Presiden Jokowi mengungkapkan alasan pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024.https://economy.okezone.com/read/2024/08/28/320/3055450/alasan-beli-pertalite-cs-dibatasi-jokowi-polusi-dan-efisiensi-apbnidhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/28/320/3055450/alasan-beli-pertalite-cs-dibatasi-jokowi-polusi-dan-efisiensi-apbnhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/28/320/3055450/alasan-beli-pertalite-cs-dibatasi-jokowi-polusi-dan-efisiensi-apbnRabu 28 Agustus 2024 12:57 WIBRaka Dwi NoviantoAlasan pembelian BBM subsidi dibatasi (Foto: Setpres)https://img.okezone.com/content/2024/08/28/320/3055450/alasan-beli-pertalite-cs-dibatasi-jokowi-polusi-dan-efisiensi-apbn-joz1V0XHeO.jpgJAKARTA - Presiden Jokowi mengungkapkan alasan pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024. Polusi dan efisiensi APBN menjadi alasan utamanya. "Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi. Yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," kata Jokowi kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024). BACA JUGA: Bahlil: Kita Orang Kaya Masih Terima BBM Subsidi, Apa Kata Dunia Bos? Meski begitu, Jokowi menyebut bahwa pembatasan subsidi tersebut masih dalam proses sosialisasi dan belum diputuskan dalam rapat. "Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. Kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," ungkapnya. BACA JUGA: Pengumuman! Pembatasan BBM Subsidi Mulai 1 Oktober 2024 Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan adanya rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 mendatang. Ia juga menekankan bahwa rencana itu akan diimplementasikan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029 pada 20 Oktober 2024. Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya terus melakukan kajian dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyaluran subsidi BBM tepat sasaran sebelum resmi diterapkan. "Memang rencananya begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan keluar, permennya (Peraturan Menteri) keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," jelas Bahlil usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan. Kendati demikian Bahlil mengaku belum dapat memastikan soal skema pembatasan tersebut, termasuk mengenai kendaraan apa saja yang diperbolehkan untuk membeli BBM bersubsidi. "Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail," tambahnya. Sebab menurutnya, yang terpenting ialah BBM bersubsidi ini hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, yakni golongan ekonomi menengah ke bawah. "Kalau seperti kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos," tegasnya.JAKARTA - Presiden Jokowi mengungkapkan alasan pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024. Polusi dan efisiensi APBN menjadi alasan utamanya. "Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi. Yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," kata Jokowi kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024). BACA JUGA: Bahlil: Kita Orang Kaya Masih Terima BBM Subsidi, Apa Kata Dunia Bos? Meski begitu, Jokowi menyebut bahwa pembatasan subsidi tersebut masih dalam proses sosialisasi dan belum diputuskan dalam rapat. "Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. Kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," ungkapnya. BACA JUGA: Pengumuman! Pembatasan BBM Subsidi Mulai 1 Oktober 2024 Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan adanya rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 mendatang. Ia juga menekankan bahwa rencana itu akan diimplementasikan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029 pada 20 Oktober 2024. Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya terus melakukan kajian dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyaluran subsidi BBM tepat sasaran sebelum resmi diterapkan. "Memang rencananya begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan keluar, permennya (Peraturan Menteri) keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," jelas Bahlil usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan. Kendati demikian Bahlil mengaku belum dapat memastikan soal skema pembatasan tersebut, termasuk mengenai kendaraan apa saja yang diperbolehkan untuk membeli BBM bersubsidi. "Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail," tambahnya. Sebab menurutnya, yang terpenting ialah BBM bersubsidi ini hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, yakni golongan ekonomi menengah ke bawah. "Kalau seperti kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos," tegasnya.