Sri Mulyani Indrawati mengungkap biaya transfer ke daerah (TKD) dari APBN terus membengkak selama dua puluh tahun terakhir.https://economy.okezone.com/read/2024/09/02/320/3057669/sri-mulyani-ungkap-dana-transfer-ke-daerah-naik-9-kali-lipat-kini-tembus-rp857-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/02/320/3057669/sri-mulyani-ungkap-dana-transfer-ke-daerah-naik-9-kali-lipat-kini-tembus-rp857-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/02/320/3057669/sri-mulyani-ungkap-dana-transfer-ke-daerah-naik-9-kali-lipat-kini-tembus-rp857-triliunSenin 02 September 2024 16:09 WIBAnggie AriestaBiaya transfer ke daerah meningkat 9 kali lipat (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/09/02/320/3057669/sri-mulyani-ungkap-dana-transfer-ke-daerah-naik-9-kali-lipat-kini-tembus-rp857-triliun-Psb7lN3yjH.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap biaya transfer ke daerah (TKD) dari APBN terus membengkak selama dua puluh tahun terakhir. Pada 2004, ia mengatakan TKD hanya sekitar Rp100 triliun, tahun ini sudah mencapai Rp857, bahkan dalam RAPBN 2025 dianggarkan lebih dari Rp900 triliun. Bendahara negara itu menekankan kenaikan utang yang kerap ditanyakan juga sejalan dengan laju kenaikan belanja lain termasuk dana yang ditransfer ke daerah. BACA JUGA: Kontribusi Sawit untuk APBN Tembus Rp88,7 Triliun di 2023 “DPD kan waktu itu juga menanyakan mengenai utang. Jadi melihat utang naik, tapi lupa melihat banyak yang lain juga naik, mungkin ini untuk menetralisir,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (2/9/2024). “Ini menggambarkan kenaikan lebih dari 9 kali lipat,” imbuhnya. Dengan kata lain, semenjak otonomi daerah diimplementasikan, Sri Mulyani mengatakan terjadi transfer yang mengalami peningkatan terus menerus. BACA JUGA: Dikritik soal Rupiah Dipatok Rp16.000 di RAPBN 2025, Ini Jawaban Sri Mulyani Berbagai kebijakan dan Undang-Undang baru ditengarai menyebabkan transfer ke daerah meningkat. Seperti otonomi khusus Papua tahun 2002, otonomi khusus Aceh pada 2008 dan Papua Barat pada 2009. Setiap kali ada ide kebijakan baru masuk, lanjut Menkeu, akan menambah jumlah transfer daerah, sehingga APBN yang menanggung beban perlu dijaga.Penguatan dan tata kelola APBD menurut dia masih perlu ditingkatkan. Hal ini karena banyak daerah dengan transfer meningkat, namun masih perlu mengnyinergikan prioritas sesuai kemampuan APBN, sehingga dampak pembangunannya seharusnya lebih tinggi. "Pengelolaan fiskal daerah harus semakin ditingkatkan, karena kalau tidak daerah hanya menunggu saja dari transfer, mereka sebetulnya memiliki resource dan bisa melakukan berbagai inovasi dari APBD-nya” jelas Sri Mulyani. Menkeu juga mewanti-wanti daerah, agar tidak terjadi masalah pengelolaan keuangan seperti di Amerika Latin yakni Brasil dan Argentina. Daerah-daerah di negara tersebut melakukan ekspansi APBD dengan tidak disiplin, sehingga menimbulkan berbagai dampak yaitu dampak kesehatan anggaran. Imbasnya terjadi penurunan tajam pada APBN-nya dan menimbulkan krisis. Berdasarkan data APBN Kementerian Keuangan, transfer ke daerah memakai porsi anggaran negara terbesar, diikuti biaya bunga utang lalu belanja barang. Pada 2015, awal Presiden Jokowi menjabat, TKD menyerap sebesar Rp573,7 triliun. Di akhir pemerintahan atau tahun ini, transfer ke daerah dianggarkan sebesar Rp881 triliun, dan tahun depan ditargetkan Rp919 triliun.JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap biaya transfer ke daerah (TKD) dari APBN terus membengkak selama dua puluh tahun terakhir. Pada 2004, ia mengatakan TKD hanya sekitar Rp100 triliun, tahun ini sudah mencapai Rp857, bahkan dalam RAPBN 2025 dianggarkan lebih dari Rp900 triliun. Bendahara negara itu menekankan kenaikan utang yang kerap ditanyakan juga sejalan dengan laju kenaikan belanja lain termasuk dana yang ditransfer ke daerah. BACA JUGA: Kontribusi Sawit untuk APBN Tembus Rp88,7 Triliun di 2023 “DPD kan waktu itu juga menanyakan mengenai utang. Jadi melihat utang naik, tapi lupa melihat banyak yang lain juga naik, mungkin ini untuk menetralisir,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (2/9/2024). “Ini menggambarkan kenaikan lebih dari 9 kali lipat,” imbuhnya. Dengan kata lain, semenjak otonomi daerah diimplementasikan, Sri Mulyani mengatakan terjadi transfer yang mengalami peningkatan terus menerus. BACA JUGA: Dikritik soal Rupiah Dipatok Rp16.000 di RAPBN 2025, Ini Jawaban Sri Mulyani Berbagai kebijakan dan Undang-Undang baru ditengarai menyebabkan transfer ke daerah meningkat. Seperti otonomi khusus Papua tahun 2002, otonomi khusus Aceh pada 2008 dan Papua Barat pada 2009. Setiap kali ada ide kebijakan baru masuk, lanjut Menkeu, akan menambah jumlah transfer daerah, sehingga APBN yang menanggung beban perlu dijaga.Penguatan dan tata kelola APBD menurut dia masih perlu ditingkatkan. Hal ini karena banyak daerah dengan transfer meningkat, namun masih perlu mengnyinergikan prioritas sesuai kemampuan APBN, sehingga dampak pembangunannya seharusnya lebih tinggi. "Pengelolaan fiskal daerah harus semakin ditingkatkan, karena kalau tidak daerah hanya menunggu saja dari transfer, mereka sebetulnya memiliki resource dan bisa melakukan berbagai inovasi dari APBD-nya” jelas Sri Mulyani. Menkeu juga mewanti-wanti daerah, agar tidak terjadi masalah pengelolaan keuangan seperti di Amerika Latin yakni Brasil dan Argentina. Daerah-daerah di negara tersebut melakukan ekspansi APBD dengan tidak disiplin, sehingga menimbulkan berbagai dampak yaitu dampak kesehatan anggaran. Imbasnya terjadi penurunan tajam pada APBN-nya dan menimbulkan krisis. Berdasarkan data APBN Kementerian Keuangan, transfer ke daerah memakai porsi anggaran negara terbesar, diikuti biaya bunga utang lalu belanja barang. Pada 2015, awal Presiden Jokowi menjabat, TKD menyerap sebesar Rp573,7 triliun. Di akhir pemerintahan atau tahun ini, transfer ke daerah dianggarkan sebesar Rp881 triliun, dan tahun depan ditargetkan Rp919 triliun.