih Rendah dari Negara G20 dan ASEAN Pemerintahan SBY mewarikan utang sekitar Rp2.608 triliun. Sepuluh tahun berikutnya jumlah utang mencapai Rp8.338 triliun, naik tiga kali lipat dengan pembayaran bunga yang sangat tinggi sebesar Rp497 triliun . Beban bunga utang ini jauh lebih besar dari pos anggaran kementrian, sektor maupun propinsi mana pun. Jika dibandingkan misalnya dengan APBD propinsi, pembayaran utang ini 1.600% lebih tinggi total APBD rakyat Jawa Barat. BACA JUGA: Utang Luar Negeri RI Naik Tembus Rp6.374,1 Triliun Sekaranga daya beli masyarakat turun. Target pertumbuhan ekonomi 5% sebenarnya tidak cukup untuk memulihkan daya beli tersebut. Jadi harus ada upaya reformasi sgtruktural agar tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari, yang ditargetkan 5,2%pada tahun 2025. Ini diperlukan agar ada ruang lebih untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak.Namun, jika daya beli masyarakat melemah atau terjadi tekanan inflasi yang tinggi, maka kemampuan masyarakat untuk membayar pajak bisa terpengaruh. Pemerintah sekasrang akan berjibaku menjaga keseimbangan antara pengumpulan pajak dan tidak memberatkan ekonomi masyarakat. Baca selengkapnya: Catatan atas Nota Keuangan RAPBN