Komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) menyebut rencana penerapan Subsidi KRL berbasis NIK merupakan kebijakan yang tidak tepathttps://economy.okezone.com/read/2024/08/31/320/3056858/pengguna-krl-tolak-rencana-tarif-subsidi-berbasis-nikidhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/31/320/3056858/pengguna-krl-tolak-rencana-tarif-subsidi-berbasis-nikhttps://economy.okezone.com/read/2024/08/31/320/3056858/pengguna-krl-tolak-rencana-tarif-subsidi-berbasis-nikSabtu 31 Agustus 2024 13:43 WIBIqbal Dwi PurnamaPengguna KRL soal Subsidi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/08/31/320/3056858/pengguna-krl-tolak-rencana-tarif-subsidi-berbasis-nik-P1IozCoyVn.jpgJAKARTA - Komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) menyebut rencana penerapan Subsidi KRL berbasis NIK merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik. Perwakilan KRLMania, Nurcahyo berpendapat bahwa penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. KRLMania menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya karena konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yg didasarkan pada kemampuan ekonomi. BACA JUGA: Tarif KRL Jabodetabek Pakai NIK, Jokowi Belum Tahu Masalah di Lapangan "Subsidi pemerintah pada transportasi publik seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara, sehingga subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut," kata Nurcahyo dalam keterangan resmi, Sabtu (31/8/2024). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wOC8zMS80LzE4NDU4Ny81L3g5NHc2bmc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menurutnya, transportasi publik seperti KRL dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi. Pengguna KRL terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia, yang semuanya membutuhkan akses yang terjangkau dan adil terhadap transportasi publik. BACA JUGA: Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK di 2025, Jokowi: Saya Tak Tahu "Kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Oleh karena itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik," tambahnya.Nurcahyo menegaskan, jika pemerintah merasa perlu memberikan tarif khusus untuk kelompok tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. "Undang-undang ini telah memberikan pedoman yang jelas bahwa tarif khusus dapat diberikan kepada kelompok pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas," pungkasnya.JAKARTA - Komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) menyebut rencana penerapan Subsidi KRL berbasis NIK merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik. Perwakilan KRLMania, Nurcahyo berpendapat bahwa penerapan subsidi tarif berbasis NIK tidak akan menghasilkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. KRLMania menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya karena konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yg didasarkan pada kemampuan ekonomi. BACA JUGA: Tarif KRL Jabodetabek Pakai NIK, Jokowi Belum Tahu Masalah di Lapangan "Subsidi pemerintah pada transportasi publik seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara, sehingga subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut," kata Nurcahyo dalam keterangan resmi, Sabtu (31/8/2024). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyNC8wOC8zMS80LzE4NDU4Ny81L3g5NHc2bmc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Menurutnya, transportasi publik seperti KRL dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi. Pengguna KRL terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia, yang semuanya membutuhkan akses yang terjangkau dan adil terhadap transportasi publik. BACA JUGA: Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK di 2025, Jokowi: Saya Tak Tahu "Kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Oleh karena itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik," tambahnya.Nurcahyo menegaskan, jika pemerintah merasa perlu memberikan tarif khusus untuk kelompok tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. "Undang-undang ini telah memberikan pedoman yang jelas bahwa tarif khusus dapat diberikan kepada kelompok pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas," pungkasnya.