Jokowi meminta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, yang baru saja dilantik mengendalikan harga obat.https://economy.okezone.com/read/2024/08/20/320/3052026/jokowi-minta-kepala-bpom-kendalikan-harga-obat-agar-tak-mahalidhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/20/320/3052026/jokowi-minta-kepala-bpom-kendalikan-harga-obat-agar-tak-mahalhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/20/320/3052026/jokowi-minta-kepala-bpom-kendalikan-harga-obat-agar-tak-mahalSelasa 20 Agustus 2024 19:31 WIBBinti MufaridaPresiden Jokowi soal Harga Obat (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2024/08/20/320/3052026/jokowi-minta-kepala-bpom-kendalikan-harga-obat-agar-tak-mahal-WYiIr2D3YD.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, yang baru saja dilantik mengendalikan harga obat yang mahal. Hal ini karena harga obat bisa 400% lebih tinggi dibandingkan di luar negeri. “Beliau (Jokowi) instruksikan bagaimana harga obat ini bisa dikontrol setidaknya bisa mirip-mirip dengan harga generik atau harga obat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura,” ujar Taruna dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). BACA JUGA: Dipanggil Jokowi, Kepala Badan Gizi Nasional Ditanya soal Kantor Taruna pun menegaskan dalam mengendalikan harga obat, BPOM tak bisa bekerja sendiri. Dia telah diminta Jokowi untuk berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. “soal itu, beliau meminta untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi soal hal ini untuk instruksi pertama ini kami akan upayakan berjalan dengan baik dan lintas sektor,” tuturnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wOC8yMC8xLzE4NDEyNy8zL2hwLVpBaUp1ODM4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Selain itu, Jokowi juga mengingatkan perlunya pengembangan obat-obat inovasi. Pasalnya, banyak obat-obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman, Jepang yang dibutuhkan di dalam negeri. BACA JUGA: Fakta Terungkap, Sri Mulyani Buka-bukaan Data APBN 2023 Jokowi “(Banyak) dibutuhkan di negeri ini, tapi ternyata bertahun tahun tak bisa sampai sini, dia terdampar di negara tetangga, misalnya Singapura. Ini akan berdampak berat ke masyarakat kita," katanya.“Karena kalau mau pakai obat itu dia harus terbang ke luar negeri. Jadi saya melihat mungkin ada hubungannya juga dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan bisnis pelayanan kesehatan internasional. Kita nggak menuduh negara lain, tapi nampaknya seperti itu ataupun ada hal lain yang membuat obat itu tak bisa masuk sini,” kata Taruna. “Kemudian ada juga masalah obat dalam negeri terlalu lama disahkan. Beliau (Jokowi) meminta guidance percepatan clinical trial agar obat yang harus dipercepat tak perlu dibuat lama disahkan,” pungkasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, yang baru saja dilantik mengendalikan harga obat yang mahal. Hal ini karena harga obat bisa 400% lebih tinggi dibandingkan di luar negeri. “Beliau (Jokowi) instruksikan bagaimana harga obat ini bisa dikontrol setidaknya bisa mirip-mirip dengan harga generik atau harga obat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura,” ujar Taruna dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). BACA JUGA: Dipanggil Jokowi, Kepala Badan Gizi Nasional Ditanya soal Kantor Taruna pun menegaskan dalam mengendalikan harga obat, BPOM tak bisa bekerja sendiri. Dia telah diminta Jokowi untuk berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. “soal itu, beliau meminta untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi soal hal ini untuk instruksi pertama ini kami akan upayakan berjalan dengan baik dan lintas sektor,” tuturnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wOC8yMC8xLzE4NDEyNy8zL2hwLVpBaUp1ODM4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Selain itu, Jokowi juga mengingatkan perlunya pengembangan obat-obat inovasi. Pasalnya, banyak obat-obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman, Jepang yang dibutuhkan di dalam negeri. BACA JUGA: Fakta Terungkap, Sri Mulyani Buka-bukaan Data APBN 2023 Jokowi “(Banyak) dibutuhkan di negeri ini, tapi ternyata bertahun tahun tak bisa sampai sini, dia terdampar di negara tetangga, misalnya Singapura. Ini akan berdampak berat ke masyarakat kita," katanya.“Karena kalau mau pakai obat itu dia harus terbang ke luar negeri. Jadi saya melihat mungkin ada hubungannya juga dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan bisnis pelayanan kesehatan internasional. Kita nggak menuduh negara lain, tapi nampaknya seperti itu ataupun ada hal lain yang membuat obat itu tak bisa masuk sini,” kata Taruna. “Kemudian ada juga masalah obat dalam negeri terlalu lama disahkan. Beliau (Jokowi) meminta guidance percepatan clinical trial agar obat yang harus dipercepat tak perlu dibuat lama disahkan,” pungkasnya.