Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut transisi energi harus adil dan beriringan dengan dekarbonisasi.https://economy.okezone.com/read/2024/09/05/320/3059168/transisi-energi-luhut-tak-ingin-mengorbankan-aspek-lainidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/05/320/3059168/transisi-energi-luhut-tak-ingin-mengorbankan-aspek-lainhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/05/320/3059168/transisi-energi-luhut-tak-ingin-mengorbankan-aspek-lainKamis 05 September 2024 18:27 WIBTangguh YudhaLuhut tak ingin transisi energi mengorbankan aspek lain (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2024/09/05/320/3059168/transisi-energi-luhut-tak-ingin-mengorbankan-aspek-lain-RtrjHSyyRB.jpgJAKARTA - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut transisi energi harus adil dan beriringan dengan dekarbonisasi. Menurutnya, transisi energi tidak boleh mengorbankan aspek penting lainnya. “Transisi energi harus mengatasi pertumbuhan ekonomi, memastikan keamanan energi, dan mengatasi perubahan iklim secara efektif, tanpa mengorbankan aspek-aspek penting ini," kata Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Kamis (5/9/2024). BACA JUGA: Transisi Energi, RI Hemat Subsidi Rp90 Triliun per Tahun Luhut menyampaikan bahwa tidak ada satu teknologi atau solusi tunggal yang dapat menyelesaikan pengurangan emisi secara global. Dia pun menekankan pentingnya menghindari sikap dogmatis tentang satu teknologi pengurangan karbon. Lebih lanjut Luhut mengungkap jika Indonesia telah membentuk Gugus Tugas Transisi Energi Nasional untuk mendorong inisiatif transisi energi di berbagai sektor, yang mana telah teridentifikasi lebih dari 400 proyek prioritas di sektor ketenagalistrikan yang siap didanai. BACA JUGA: Akselerasi Transisi Energi, PLN Jalin Kolaborasi Manfaatkan Green Ammonia untuk PLTU “Transisi energi kami tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi tetapi juga pada mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan industri hijau yang akan menopang perekonomian kami dalam jangka panjang," jelas Luhut. Untuk mempertahankan dan mempercepat transisi ini, kita membutuhkan kolaborasi dan investasi. Masa depan transisi energi Indonesia bergantung pada upaya kolektif semua pemangku kepentingan,” sambungnya. Luhut mencontohkan PLN yang telah menerbitkan program Percepatan Penerapan Energi Terbarukan (ARED), yang bertujuan untuk memiliki sekitar 480GW kapasitas energi terbarukan pada tahun 2060. Melalui kemitraan Indonesia dengan Singapura telah mengembangkan industri fotovoltaik surya dan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (Battery Energy Storage System, BESS), yang memungkinkan Indonesia untuk mengekspor listrik hijau ke Singapura, yang dihasilkan oleh panel surya yang diproduksi di Indonesia. “Di sektor transportasi, kita sudah memperkenalkan program insentif dan investasi untuk mempercepat adopsi EV dan pengembangan industrinya. Tahun lalu, kita hanya memiliki dua model mobil BEV (Battery Electric Vehicle). Sekarang sudah ada lebih dari 25 model. Penjualan BEV meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 5.800 unit pada paruh pertama tahun 2023 menjadi 12.200 unit pada paruh pertama tahun 2024,” imbuhnya. Luhut kemudian menegaskan dari implementasi inisiatif transisi energi, tidak ada solusi yang sama persis. Setiap negara memiliki titik awal dan keterbatasan yang unik untuk dekarbonisasi. Negara-negara berkembang harus terus tumbuh sambil juga mengurangi emisi. "Kita tidak dapat 100% menerapkan solusi dari negara-negara maju, karena kapasitas fiskal, akses teknologi, dan realitas politik mereka sangat berbeda. Setiap negara harus memilih dan menerapkan strategi berdasarkan konteks dan kebutuhannya sendiri,” tutup Luhut.JAKARTA - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut transisi energi harus adil dan beriringan dengan dekarbonisasi. Menurutnya, transisi energi tidak boleh mengorbankan aspek penting lainnya. “Transisi energi harus mengatasi pertumbuhan ekonomi, memastikan keamanan energi, dan mengatasi perubahan iklim secara efektif, tanpa mengorbankan aspek-aspek penting ini," kata Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Kamis (5/9/2024). BACA JUGA: Transisi Energi, RI Hemat Subsidi Rp90 Triliun per Tahun Luhut menyampaikan bahwa tidak ada satu teknologi atau solusi tunggal yang dapat menyelesaikan pengurangan emisi secara global. Dia pun menekankan pentingnya menghindari sikap dogmatis tentang satu teknologi pengurangan karbon. Lebih lanjut Luhut mengungkap jika Indonesia telah membentuk Gugus Tugas Transisi Energi Nasional untuk mendorong inisiatif transisi energi di berbagai sektor, yang mana telah teridentifikasi lebih dari 400 proyek prioritas di sektor ketenagalistrikan yang siap didanai. BACA JUGA: Akselerasi Transisi Energi, PLN Jalin Kolaborasi Manfaatkan Green Ammonia untuk PLTU “Transisi energi kami tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi tetapi juga pada mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan industri hijau yang akan menopang perekonomian kami dalam jangka panjang," jelas Luhut. Untuk mempertahankan dan mempercepat transisi ini, kita membutuhkan kolaborasi dan investasi. Masa depan transisi energi Indonesia bergantung pada upaya kolektif semua pemangku kepentingan,” sambungnya. Luhut mencontohkan PLN yang telah menerbitkan program Percepatan Penerapan Energi Terbarukan (ARED), yang bertujuan untuk memiliki sekitar 480GW kapasitas energi terbarukan pada tahun 2060. Melalui kemitraan Indonesia dengan Singapura telah mengembangkan industri fotovoltaik surya dan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (Battery Energy Storage System, BESS), yang memungkinkan Indonesia untuk mengekspor listrik hijau ke Singapura, yang dihasilkan oleh panel surya yang diproduksi di Indonesia. “Di sektor transportasi, kita sudah memperkenalkan program insentif dan investasi untuk mempercepat adopsi EV dan pengembangan industrinya. Tahun lalu, kita hanya memiliki dua model mobil BEV (Battery Electric Vehicle). Sekarang sudah ada lebih dari 25 model. Penjualan BEV meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 5.800 unit pada paruh pertama tahun 2023 menjadi 12.200 unit pada paruh pertama tahun 2024,” imbuhnya. Luhut kemudian menegaskan dari implementasi inisiatif transisi energi, tidak ada solusi yang sama persis. Setiap negara memiliki titik awal dan keterbatasan yang unik untuk dekarbonisasi. Negara-negara berkembang harus terus tumbuh sambil juga mengurangi emisi. "Kita tidak dapat 100% menerapkan solusi dari negara-negara maju, karena kapasitas fiskal, akses teknologi, dan realitas politik mereka sangat berbeda. Setiap negara harus memilih dan menerapkan strategi berdasarkan konteks dan kebutuhannya sendiri,” tutup Luhut.