Pemerintah berencana memindahkan pintu masuk impor 7 komoditas ke Indonesia Timur.https://economy.okezone.com/read/2024/09/05/320/3059214/impor-7-komoditas-bakal-dialihkan-ke-indonesia-timur-pengusaha-ritel-terancam-tutup-tokoidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/05/320/3059214/impor-7-komoditas-bakal-dialihkan-ke-indonesia-timur-pengusaha-ritel-terancam-tutup-tokohttps://economy.okezone.com/read/2024/09/05/320/3059214/impor-7-komoditas-bakal-dialihkan-ke-indonesia-timur-pengusaha-ritel-terancam-tutup-tokoKamis 05 September 2024 20:40 WIBYaser Rafi PramudyaKata Pengusaha soal rencana pemindahan pintu masuk impor 7 komoditas ke Indonesia Timur (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2024/09/05/320/3059214/impor-7-komoditas-bakal-dialihkan-ke-indonesia-timur-pengusaha-ritel-terancam-tutup-toko-4hsIpgN7LH.jpegJAKARTA – Pemerintah berencana memindahkan pintu masuk impor 7 komoditas ke Indonesia Timur. Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya. Menanggapi rencana tersebut, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai kebijakan ini belum tentu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal. BACA JUGA: Penjualan Rokok Dekat Sekolah Dilarang, Begini Respons Pengusaha Ritel Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, menyatakan bahwa pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional. "Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait transportasi dan logistik. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," jelasnya, Kamis (5/9/2024). BACA JUGA: Bikin Rugi, Pengusaha Ritel Minta Pemerintah Berantas Impor Ilegal dan Jastip Kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA), sebuah inisiatif bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo. Program ini, yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah dan sektor swasta, bertujuan untuk mendorong belanja di dalam negeri. "Jika harga barang terus meningkat akibat tingginya biaya logistik, daya beli masyarakat akan menurun, dan target belanja di dalam negeri melalui program BINA tidak akan tercapai," ujar Budihardjo. Hippindo juga menekankan bahwa solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia, serta meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal. Selain itu, Hippindo mendorong adanya inisiatif pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri. "Selain memindahkan impor, kami melihat perlunya memperbanyak pasokan dari pabrik di dalam negeri. Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan, namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," tambah Budihardjo.JAKARTA – Pemerintah berencana memindahkan pintu masuk impor 7 komoditas ke Indonesia Timur. Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya. Menanggapi rencana tersebut, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai kebijakan ini belum tentu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal. BACA JUGA: Penjualan Rokok Dekat Sekolah Dilarang, Begini Respons Pengusaha Ritel Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, menyatakan bahwa pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional. "Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait transportasi dan logistik. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," jelasnya, Kamis (5/9/2024). BACA JUGA: Bikin Rugi, Pengusaha Ritel Minta Pemerintah Berantas Impor Ilegal dan Jastip Kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA), sebuah inisiatif bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo. Program ini, yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah dan sektor swasta, bertujuan untuk mendorong belanja di dalam negeri. "Jika harga barang terus meningkat akibat tingginya biaya logistik, daya beli masyarakat akan menurun, dan target belanja di dalam negeri melalui program BINA tidak akan tercapai," ujar Budihardjo. Hippindo juga menekankan bahwa solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia, serta meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal. Selain itu, Hippindo mendorong adanya inisiatif pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri. "Selain memindahkan impor, kami melihat perlunya memperbanyak pasokan dari pabrik di dalam negeri. Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan, namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," tambah Budihardjo.