Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II menyerahkan satu tersangka yaitu JF.https://economy.okezone.com/read/2024/09/06/320/3059567/djp-serahkan-tersangka-dan-barang-bukti-kasus-tindak-pidana-perpajakanidhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/06/320/3059567/djp-serahkan-tersangka-dan-barang-bukti-kasus-tindak-pidana-perpajakanhttps://economy.okezone.com/read/2024/09/06/320/3059567/djp-serahkan-tersangka-dan-barang-bukti-kasus-tindak-pidana-perpajakanJum'at 06 September 2024 15:08 WIBYaser Rafi PramudyaDJP serahkan tersangka dan barang bukti kasus tindak pidana perpajakan (Foto: DJP)https://img.okezone.com/content/2024/09/06/320/3059567/djp-serahkan-tersangka-dan-barang-bukti-kasus-tindak-pidana-perpajakan-arR6n0fkDP.jpgJAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II menyerahkan satu tersangka yaitu JF melalui PT HIB bersama dengan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Adapun nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka adalah sebesar Rp.1.683.349.933. BACA JUGA: 2 Jurus DJP demi Capai Target Pajak Prabowo Rp2.189 Triliun di 2025 Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat II Henny Suatri Suardi menjelaskan, tersangka dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan dengan transaksi sebenarnya atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. BACA JUGA: Viral Pegawai Pajak Lakukan KDRT, Ini Penjelasan DJP Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Upaya Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti ini sebelumnya didahului dengan pemanggilan terhadap tersangka saudara JF, yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Barat II berkerjasama dengan KORWAS Polda Metro Jaya. Atas kerjasama yang baik antara sesama Aparat Penegak Hukum dalam kegiatan ini membuahkan hasil dengan diserahkannya Tersangka saudara JF. Tindakan penegakan hukum ini merupakan peringatan bagi para pelaku tindak pidana di bidang perpajakan lainnya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak dengan dukungan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN . Penegakan hukum yang tegas yang diterapkan pada kasus ini diharapkan dapat memberikan deterrent effect atau daya getar bagi Wajib Pajak lain yang memiliki niat serupa.JAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II menyerahkan satu tersangka yaitu JF melalui PT HIB bersama dengan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Adapun nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka adalah sebesar Rp.1.683.349.933. BACA JUGA: 2 Jurus DJP demi Capai Target Pajak Prabowo Rp2.189 Triliun di 2025 Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat II Henny Suatri Suardi menjelaskan, tersangka dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan dengan transaksi sebenarnya atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. BACA JUGA: Viral Pegawai Pajak Lakukan KDRT, Ini Penjelasan DJP Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Upaya Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti ini sebelumnya didahului dengan pemanggilan terhadap tersangka saudara JF, yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Barat II berkerjasama dengan KORWAS Polda Metro Jaya. Atas kerjasama yang baik antara sesama Aparat Penegak Hukum dalam kegiatan ini membuahkan hasil dengan diserahkannya Tersangka saudara JF. Tindakan penegakan hukum ini merupakan peringatan bagi para pelaku tindak pidana di bidang perpajakan lainnya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak dengan dukungan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN . Penegakan hukum yang tegas yang diterapkan pada kasus ini diharapkan dapat memberikan deterrent effect atau daya getar bagi Wajib Pajak lain yang memiliki niat serupa.