Subsidi energi menjadi sorotan menjelang pergantian pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.https://economy.okezone.com/read/2024/09/02/320/3057780/impor-energi-jadi-ancaman-prabowo-diminta-optimalkan-gas-bumiidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/02/320/3057780/impor-energi-jadi-ancaman-prabowo-diminta-optimalkan-gas-bumihttps://economy.okezone.com/read/2024/09/02/320/3057780/impor-energi-jadi-ancaman-prabowo-diminta-optimalkan-gas-bumiSenin 02 September 2024 20:04 WIBGibran Khayirah TavipImpor energi jadi sorotan jelang peralihan Presiden (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2024/09/02/320/3057780/impor-energi-jadi-ancaman-prabowo-diminta-optimalkan-gas-bumi-PMsit7zx4x.jpgJAKARTA – Subsidi energi menjadi sorotan menjelang pergantian pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG (elpiji) yang selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga dan pelaku usaha di Indonesia. Berdasarkan data KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Nilai impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang sama senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG. BACA JUGA: Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp394,3 Triliun di 2025 Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Dia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang produksi dan cadangannya masih sangat besar di Indonesia. ”Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintahan yang baru nanti terutama dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di beberapa tahun mendatang dan juga dalam upaya mengurangi subsidi yang relatif besar,” kata Yusuf, Senin (2/9/2024). BACA JUGA: Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk, Subsidi Energi Tahun Ini Bakal Jebol Lebih jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin memiliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling banyak ditemukan di Indonesia saat ini. ”Indonesia menjadi negara yang masuk ke dalam salah satu negara yang mempunyai cadangan gas yang besar di dunia,” lanjutnya. Salah satu aset strategis yang harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa membuka peluang pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar dalam subsidi di APBN. ”Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidak hanya bisa dilakukan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga mendorong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di luar batubara,” Yusuf menambahkan. Dengan begitu serapan yang dilakukan oleh PLN tentu bisa menjaga daya saing harga dari gas nasional dan pada saat yang sama memperkecil penggunaan batubara yang dinilai relatif tidak ramah lingkungan. ”Potensi gas bumi yang relatif besar akan sangat disayangkan ketika tidak mampu digunakan untuk berbagai aktivitas perekonomian yang sifatnya bisa mendorong pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya pembangunan industri dari jangka menengah hingga panjang,” imbuhnya. Hal tersebut sejalan dengan inisiatif yang sedang diupayakan Kementerian ESDM agar pemanfaatan Jargas bisa lebih maksimal. ”Kita bisa memanfaatkan produksi gas dalam negeri untuk pengganti LPG, serta bisa mengurangi impor dan subsidi,” ungkap Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad, dalam keterangan resminya akhir pekan ini. Ke depan pihaknya berharap bahwa program jargas bisa diekspansi lebih luas dan penetrasinya bisa lebih dimasifkan, mengingat menggunakan gas bumi sejalan dengan peta jalan yang digagas pemerintah dalam hal transisi menuju energi bersih. Sejauh ini, pelaksanaan pembangunan Jargas dilakukan melalui pembiayaan APBN dan Non-APBN (Badan Usaha). Sampai dengan akhir tahun 2023, total Jargas yang telah terbangun mencapai sebanyak 992 ribu SR yang tersebar di 17 Provinsi.JAKARTA – Subsidi energi menjadi sorotan menjelang pergantian pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG (elpiji) yang selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga dan pelaku usaha di Indonesia. Berdasarkan data KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Nilai impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang sama senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG. BACA JUGA: Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp394,3 Triliun di 2025 Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Dia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang produksi dan cadangannya masih sangat besar di Indonesia. ”Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintahan yang baru nanti terutama dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di beberapa tahun mendatang dan juga dalam upaya mengurangi subsidi yang relatif besar,” kata Yusuf, Senin (2/9/2024). BACA JUGA: Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk, Subsidi Energi Tahun Ini Bakal Jebol Lebih jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin memiliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling banyak ditemukan di Indonesia saat ini. ”Indonesia menjadi negara yang masuk ke dalam salah satu negara yang mempunyai cadangan gas yang besar di dunia,” lanjutnya. Salah satu aset strategis yang harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa membuka peluang pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar dalam subsidi di APBN. ”Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidak hanya bisa dilakukan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga mendorong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di luar batubara,” Yusuf menambahkan. Dengan begitu serapan yang dilakukan oleh PLN tentu bisa menjaga daya saing harga dari gas nasional dan pada saat yang sama memperkecil penggunaan batubara yang dinilai relatif tidak ramah lingkungan. ”Potensi gas bumi yang relatif besar akan sangat disayangkan ketika tidak mampu digunakan untuk berbagai aktivitas perekonomian yang sifatnya bisa mendorong pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya pembangunan industri dari jangka menengah hingga panjang,” imbuhnya. Hal tersebut sejalan dengan inisiatif yang sedang diupayakan Kementerian ESDM agar pemanfaatan Jargas bisa lebih maksimal. ”Kita bisa memanfaatkan produksi gas dalam negeri untuk pengganti LPG, serta bisa mengurangi impor dan subsidi,” ungkap Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad, dalam keterangan resminya akhir pekan ini. Ke depan pihaknya berharap bahwa program jargas bisa diekspansi lebih luas dan penetrasinya bisa lebih dimasifkan, mengingat menggunakan gas bumi sejalan dengan peta jalan yang digagas pemerintah dalam hal transisi menuju energi bersih. Sejauh ini, pelaksanaan pembangunan Jargas dilakukan melalui pembiayaan APBN dan Non-APBN (Badan Usaha). Sampai dengan akhir tahun 2023, total Jargas yang telah terbangun mencapai sebanyak 992 ribu SR yang tersebar di 17 Provinsi.