Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut PT Freeport Indonesia (PTFI) lambat dalam menyiapkan dokumen.https://economy.okezone.com/read/2024/08/19/320/3051390/bahlil-sentil-freeport-lambat-siapkan-syarat-perpanjangan-kontrakidhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/19/320/3051390/bahlil-sentil-freeport-lambat-siapkan-syarat-perpanjangan-kontrakhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/19/320/3051390/bahlil-sentil-freeport-lambat-siapkan-syarat-perpanjangan-kontrakSenin 19 Agustus 2024 16:08 WIBAtikah UmiyaniBahlil singgung Freeport lambat siapkan dokumen (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/08/19/320/3051390/bahlil-sentil-freeport-lambat-siapkan-syarat-perpanjangan-kontrak-4RPHtaBkUO.jpgJAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut PT Freeport Indonesia (PTFI) lambat dalam menyiapkan berbagai persyaratan yang menjadi negosiasi dengan Menteri BUMN. Padahal dikatakannya, perpanjangan kontrak PTFI sudah hampir selesai. "(IUPK) Freeport sekarang sudah hampir selesai tapi Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi. Termasuk negosiasi dengan menteri BUMN (Erick Thohir) belum selesai. Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya freeport juga ya," jelasnya usai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab), Jakarta, Senin (19/8/2024). BACA JUGA: Kontribusi 30 Ribu Karyawan Freeport Indonesia pada Penerimaan Negara, Rp3 Miliar per Orang Sebelumnya, Bahlil telah mengungkapkan bahwa perpanjangan IUPK Freeport akan terbit sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai menjabat. Demikian diungkapkannya kala masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wOC8xOS8xLzE4NDExNi8zL3J2cGRUYTI3bDFv" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Keputusan ini diambilnya mengingat kontrak perusahaan tambang dengan kode saham PTFI itu berakhir pada 2041. BACA JUGA: Freeport Indonesia Setor Rp41 Triliun untuk Penerimaan Negara "Freeport ke depan akan kita melakukan proses perpanjangan IUPK karena 2041 (kontrak) selesai. Kalau tidak, siapa yang mengelolanya?," terangnya dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Jakarta, Kamis (11/7/2024) lalu. Bahlil menuturkan, dengan perpanjangan IUPK ini maka pemerintah akan memiliki 61% saham Freeport. Kepemilikan itu naik dari total saham yang dimiliki pemerintah saat ini yang masih sebesar 51%, dengan 10% di antaranya milik Pemerintah Daerah Papua dan 41% lainnya milik pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Terus saat ini sahamnya negara sudah 51%. Nah, dengan perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah 10%. Jadi total (kepemilikan) saham Freeport oleh negara itu 61%," tegas Bahlil.JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut PT Freeport Indonesia (PTFI) lambat dalam menyiapkan berbagai persyaratan yang menjadi negosiasi dengan Menteri BUMN. Padahal dikatakannya, perpanjangan kontrak PTFI sudah hampir selesai. "(IUPK) Freeport sekarang sudah hampir selesai tapi Freeport kayak agak lambat, lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi. Termasuk negosiasi dengan menteri BUMN (Erick Thohir) belum selesai. Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya freeport juga ya," jelasnya usai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab), Jakarta, Senin (19/8/2024). BACA JUGA: Kontribusi 30 Ribu Karyawan Freeport Indonesia pada Penerimaan Negara, Rp3 Miliar per Orang Sebelumnya, Bahlil telah mengungkapkan bahwa perpanjangan IUPK Freeport akan terbit sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai menjabat. Demikian diungkapkannya kala masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wOC8xOS8xLzE4NDExNi8zL3J2cGRUYTI3bDFv" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Keputusan ini diambilnya mengingat kontrak perusahaan tambang dengan kode saham PTFI itu berakhir pada 2041. BACA JUGA: Freeport Indonesia Setor Rp41 Triliun untuk Penerimaan Negara "Freeport ke depan akan kita melakukan proses perpanjangan IUPK karena 2041 (kontrak) selesai. Kalau tidak, siapa yang mengelolanya?," terangnya dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Jakarta, Kamis (11/7/2024) lalu. Bahlil menuturkan, dengan perpanjangan IUPK ini maka pemerintah akan memiliki 61% saham Freeport. Kepemilikan itu naik dari total saham yang dimiliki pemerintah saat ini yang masih sebesar 51%, dengan 10% di antaranya milik Pemerintah Daerah Papua dan 41% lainnya milik pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Terus saat ini sahamnya negara sudah 51%. Nah, dengan perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah 10%. Jadi total (kepemilikan) saham Freeport oleh negara itu 61%," tegas Bahlil.