PT Wijaya KArya (Persero) Tbk (WIKA) siap membayar obligasi dan sukuk dengan nilai total sebesar Rp896 miliar.https://economy.okezone.com/read/2024/08/22/278/3052753/wijaya-karya-wika-bakal-bayar-obligasi-dan-sukuk-rp896-miliaridhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/22/278/3052753/wijaya-karya-wika-bakal-bayar-obligasi-dan-sukuk-rp896-miliarhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/22/278/3052753/wijaya-karya-wika-bakal-bayar-obligasi-dan-sukuk-rp896-miliarKamis 22 Agustus 2024 10:31 WIBCahya Puteri Abdi RabbiWIKA siap bayar obligasi dan sukuk yang jatuh tempo (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/08/22/278/3052753/wijaya-karya-wika-bakal-bayar-obligasi-dan-sukuk-rp896-miliar-tAbzvNBERk.jpegJAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) siap membayar obligasi dan sukuk dengan nilai total sebesar Rp896 miliar. Secara rinci, perseroan akan membayar Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp571 miliar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp325 miliar. BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Wijaya Karya Jual Tol “Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan dalam perjanjian perwaliamanatan yaitu pada 8 September 2024,” kata Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya saat Media Discussion di Jakarta pada Rabu (21/8). Mahendra menjelaskan, upaya pemenuhan kewajiban kepada para pemegang obligasi ini merupakan salah satu hasil progresif dari langkah transformasi yang telah dilaksanakan oleh perseroan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat fundamental WIKA dalam melanjutkan bisnis yang berkelanjutan. BACA JUGA: Kereta Whoosh Bikin Wijaya Karya Rugi, Staf Erick Thohir Beri Penjelasan Hingga saat ini, WIKA juga tetap melakukan pembayaran bunga secara tepat waktu kepada para pemegang Obligasi dan Sukuk. Sebelumnya, WIKA telah melakukan pembayaran atas bunga Obligasi dan Sukuk PUB I Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp42,8 miliar pada 18 Juni 2024 lalu. “WIKA memenuhi kewajiban pembayaran obligasi dan sukuk, sejauh ini masih kami bayarkan,” imbuh Mahendra. Adapun dalam hal nilai kontrak baru, per Juni 2024 WIKA meraih kontrak baru sebesar Rp10,17 triliun. Kontribusi terbesar atas perolehan kontrak baru berasal dari segmen industri, diikuti oleh infrastruktur, EPC, gedung serta properti. Sementara itu, berdasarkan komposisi pemberi kerja, sebagian besar berasal dari sektor BUMN dan pemerintah dengan skema pembayaran monthly progress payment.JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) siap membayar obligasi dan sukuk dengan nilai total sebesar Rp896 miliar. Secara rinci, perseroan akan membayar Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp571 miliar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp325 miliar. BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Wijaya Karya Jual Tol “Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan dalam perjanjian perwaliamanatan yaitu pada 8 September 2024,” kata Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya saat Media Discussion di Jakarta pada Rabu (21/8). Mahendra menjelaskan, upaya pemenuhan kewajiban kepada para pemegang obligasi ini merupakan salah satu hasil progresif dari langkah transformasi yang telah dilaksanakan oleh perseroan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat fundamental WIKA dalam melanjutkan bisnis yang berkelanjutan. BACA JUGA: Kereta Whoosh Bikin Wijaya Karya Rugi, Staf Erick Thohir Beri Penjelasan Hingga saat ini, WIKA juga tetap melakukan pembayaran bunga secara tepat waktu kepada para pemegang Obligasi dan Sukuk. Sebelumnya, WIKA telah melakukan pembayaran atas bunga Obligasi dan Sukuk PUB I Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp42,8 miliar pada 18 Juni 2024 lalu. “WIKA memenuhi kewajiban pembayaran obligasi dan sukuk, sejauh ini masih kami bayarkan,” imbuh Mahendra. Adapun dalam hal nilai kontrak baru, per Juni 2024 WIKA meraih kontrak baru sebesar Rp10,17 triliun. Kontribusi terbesar atas perolehan kontrak baru berasal dari segmen industri, diikuti oleh infrastruktur, EPC, gedung serta properti. Sementara itu, berdasarkan komposisi pemberi kerja, sebagian besar berasal dari sektor BUMN dan pemerintah dengan skema pembayaran monthly progress payment.