Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap anggaran Kemenkeu dalam APBN tahun anggaran 2023.https://economy.okezone.com/read/2024/08/21/320/3052502/sri-mulyani-ungkap-efisiensi-anggaran-kemenkeu-rp2-21-triliun-dalam-3-tahunidhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/21/320/3052502/sri-mulyani-ungkap-efisiensi-anggaran-kemenkeu-rp2-21-triliun-dalam-3-tahunhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/21/320/3052502/sri-mulyani-ungkap-efisiensi-anggaran-kemenkeu-rp2-21-triliun-dalam-3-tahunRabu 21 Agustus 2024 17:42 WIBAnggie AriestaSri Mulyani ungkap efisiensi anggaran kemenkeu (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/08/21/320/3052502/sri-mulyani-ungkap-efisiensi-anggaran-kemenkeu-rp2-21-triliun-dalam-3-tahun-xhiD9kLGtw.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap anggaran Kemenkeu dalam APBN tahun anggaran 2023. Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2,21 triliun pada periode 2020-2023. Adapun tahun 2023, Kemenkeu mendukung agenda pembangunan Indonesia melalui empat program teknis, yaitu (1) Kebijakan Fiskal; (2) Penerimaan Negara; (3) Belanja Negara; (4) Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR); dan 1 program Dukungan Manajemen. BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Sistem Pajak Core Tax RI Terbesar di Dunia "Anggaran @kemenkeuri TA 2023 yang telah disetujui Komisi XI, dikelola secara hati-hati, efisien, dan disiplin. Dengan melakukan simplifikasi berbagai proses bisnis dan integrasi pemanfaatan teknologi digital (khususnya sejak masa pandemi), @kemenkeuri telah berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp2,21 triliun pada periode TA 2020-2023," tulis Sri Mulyani dalam laman Instagram resminya, Rabu (21/8/2024). Berdasarkan paparannya, jika dibagi menurut tahun anggaran, efisiensi paling banyak dilakukan pada 2020 dengan Rp1,12 triliun, kemudian pada 2021 sebesar Rp425,72 miliar, di 2022 sebesar Rp435,40 miliar, serta 2023 sebesar Rp232,32 miliar. Sri Mulyani mengatakan ada 11 titik yang melakukan efisiensi setiap tahunnya. Efisiensi ini dilakukan berkat digitalisasi. BACA JUGA: Fakta Terungkap, Sri Mulyani Buka-bukaan Data APBN 2023 Jokowi "Kadang-kadang memang ya memang harus tetap proper. Nah, kita lihat dalam hal ini ada 11 area di mana kita terus melakukan efisiensi. Terutama dengan adanya teknologi digital," tuturnya. "Seluruh naskah dari dokumen yang harus kita proses itu sudah didigitalisasi. Kita juga mungkin termasuk K/L pertama yang meminta tanda tangan digital diakui, termasuk dengan BSSN dan lainnya," sambung Menkeu. Sri Mulyani melanjutkan, berbagai rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta arahan dari Komisi XI DPR RI juga terus ditindak lanjuti. Terutama terkait dengan pelaksanaan peningkatan belanja berkualitas, pemetaan kategori BUMN yang mendapat prioritas dukungan fiskal, progres pembangunan CoreTax, dan pengungkapan realisasi belanja berdasarkan fungsi. "Alhamdulillah berkat sinergi yang baik dengan seluruh K/L dan BUMN juga dukungan dari BPK dan Komisi XI, anggaran Kementerian Keuangan TA 2023 dapat dikelola secara baik dan terjaga," ungkap Sri Mulyani. Bendahara Negara juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan berbagai masukan dan dukungan. Dengan demikian, Kemenkeu berkomitmen akan terus meningkatkan kinerja dan sinergi bersama seluruh stakeholder agar pengelolaan keuangan negara semakin baik dan Kemenkeu mampu menjadi pilar untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap anggaran Kemenkeu dalam APBN tahun anggaran 2023. Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2,21 triliun pada periode 2020-2023. Adapun tahun 2023, Kemenkeu mendukung agenda pembangunan Indonesia melalui empat program teknis, yaitu (1) Kebijakan Fiskal; (2) Penerimaan Negara; (3) Belanja Negara; (4) Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR); dan 1 program Dukungan Manajemen. BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Sistem Pajak Core Tax RI Terbesar di Dunia "Anggaran @kemenkeuri TA 2023 yang telah disetujui Komisi XI, dikelola secara hati-hati, efisien, dan disiplin. Dengan melakukan simplifikasi berbagai proses bisnis dan integrasi pemanfaatan teknologi digital (khususnya sejak masa pandemi), @kemenkeuri telah berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp2,21 triliun pada periode TA 2020-2023," tulis Sri Mulyani dalam laman Instagram resminya, Rabu (21/8/2024). Berdasarkan paparannya, jika dibagi menurut tahun anggaran, efisiensi paling banyak dilakukan pada 2020 dengan Rp1,12 triliun, kemudian pada 2021 sebesar Rp425,72 miliar, di 2022 sebesar Rp435,40 miliar, serta 2023 sebesar Rp232,32 miliar. Sri Mulyani mengatakan ada 11 titik yang melakukan efisiensi setiap tahunnya. Efisiensi ini dilakukan berkat digitalisasi. BACA JUGA: Fakta Terungkap, Sri Mulyani Buka-bukaan Data APBN 2023 Jokowi "Kadang-kadang memang ya memang harus tetap proper. Nah, kita lihat dalam hal ini ada 11 area di mana kita terus melakukan efisiensi. Terutama dengan adanya teknologi digital," tuturnya. "Seluruh naskah dari dokumen yang harus kita proses itu sudah didigitalisasi. Kita juga mungkin termasuk K/L pertama yang meminta tanda tangan digital diakui, termasuk dengan BSSN dan lainnya," sambung Menkeu. Sri Mulyani melanjutkan, berbagai rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta arahan dari Komisi XI DPR RI juga terus ditindak lanjuti. Terutama terkait dengan pelaksanaan peningkatan belanja berkualitas, pemetaan kategori BUMN yang mendapat prioritas dukungan fiskal, progres pembangunan CoreTax, dan pengungkapan realisasi belanja berdasarkan fungsi. "Alhamdulillah berkat sinergi yang baik dengan seluruh K/L dan BUMN juga dukungan dari BPK dan Komisi XI, anggaran Kementerian Keuangan TA 2023 dapat dikelola secara baik dan terjaga," ungkap Sri Mulyani. Bendahara Negara juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan berbagai masukan dan dukungan. Dengan demikian, Kemenkeu berkomitmen akan terus meningkatkan kinerja dan sinergi bersama seluruh stakeholder agar pengelolaan keuangan negara semakin baik dan Kemenkeu mampu menjadi pilar untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia.