Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menarik utang baru Rp775,9 triliun pada 2025.https://economy.okezone.com/read/2024/08/19/320/3051231/prabowo-bakal-tarik-utang-rp775-9-triliun-pada-2025idhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/19/320/3051231/prabowo-bakal-tarik-utang-rp775-9-triliun-pada-2025https://economy.okezone.com/read/2024/08/19/320/3051231/prabowo-bakal-tarik-utang-rp775-9-triliun-pada-2025Senin 19 Agustus 2024 12:16 WIBGhanny Rachmansyah SPrabowo Bakal Tarik Utang Rp775 Triliun pada 2025 (Foto: Setpres)https://img.okezone.com/content/2024/08/19/320/3051231/prabowo-bakal-tarik-utang-rp775-9-triliun-pada-2025-Ar5pNQFmLL.pngJAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menarik utang baru Rp775,9 triliun pada 2025. Hal ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Penarikan utang baru Rp775,9 triliun ini untuk membiayai sejumlah program di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya, pemerintah sudah menetapkan defisit RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53%. Defisit APBN pertama untuk Prabowo di 2025 ini lebih besar dari target defisit APBN 2024 yang mencapai Rp522,8 triliun. “Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati,” kata Jokowi dalam Pidato Kenegarannya, Jumat 16 Agustus 2024. BACA JUGA:Jokowi Patok Defisit Anggaran RAPBN 2025 Prabowo 2,53%  Sementara, dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani merencanakan pembiayaan utang senilai Rp775,9 triliun pada 2025. Penarikan utang tersebut naik Rp222,8 triliun dari outlook pembiayaan utang tahun ini yang senilai Rp553,1 triliun.  BACA JUGA: Sri Mulyani: APBN Juli 2024 Defisit Rp93,4 Triliun, Belanja Membengkak Dalam buku tersebut, pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp133,3 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp642,6 triliun. Dengan rincian, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp5,2 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp128,1 triliun. Sementara, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara. Pemerintah menegaskan, pengelolaan utang tahun depan diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Dalam pengelolaan utang, Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN, namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien. “Batasan rasio utang 60% terhadap PDB dan defisit APBN 3% terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali,” tulis dokumen tersebut.JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menarik utang baru Rp775,9 triliun pada 2025. Hal ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Penarikan utang baru Rp775,9 triliun ini untuk membiayai sejumlah program di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya, pemerintah sudah menetapkan defisit RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53%. Defisit APBN pertama untuk Prabowo di 2025 ini lebih besar dari target defisit APBN 2024 yang mencapai Rp522,8 triliun. “Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati,” kata Jokowi dalam Pidato Kenegarannya, Jumat 16 Agustus 2024. BACA JUGA:Jokowi Patok Defisit Anggaran RAPBN 2025 Prabowo 2,53%  Sementara, dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani merencanakan pembiayaan utang senilai Rp775,9 triliun pada 2025. Penarikan utang tersebut naik Rp222,8 triliun dari outlook pembiayaan utang tahun ini yang senilai Rp553,1 triliun.  BACA JUGA: Sri Mulyani: APBN Juli 2024 Defisit Rp93,4 Triliun, Belanja Membengkak Dalam buku tersebut, pembiayaan utang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp133,3 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp642,6 triliun. Dengan rincian, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp5,2 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp128,1 triliun. Sementara, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara. Pemerintah menegaskan, pengelolaan utang tahun depan diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Dalam pengelolaan utang, Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN, namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien. “Batasan rasio utang 60% terhadap PDB dan defisit APBN 3% terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali,” tulis dokumen tersebut.